24.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Bukan PSBB, Ini Saran Billy Lombok

MANADO- Angka pasien positif Covid-19 di Sulut terus bertambah. Surat edaran dari Gubernur Sulut tentang pembatasan perjalanan orang di wilayah Sulut pun dikeluarkan. Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok menilai surat edaran ini menjawab kegelisahan masyarakat terhadap penyebaran Covid-19, terlebih momentum Lebaran. “Masyarakat juga sudah banyak yang tidak aware, sehingga perlu diatur pembatasan secara tegas dalam regulasi yang wajib dipatuhi,” sebut politikus Partai Demokrat ini.

Namun, dikatakan Lombok, yang jadi tantangan terbesar pada koordinasi gugus tugas, serta pihak terkait, seperti TNI/Polri serta kesiapan fasilitas PCR dan rapid test. “Terutama kesadaran masyarakat. Karenanya pembatasan perlu ada sosialisasi menyeluruh. Perlu diingat sekat dan koordinasi pemerintahan baik level provinsi maupun lintas kabupaten/kota wajib solid. Demikian pula sarana transportasi umum serta fasilitas umum tidak boleh lengah dengan kegiatan disinfektan,” tegasnya.

Lebih jauh Lombok mengusulkan, jika tak ada PSBB maka, laboratorium PCR boleh diperluas kapasitas. “Mungkin bisa dibuat zona. Zona yang aman katakanlah biru, zona tak aman merah. Tiap orang dalam zona diberi tag. Dibatasi dalam zona saja. Mulai dari desa, yang bebas virus corona jadi zona biru. Kunci zona ini. Baru kemudian masuk wilayah kota. Test PCR. Orang tanpa gejala isolasi mandiri, yang butuh faskes isolasi rumah sakit,” ujarnya.

Ini, kata Lombok, kombinasi antara model China dengan zoning, dan model Amerika Serikat yang massif pemeriksaan Covid-19. “Daerah di kota yang sudah biru, dibatasi masuk. Tapi di dalam daerah itu orang bisa bebas. Jadi aktivitas perekonomian jalan,” sarannya.(gel)

MANADO- Angka pasien positif Covid-19 di Sulut terus bertambah. Surat edaran dari Gubernur Sulut tentang pembatasan perjalanan orang di wilayah Sulut pun dikeluarkan. Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok menilai surat edaran ini menjawab kegelisahan masyarakat terhadap penyebaran Covid-19, terlebih momentum Lebaran. “Masyarakat juga sudah banyak yang tidak aware, sehingga perlu diatur pembatasan secara tegas dalam regulasi yang wajib dipatuhi,” sebut politikus Partai Demokrat ini.

Namun, dikatakan Lombok, yang jadi tantangan terbesar pada koordinasi gugus tugas, serta pihak terkait, seperti TNI/Polri serta kesiapan fasilitas PCR dan rapid test. “Terutama kesadaran masyarakat. Karenanya pembatasan perlu ada sosialisasi menyeluruh. Perlu diingat sekat dan koordinasi pemerintahan baik level provinsi maupun lintas kabupaten/kota wajib solid. Demikian pula sarana transportasi umum serta fasilitas umum tidak boleh lengah dengan kegiatan disinfektan,” tegasnya.

Lebih jauh Lombok mengusulkan, jika tak ada PSBB maka, laboratorium PCR boleh diperluas kapasitas. “Mungkin bisa dibuat zona. Zona yang aman katakanlah biru, zona tak aman merah. Tiap orang dalam zona diberi tag. Dibatasi dalam zona saja. Mulai dari desa, yang bebas virus corona jadi zona biru. Kunci zona ini. Baru kemudian masuk wilayah kota. Test PCR. Orang tanpa gejala isolasi mandiri, yang butuh faskes isolasi rumah sakit,” ujarnya.

Ini, kata Lombok, kombinasi antara model China dengan zoning, dan model Amerika Serikat yang massif pemeriksaan Covid-19. “Daerah di kota yang sudah biru, dibatasi masuk. Tapi di dalam daerah itu orang bisa bebas. Jadi aktivitas perekonomian jalan,” sarannya.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/