alexametrics
28.4 C
Manado
Sabtu, 21 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

DPRD Sulut Bentuk Pansus Bahas Dua Ranperda Inisiatif

MANADOPOST.ID—Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kerja maraton menuntaskan target. Kemarin, dua ranperda inisiatif DPRD resmi mulai dibahas. Dua ranperda tersebut adalah Ranperda Tentang Pengendalian Sampah Plastik serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Dalam penjelasan Bapemperda yang disampaikan Yusra Alhabsyi, DPRD menilai butuh intervensi pemerintah untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Sulut agar bisa didorong menjadi pribadi yang mandiri.

“Berdasarkan temuan tim dalam peninjauan lapangan, baik dinas terkait, panti disabilitas, dan SLB serta diskusi dengan komunitas penyandang disabilitas tim penyusun mendapatkan sejumlah permasalahan,” kata Alhabsyi sembari mengurai sejumlah permasalahan.

Yakni Sulawesi Utara belum memiliki regulasi sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, politik anggaran belum berpihak, belum adanya data terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran, label dan karakteristik penyandang disabilitas, kurangnya sinergitas antara dinas sosial provinsi dan dinas sosial di kabupaten/kota dalam menjalankan program berpihak pada disabilitas, kurangnya koordinasi antar dinas terkait dalam menjalankan program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, perlunya peran serta masyarakat dalam upaya menyukseskan pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta perlunya penambahan jumlah bimbingan teknis atau pelatihan keterampilan bagi pendamping disabilitas maupun penyandang disabilitas.

“Hal-hal inilah yang coba kita atur dalam Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

Sementara mengenai permasalahan sampah plastik yang akan diatur dalam ranperda, politikus PKB ini mengatakan jangkauan materi dalam ranperda ini mencakup kebijakan pengendalian sampah plastik, strategi pengendalian, serta mengatur koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder terkait.

Di akhir paripurna, Ketua DPRD Fransiscus Silangen mengesahkan dua panitia khusus (pansus) yang akan membahas dua ranperda tersebut.

Wagub Drs Steven Kandouw yang hadir dalam paripurna ini mengapresiasi lembaga DPRD Sulut yang menggagas dua ranperda ini. “Artinya lembaga DPRD hatinya terang untuk seluruh golongan masyarakat khususnya penyandang disabilitas,” kata Kandouw. Terkait Ranperda Pengendalian Sampah, dia menyatakan akan didukung penuh pemerintah. “Karena sejalan dengan program pemerintah,” tandasnya.(gel)

 

MANADOPOST.ID—Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kerja maraton menuntaskan target. Kemarin, dua ranperda inisiatif DPRD resmi mulai dibahas. Dua ranperda tersebut adalah Ranperda Tentang Pengendalian Sampah Plastik serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Dalam penjelasan Bapemperda yang disampaikan Yusra Alhabsyi, DPRD menilai butuh intervensi pemerintah untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Sulut agar bisa didorong menjadi pribadi yang mandiri.

“Berdasarkan temuan tim dalam peninjauan lapangan, baik dinas terkait, panti disabilitas, dan SLB serta diskusi dengan komunitas penyandang disabilitas tim penyusun mendapatkan sejumlah permasalahan,” kata Alhabsyi sembari mengurai sejumlah permasalahan.

Yakni Sulawesi Utara belum memiliki regulasi sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, politik anggaran belum berpihak, belum adanya data terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran, label dan karakteristik penyandang disabilitas, kurangnya sinergitas antara dinas sosial provinsi dan dinas sosial di kabupaten/kota dalam menjalankan program berpihak pada disabilitas, kurangnya koordinasi antar dinas terkait dalam menjalankan program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, perlunya peran serta masyarakat dalam upaya menyukseskan pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta perlunya penambahan jumlah bimbingan teknis atau pelatihan keterampilan bagi pendamping disabilitas maupun penyandang disabilitas.

“Hal-hal inilah yang coba kita atur dalam Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

Sementara mengenai permasalahan sampah plastik yang akan diatur dalam ranperda, politikus PKB ini mengatakan jangkauan materi dalam ranperda ini mencakup kebijakan pengendalian sampah plastik, strategi pengendalian, serta mengatur koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder terkait.

Di akhir paripurna, Ketua DPRD Fransiscus Silangen mengesahkan dua panitia khusus (pansus) yang akan membahas dua ranperda tersebut.

Wagub Drs Steven Kandouw yang hadir dalam paripurna ini mengapresiasi lembaga DPRD Sulut yang menggagas dua ranperda ini. “Artinya lembaga DPRD hatinya terang untuk seluruh golongan masyarakat khususnya penyandang disabilitas,” kata Kandouw. Terkait Ranperda Pengendalian Sampah, dia menyatakan akan didukung penuh pemerintah. “Karena sejalan dengan program pemerintah,” tandasnya.(gel)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/