MANADOPOST.ID— Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD se-Sulawesi Utara (Sulut) menggelar pertemuan perdana di Hotel Luwansa, Manado, Selasa (12/10). Forum yang diprakarsai Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD ini, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD provinsi serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut serta sekretaris DPRD.
Dalam Forum Pimpinan DPRD se-Sulut ini dihasilkan 11 rekomendasi. Yakni, membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pelaksanaan reses DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar dilaksanakan secara bersamaan, di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing; pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;
Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD); Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD; Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum; Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara; Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.(gel)
MANADOPOST.ID— Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD se-Sulawesi Utara (Sulut) menggelar pertemuan perdana di Hotel Luwansa, Manado, Selasa (12/10). Forum yang diprakarsai Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD ini, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD provinsi serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut serta sekretaris DPRD.
Dalam Forum Pimpinan DPRD se-Sulut ini dihasilkan 11 rekomendasi. Yakni, membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pelaksanaan reses DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar dilaksanakan secara bersamaan, di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing; pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;
Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD); Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD; Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum; Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara; Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.(gel)
