30.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Peringkat 1, Sulut Tertinggi Penyampaian LHKPN di KPK

MANADOPOST.ID—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemprov Sulut di posisi peringkat 1. Dengan nilai 68,34 pada semester I, atas pemenuhan dokumen dan sistem tata kelola pemerintahan.

Ini berdasarkan hasil verifikasi terhadap delapan sektor area intervensi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK. Dalam progres keberhasilan nasional upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulut Christiano Talumepa, capaian tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) transparan dan akuntabel.

“Ini semua berkat komitmen Pak Gubernur dan Pak Wagub. Sehingga Provinsi Sulut meraih peringkat satu nasional capaian Korsupgah semester satu,” tuturnya, Minggu (12/7) kemarin.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Adapun delapan sektor area intervensi Korsupgah KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan dana desa untuk kabupaten/kota.

Lanjutnya, selain prestasi ini, tingkat persentase kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Pemprov Sulut mencapai 100 persen, berdasarkan penarikan data dari aplikasi penyampaian LHKPN yang disediakan KPK.

“LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir LHKPN. Kita patut bersyukur pejabat di Sulut patuh dalam penyampaian LHKPN, terlebih Pak Gubernur dan Pak Wagub yang terus memberikan contoh panutan yang baik,” jelasnya.(cw-01/gel)

MANADOPOST.ID—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemprov Sulut di posisi peringkat 1. Dengan nilai 68,34 pada semester I, atas pemenuhan dokumen dan sistem tata kelola pemerintahan.

Ini berdasarkan hasil verifikasi terhadap delapan sektor area intervensi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK. Dalam progres keberhasilan nasional upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulut Christiano Talumepa, capaian tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) transparan dan akuntabel.

“Ini semua berkat komitmen Pak Gubernur dan Pak Wagub. Sehingga Provinsi Sulut meraih peringkat satu nasional capaian Korsupgah semester satu,” tuturnya, Minggu (12/7) kemarin.

Adapun delapan sektor area intervensi Korsupgah KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan dana desa untuk kabupaten/kota.

Lanjutnya, selain prestasi ini, tingkat persentase kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Pemprov Sulut mencapai 100 persen, berdasarkan penarikan data dari aplikasi penyampaian LHKPN yang disediakan KPK.

“LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir LHKPN. Kita patut bersyukur pejabat di Sulut patuh dalam penyampaian LHKPN, terlebih Pak Gubernur dan Pak Wagub yang terus memberikan contoh panutan yang baik,” jelasnya.(cw-01/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/