alexametrics
28.4 C
Manado
Jumat, 20 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Ranperda Covid-19 Masih Ada `Cacat`

MANADOPOST.ID—Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 sudah tahap finalisasi. Karena telah dievaluasi Kemendagri. Menariknya dalam rapat, Senin (11/1) kemarin, masih terjadi perdebatan antara pimpinan Bapemperda dan pimpinan DPRD.

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Billy Lombok mengoreksi sejumlah poin. Yang dinilai belum relevan. Pertama, Lombok menyorot mengenai poin pelaku usaha. Menurutnya itu masih terkesan abstrak.

“Seharusnya memuat pembagian bidang-bidang usaha, karena tiap usaha ada mekanisme operasionalnya masing-masing serta mekanisme interaksi dengan customernya berbeda,” ujar Lombok.

Kemudian, hal sangat krusial yang disorot Lombok adalah mengenai penegakan perda dalam hal ini pemungutan denda.

“Bagimana caranya peraturan ini mau ditegakkan. Apakah dengan razia setiap hari? Lalu dilaksanakan oleh siapa? Sistemnya seperti apa? Random check atau ada polisi jaga di tiap sudut jalan berhak main denda atau seperti apa?,” tukasnya.

Terutama disinggung Lombok terkait denda. “Itu akan ke mana? Karena tidak disebutkan mau disetor ke mana, mekanisme pengaturan dendanya juga, apakah wajib cash atau bayar di bank?,” kritiknya.

Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan kesempatan itu sempat beradu argumen dengan Lombok. Karena dinilai MJP, sapaan akrab politikus PSI ini, pembahasan ranperda tersebut sudah masuk tahap finalisasi. Telah kembali dari evaluasi Kemendagri.

“Ini akan memperlambat penetapan ranperda kalau direvisi-revisi lagi. Sementara kita sudah di tahap finalisasi,” kata MJP.

Mengenai beberapa poin yang disebutkan Lombok, MJP menuturkan itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Pembahasan finalisasi ranperda tersebut kembali dilanjutkan. Dan akan segera ditetapkan.(gel)

MANADOPOST.ID—Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 sudah tahap finalisasi. Karena telah dievaluasi Kemendagri. Menariknya dalam rapat, Senin (11/1) kemarin, masih terjadi perdebatan antara pimpinan Bapemperda dan pimpinan DPRD.

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Billy Lombok mengoreksi sejumlah poin. Yang dinilai belum relevan. Pertama, Lombok menyorot mengenai poin pelaku usaha. Menurutnya itu masih terkesan abstrak.

“Seharusnya memuat pembagian bidang-bidang usaha, karena tiap usaha ada mekanisme operasionalnya masing-masing serta mekanisme interaksi dengan customernya berbeda,” ujar Lombok.

Kemudian, hal sangat krusial yang disorot Lombok adalah mengenai penegakan perda dalam hal ini pemungutan denda.

“Bagimana caranya peraturan ini mau ditegakkan. Apakah dengan razia setiap hari? Lalu dilaksanakan oleh siapa? Sistemnya seperti apa? Random check atau ada polisi jaga di tiap sudut jalan berhak main denda atau seperti apa?,” tukasnya.

Terutama disinggung Lombok terkait denda. “Itu akan ke mana? Karena tidak disebutkan mau disetor ke mana, mekanisme pengaturan dendanya juga, apakah wajib cash atau bayar di bank?,” kritiknya.

Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan kesempatan itu sempat beradu argumen dengan Lombok. Karena dinilai MJP, sapaan akrab politikus PSI ini, pembahasan ranperda tersebut sudah masuk tahap finalisasi. Telah kembali dari evaluasi Kemendagri.

“Ini akan memperlambat penetapan ranperda kalau direvisi-revisi lagi. Sementara kita sudah di tahap finalisasi,” kata MJP.

Mengenai beberapa poin yang disebutkan Lombok, MJP menuturkan itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Pembahasan finalisasi ranperda tersebut kembali dilanjutkan. Dan akan segera ditetapkan.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/