25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Jaga Realisasi 210,5 Miliar DAK

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Para kepala SMK, SMA dan SLB di Sulut kembali diingatkan agar mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 secara benar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut dr Grace Punuh MKes, Selasa (10/11) kemarin.

Untuk SMA mendapat DAK Rp 80,8 miliar, SMK Rp 128,5 miliar, dan SLB Rp 1,2 miliar (lihat grafis, red). “Pencairan tahap dua selesai. Sudah disalurkan 40 persen. Kita akan masuk pencairan tahap terakhir, saat ini sementara berproses,” kata Punuh.

Dirinya meminta kepala sekolah (Kepsek) segera melaporkan rekin tahap dua, supaya tidak akan menghambat pencairan tahap terakhir. “Kami targetkan pencairan tahap terakhir dalam waktu dekat ini berproses. Untuk supaya dicairkan maka rekon semua sekolah harus diselesaikan,” pintanya.

Dalam pengelolaan DAK, dia berharap dapat daksanakan sesuai dengan juknis yang ada dan dengan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan. “Semoga proses pengerjaan proyek DAK ini bisa selesai sampai Bulan Desember dan tidak ada terjadi keterlambatan. Dan meski pandemi, para Kepsek dapat mengelola DAK sesuai peruntukkan,” harap Punuh.

- Advertisement -

Lanjut dia, dalam pengerjaan wajib mengacu pada Perpres Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dan Permen Nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Opreasional. “Konsistensi sangat penting dalam pengerjaan proyek DAK Fisik ini dan jangan sampai pengerjaan serta laporan berbeda. Misalnya bahan yang digunakan kualitasnya tidak baik tetapi dalam laporan baik,” kuncinya.

Di sisi lain, legislator DPRD Sulut Melky Pangemanan menegaskan, transparansi penggunaan DAK wajib dikedepankan.

“DAK ini diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulut. Wajib dipergunakan sesuai aturan yang ada. Sebagai lembaga yang ditugaskan lakukan pengawasan, tentu akan menjaga dan memelototi penggunaan DAK. Instansi teknis yang bersentuhan langsung dengan monitoring penggunaan DAK di sekolah-sekolah harus tegas. Kalau ada indikasi penyelewengan atau penggunaan tak sesuai aturan, langsung ditindak,” tegas personel Komisi IV ini.(cw-01/gel)

MANADOPOST.ID—Para kepala SMK, SMA dan SLB di Sulut kembali diingatkan agar mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 secara benar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut dr Grace Punuh MKes, Selasa (10/11) kemarin.

Untuk SMA mendapat DAK Rp 80,8 miliar, SMK Rp 128,5 miliar, dan SLB Rp 1,2 miliar (lihat grafis, red). “Pencairan tahap dua selesai. Sudah disalurkan 40 persen. Kita akan masuk pencairan tahap terakhir, saat ini sementara berproses,” kata Punuh.

Dirinya meminta kepala sekolah (Kepsek) segera melaporkan rekin tahap dua, supaya tidak akan menghambat pencairan tahap terakhir. “Kami targetkan pencairan tahap terakhir dalam waktu dekat ini berproses. Untuk supaya dicairkan maka rekon semua sekolah harus diselesaikan,” pintanya.

Dalam pengelolaan DAK, dia berharap dapat daksanakan sesuai dengan juknis yang ada dan dengan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan. “Semoga proses pengerjaan proyek DAK ini bisa selesai sampai Bulan Desember dan tidak ada terjadi keterlambatan. Dan meski pandemi, para Kepsek dapat mengelola DAK sesuai peruntukkan,” harap Punuh.

Lanjut dia, dalam pengerjaan wajib mengacu pada Perpres Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dan Permen Nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Opreasional. “Konsistensi sangat penting dalam pengerjaan proyek DAK Fisik ini dan jangan sampai pengerjaan serta laporan berbeda. Misalnya bahan yang digunakan kualitasnya tidak baik tetapi dalam laporan baik,” kuncinya.

Di sisi lain, legislator DPRD Sulut Melky Pangemanan menegaskan, transparansi penggunaan DAK wajib dikedepankan.

“DAK ini diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulut. Wajib dipergunakan sesuai aturan yang ada. Sebagai lembaga yang ditugaskan lakukan pengawasan, tentu akan menjaga dan memelototi penggunaan DAK. Instansi teknis yang bersentuhan langsung dengan monitoring penggunaan DAK di sekolah-sekolah harus tegas. Kalau ada indikasi penyelewengan atau penggunaan tak sesuai aturan, langsung ditindak,” tegas personel Komisi IV ini.(cw-01/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/