MANADOPOST.ID— Keluhan terkait kelangkaan pupuk terangkat dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2021 antara Pansus DPRD Sulut bersama perangkat daerah.
Hal itu disampaikan beberapa anggota Pansus karena sering menerima keluhan warga ketika turun lapangan ataupun reses
“Setiap reses selalu ada masukkan dari masyarakat dapil bahwasannya di setiap desa/kelurahan banyak kelangkaan pupuk,” kata personel Pansus, Muhammad Wongso.
Dirinya pun mempertanyakan bagaimana langkah dinas terkait. Apa lagi politisi Nasdem ini melihat tak ada penanganan di 2021.
“Jika dilihat dari indikator, tak ada penangangan terhadap pupuk langkah ini,” ucapnya.
Sama halnya disampaikan anggota Pansus, Inggried Sondakh. Personel Komisi 2 ini mengaku bahwa pupuk bersubsidi sering dikeluhkan.
“Bahkan saat kami turun lapangan bersama dinas, penjelasannya sebenarnya kuota pupuk bersubsidi jomplang. Tak mampu mencakup permintaan atau kebutuhan yang ada,” terangnya.
Akan tetapi, kata dia, penjelasan dinas sebenarnya di lapangan masih menjangkau petani. Sehingga menurut dinas, masyarakat harus tahu bahwa petani yang mendapat pupuk bersubsidi ini harus terdaftar.
“Tapi memang mereka mengelukan banyak nama tak masuk daftar. Nah, masalahnya setiap kami turun, masyarakat sepertinya kurang memahami secara maksimal hal ini. Jadi perlu juga sosialisasi untuk kebijakan-kebijakan yang ada,” tuturnya.
Sehingga, lanjutnya, keresahan yang terjadi di lapangan akhirnya masyarakat saling provokasi.
“Tolong ini dipikirkan. Kami Komisi 2 sering katakan kuota pupuk diperjuangkan,” tutupnya. (ando)
