27C
Manado
Rabu, 27 Januari 2021

Jangan Buru-buru Tetapkan Perda Covid-19

MANADOPOST.ID—Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersikukuh segera menetapkan Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19. Meski masih menuai protes pada beberapa pasal.

Di antaranya penjelasan mengenai subjek perda ini. Sebagaimana dalam pasal 5 ada tiga subjek meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

“Pelaku usaha seperti apa yang dimaksud ranperda ini. Karena setiap usaha operasionalnya berbeda,” sebut Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok yang meminta Bapemperda kembali membahas lebih mendalam terkait ranperda ini. Selanjutnya, dalam pasal 11 mengenai sanksi, Lombok mengaku masih belum memahami cara kerja ranperda ini nanti.

“Ada denda 250 ribu sampai 5 juta. Pelaksanaannya di lapangan nanti seperti apa? Siapa yang berhak memungut? Dan mekanisme yang lebih jelas bagaimana. Ini yang belum dicantumkan di ranperda ini,” tukasnya.

Selanjutnya di pasal 13, Lombok mengatakan, mengatakan jika Pergub 60 tahun 2020 tentang Covid-19 otomatis tidak berlaku jika ranperda ini sudah ditetapkan.

“Tetapi kenapa malah dari Bapemperda yang mengatakan jika ada yang belum dicantumkan di perda akan diatur di pergub. Kenapa tidak langsung saja membuat pergub kalau memang tak bisa diatur dalam perda? Karena merancang perda itu tidak murah. Anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Jangan buru-burulah mengejar penetapan perda. Kalau bisa direvisi, kenapa tidak?” sebutnya. Lombok kembali menekankan jika dirinya tak berniat menghambat penetapan ranperda ini.

“Angka kasus positif Covid-19 di Sulut terus bertambah. Semangat saya dan Fraksi Partai Demokrat sama dengan teman-teman lain. Melakukan pencegahan penyebaran virus ini. Namun kita juga harus punya semangat yang sama menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, biarpun kami kalah suara , setidaknya sudah tercatat kami mengingatkan, karena bukan pertama kali ini kami mengingatkan. Bahkan dulu bisa dicek di notulensi, laboratorium PCR Swab kami yang mendesak, waktu itu dijawab mahal, akhirnya saat ini sangat dibutuhkan,” tegas Lombok.

Sayangnya, ‘suara’ Lombok ini masih kalah. Rapat terakhir memutuskan melanjutkan pada tingkatan selanjutnya.

Keputusan ini kemudian disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut Melky Pangemanan bahwa pembahasan perda covid 19 ini sudah disepakati diteruskan.

“Sebelumnya telah diterima pengkajian secara yuridis formal dan materiil oleh Kemendagri dan disampaikan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai Perda. Biro Hukum bersama Tim Ahli dan DPRD telah melakukan sinkronisasi hasil fasilitasi dengan perubahan dan penyempurnaan. Hasil rapat sepakat dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna,” tegasnya.

Dari informasi yang dihimpun, pembahasan ranperda ini hanya dilakukan tiga kali. Sebelum nantinya akan ditetapkan dalam paripurna.(gel)

Artikel Terbaru