25.4 C
Manado
Thursday, 23 March 2023

Pemilik Modal dan Negara Asing Diduga Jadi Kontestan Siluman di Pemilu 2024

MANADOPOST.ID- Dugaan adanya kekuatan lain yang berkontestasi pada Pemilu 2024, dibeber oleh Dosen Ilmu Politik dan Kepemiluan Fisip Unsrat, Ferry Liando.

Hal itu disampaikan Liando ketika menjadi narasumber pada kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Sulawesi Utara, Selasa (14/03) di Manado.

Sesuai ketentuan Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu bahwa peserta pemilu adalah partai politik, calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPD RI.

Namun Liando menduga bahwa kemungkinan ada kekuatan lain atau kekuatan siluman yang ikut berkompetisi untuk memenangkan pemilu 2024.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dia mensinyalir, kekuatan siluman itu bisa jadi adalah para pemilik modal atau negara-negara asing.

“Kebijakan Presiden memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan tentu sangat meresahkan para pengusaha yang selama ini berinvestasi di DKI Jakarta.

Jika ibu kota dipindahkan, maka DKI Jakarta akan mulai jarang dikunjungi. Baik oleh masyarakat di daerah ataupun dari luar negeri,” ujarnya.

Baca Juga:  Tak Puas Keputusan KPU dan Butuh Keadilan, Parpol Bisa Tempuh 3 Proses Peradilan

Jika hal itu terjadi, kata dia, maka pasar akan berkurang. Sektor pariwisata, hotel, transportasi dan sarana hiburan pasti akan terganggu.

“Para pemilik modal tentu akan terancam. Sehingga kemungkinan pihak ini akan berusaha menggagalkan kebijakan pemindahan ibu kota.

Caranya adalah memberikan dukungan kepada calon presiden yang berpotensi menolak IKN,” ucapnya.

Sementara, menurutnya, ada sebagian pemilik modal yang bersikap berbeda. Yaitu mereka yang tidak mendapat peluang usaha di Jakarta dan hendak mencari wilayah investasi baru, termasuk di IKN.
Sehingga mereka akan mendukung calon presiden yang hendak mempertahankan IKN baru.

“Jadi, pemilu berpotensi akan menjadi perang pemilik modal. Jika di pilkada, modus seperti ini sudah biasa terjadi. Daerah-daerah yang memiliki kandungan alam yang besar biasanya menjadi rebutan pemilik modal untuk ikut membiayai pencalonan kepala daerah. Jika jagoannya menang, maka pemilik modal itu akan berusaha menguasai pengelolaan sumber daya alam di daerah itu,” terangnya.

Baca Juga:  Kapolda Sulut Bahas Sinergitas Kesiapan Pemilu 2024 bersama KPU

Selain keterlibatan pemilik modal, menurut Liando, kemungkinan besar akan ada negara-negara asing yang berkepentingan dengan pemilu di Indonesia.

“Pak Anis sudah beberapa kali ketemu dengan kedutaan Amerika Serikat. Terakhir bersama PKS, secara kebetulan sikap pak Anis menolak pembangunan IKN,” kata Liando.

Saat ini makin gencar perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Bisa jadi kedua negara ini berusaha masuk dalam arena kompetisi pemilu agar pemenangnya sejalan dengan kepentingan ekonomi suatu negara.

Liando pun berharap, pemilu tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan lain selain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai pemilu memancing konflik dan perpecahan hanya karena ambisi pihak-pihak lain.

“Kita cegah jangan sampai Indonesia terpecah seperti Korea Timur dan dan Korea Selatan atau negara Yugoslavia yang bubar karena konflik pemilu,” tutupnya. (ando)

MANADOPOST.ID- Dugaan adanya kekuatan lain yang berkontestasi pada Pemilu 2024, dibeber oleh Dosen Ilmu Politik dan Kepemiluan Fisip Unsrat, Ferry Liando.

Hal itu disampaikan Liando ketika menjadi narasumber pada kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Sulawesi Utara, Selasa (14/03) di Manado.

Sesuai ketentuan Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu bahwa peserta pemilu adalah partai politik, calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPD RI.

Namun Liando menduga bahwa kemungkinan ada kekuatan lain atau kekuatan siluman yang ikut berkompetisi untuk memenangkan pemilu 2024.

Dia mensinyalir, kekuatan siluman itu bisa jadi adalah para pemilik modal atau negara-negara asing.

“Kebijakan Presiden memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan tentu sangat meresahkan para pengusaha yang selama ini berinvestasi di DKI Jakarta.

Jika ibu kota dipindahkan, maka DKI Jakarta akan mulai jarang dikunjungi. Baik oleh masyarakat di daerah ataupun dari luar negeri,” ujarnya.

Baca Juga:  Di Tengah Ancaman Virus Corona, PLN Pastikan Pasokan Listrik Tetap Aman

Jika hal itu terjadi, kata dia, maka pasar akan berkurang. Sektor pariwisata, hotel, transportasi dan sarana hiburan pasti akan terganggu.

“Para pemilik modal tentu akan terancam. Sehingga kemungkinan pihak ini akan berusaha menggagalkan kebijakan pemindahan ibu kota.

Caranya adalah memberikan dukungan kepada calon presiden yang berpotensi menolak IKN,” ucapnya.

Sementara, menurutnya, ada sebagian pemilik modal yang bersikap berbeda. Yaitu mereka yang tidak mendapat peluang usaha di Jakarta dan hendak mencari wilayah investasi baru, termasuk di IKN.
Sehingga mereka akan mendukung calon presiden yang hendak mempertahankan IKN baru.

“Jadi, pemilu berpotensi akan menjadi perang pemilik modal. Jika di pilkada, modus seperti ini sudah biasa terjadi. Daerah-daerah yang memiliki kandungan alam yang besar biasanya menjadi rebutan pemilik modal untuk ikut membiayai pencalonan kepala daerah. Jika jagoannya menang, maka pemilik modal itu akan berusaha menguasai pengelolaan sumber daya alam di daerah itu,” terangnya.

Baca Juga:  Bawaslu Soroti Potensi Politik Transaksional Saat Kampanye

Selain keterlibatan pemilik modal, menurut Liando, kemungkinan besar akan ada negara-negara asing yang berkepentingan dengan pemilu di Indonesia.

“Pak Anis sudah beberapa kali ketemu dengan kedutaan Amerika Serikat. Terakhir bersama PKS, secara kebetulan sikap pak Anis menolak pembangunan IKN,” kata Liando.

Saat ini makin gencar perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Bisa jadi kedua negara ini berusaha masuk dalam arena kompetisi pemilu agar pemenangnya sejalan dengan kepentingan ekonomi suatu negara.

Liando pun berharap, pemilu tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan lain selain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai pemilu memancing konflik dan perpecahan hanya karena ambisi pihak-pihak lain.

“Kita cegah jangan sampai Indonesia terpecah seperti Korea Timur dan dan Korea Selatan atau negara Yugoslavia yang bubar karena konflik pemilu,” tutupnya. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru