29C
Manado
Sabtu, 6 Maret 2021

Dikritik Dua Fraksi, Ranperda Covid-19 Final

MANADOPOST.ID—Ranperda Covid-19 masih menjadi polemik di internal DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hingga Kamis (14/1) kemarin, ada dua fraksi yang mempertanyakan penerapan ranperda ini di lapangan ke depan.

Jika sebelumnya ada Fraksi Partai Demokrat, kini datang dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Ketua FPG Raski Mokodompit mengatakan, poin yang disorot adalah mengenai denda pada masyarakat.

“Terkait dengan adanya denda ke masyarakat. Itu harus diatur. Siapa yang ambil dendanya, siapa menindaki di lapangan, siapa yang akan menyetorkan ke kas daerah? Saya melihat kekurangannya di situ,” kata Raski.

Lanjutnya, kalau tidak diatur, yanv dimhatirkan erjasi pungki. “Itu yang bisa merusak nama gubernur. Kan ranperda ini intinya melindungi masyarakat. Tapi kalau terjadi indikasi rawan pungli yang rusak nama gubernur. DPRD juga terkesan melegalkan pungli,” paparnya.

Usul konkrit Fraksi Partai Golkar, lanjut Raski, menggelar pertemuan satu kali untuk mengakomodir poin-poin yang disorot Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar.

“Setelah itu dibawa ke Kemendagri dan diparipurnakan. Bulan ini juga sudah bisa ditetapkan,” lanjutnya. Jika ternyata usulan dan kritikan FPG tidak diakomodir, Raski menekankan mereka akan ambil sikap. “Tunggu di paripurna,” tandasnya.

Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan saat dikonfirmasi mengatakan, sampai saat ini pihaknya tetap pada rencana semula. Yakni segera menetapkan ranperda tersebut.

“Iya, tetap dilanjutkan. Kan setiap tahapan sudah dilalui, bahkan tahapan sinkronisasi hasil fasilitasi sudah usai. Sekarang kita tinggal menunggu jadwal paripurna dari Banmus,” tukas Pangemanan. Terkait akan ada sikap dua fraksi ini di paripurna, politikus PSI ini mengatakan hal tersebut hak setiap fraksi. “Silakan. Kami menunggu,” singkatnya.(gel)

Artikel Terbaru