alexametrics
24.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Pemprov Sulut WTP Kedelapan, DPRD Sulut: Ini Buah dari Komitmen dan Kerja Keras

MANADOPOST.ID- DPRD Sulut memberikan apresiasi atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemerintah Provinsi Sulut atas laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen dalam rapat paripurna, Jumat (13/5).

“Apresiasi dan terima kasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk pencapaian yang hebat atas opini WTP. Ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras untuk wujudkan good goverment yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sulut,” ungkap Silangen.

DPRD juga menyampaikan terima kasih pada BPK RI. Lebih jauh dikatakannya, akuntabilitas dan disiplin penggunaan anggaran harus jadi komitmen bersama. Maka dari itu, BPK serahkan hasil laporan keuangan sekaligus ikhtisar hasil pemeriksaan.

“Ini merupakan wujud kerja sama dari BPK sebagai aparat pengawas yang bebas dan mandiri bersama DPRD sebagai pengemban fungsi pengawasan juga yang diberi hak menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Dalam mengimplementasikan semua itu, maka hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan ke DPRD sesuai kewenangannya, serta disampaikan ke gubernur sesuai kewenangannya.

Sesuai kesepakatan bersama BPK dengan DPRD tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan kepada DPRD, dimana penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh anggota BPK RI atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna. (ando)

MANADOPOST.ID- DPRD Sulut memberikan apresiasi atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemerintah Provinsi Sulut atas laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen dalam rapat paripurna, Jumat (13/5).

“Apresiasi dan terima kasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk pencapaian yang hebat atas opini WTP. Ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras untuk wujudkan good goverment yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sulut,” ungkap Silangen.

DPRD juga menyampaikan terima kasih pada BPK RI. Lebih jauh dikatakannya, akuntabilitas dan disiplin penggunaan anggaran harus jadi komitmen bersama. Maka dari itu, BPK serahkan hasil laporan keuangan sekaligus ikhtisar hasil pemeriksaan.

“Ini merupakan wujud kerja sama dari BPK sebagai aparat pengawas yang bebas dan mandiri bersama DPRD sebagai pengemban fungsi pengawasan juga yang diberi hak menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Dalam mengimplementasikan semua itu, maka hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan ke DPRD sesuai kewenangannya, serta disampaikan ke gubernur sesuai kewenangannya.

Sesuai kesepakatan bersama BPK dengan DPRD tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan kepada DPRD, dimana penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh anggota BPK RI atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/