22.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

HEBAT!! Dirilis KPK, Pemprov Sulut Kedua Terbaik Pencegahan Korupsi

MANADOPOST.ID—Upaya pemanfaatan anggaran yang transparan dan akuntabel terus dijamin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan hal tersebut terbukti saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) merilis data urutan prestasi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Pemprov Sulut masuk urutan kedua terbaik pencegahan korupsi se Indonesia.

Hal itu disampaikan KPK RI secara virtual yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dari Ruang Command Center Kantor Gubernur, Kamis (9/12) kemarin. Saat diwawancarai koran ini, Wagub Kandouw mengatakan bahwa, prestasi ini patut menjadi daya dorong bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulut. “Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk menciptakan good government and clean governance. Jadi tidak hanya bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK, tetapi kita semua harus berpikir good government and clean governance,” tegasnya.

Sementara urutan pertama ditempati Pemprov Jawa Barat. Wagub Kandouw juga menerangkan bahwa, Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. “Jadi MCP ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Sistem MCP juga merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala mengatakan bahwa, area intervensi MCP KPK RI meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. “Jadi tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, MCP Provinsi Sulut rangking 2 tingkat nasional pada tahun 2020 dan MCP pada tahun 2021 berada pada rangking 2 tingkat nasional atau dua tahun berturut-turut berada pada ranking dua,” tandasnya. (ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Upaya pemanfaatan anggaran yang transparan dan akuntabel terus dijamin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan hal tersebut terbukti saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) merilis data urutan prestasi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Pemprov Sulut masuk urutan kedua terbaik pencegahan korupsi se Indonesia.

Hal itu disampaikan KPK RI secara virtual yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dari Ruang Command Center Kantor Gubernur, Kamis (9/12) kemarin. Saat diwawancarai koran ini, Wagub Kandouw mengatakan bahwa, prestasi ini patut menjadi daya dorong bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulut. “Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk menciptakan good government and clean governance. Jadi tidak hanya bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK, tetapi kita semua harus berpikir good government and clean governance,” tegasnya.

Sementara urutan pertama ditempati Pemprov Jawa Barat. Wagub Kandouw juga menerangkan bahwa, Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. “Jadi MCP ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Sistem MCP juga merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala mengatakan bahwa, area intervensi MCP KPK RI meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. “Jadi tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, MCP Provinsi Sulut rangking 2 tingkat nasional pada tahun 2020 dan MCP pada tahun 2021 berada pada rangking 2 tingkat nasional atau dua tahun berturut-turut berada pada ranking dua,” tandasnya. (ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/