27 C
Manado
Selasa, 20 Oktober 2020

Bolsel Rindukan VAP Pimpin Sulut

BOLSEL- Warga Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel) merindukan VAP menjadi Gubernur Sulut kedepan.

Alasan mereka, hingga saat ini, hanya VAP yang benar-benar memperhatikan masyarakat Bolsel di tengah pandemik Covid – 19. Apalagi VAP turun langsung membagi bantuan dan berkat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Ibu VAP tak kenal lelah membagi berkat untuk masyarakat yang membutuhkan,” kata Roman warga Molibagu.

Sementara itu, Antonius warga Pinolosian mengungkapkan, pemimpin lain hanya turun 10 persen memperhatikan warga. Tetapi Ibu VAP 100 persen turun langsung di 15 kabupaten/kota se-Sulut membagi bantuan di tengah pandemik Covid – 19.
“Ibu VAP patut diteladani dan bagi saya wajib mendukung Ibu VAP menjadi Gubernur Sulut, agar warga mendapat perhatian langsung seorang pemimpin,” ungkapnya, yang diamaninkan warga lainnya.(ctr-22/ria)

-

Artikel Terbaru

Garda Terdepan, Pjs Bupati Apresiasi Kelompok Tani

Pjs Bupati Minut Clay Dondokambey SSTP MAP, mengapresiasi seluruh kelompok tani Minut yang telah berjuang dalam pembangunan pertanian.

Gantikan Situmorang, Moningkey Resmi  Pimpin Polres Minahasa

MANADOPOST.ID--Tongkat kepemimpinan Kepolisian Resort (Polres) Minahasa kembali berpindah. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 979/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang pemberhentian

Minahasa Masih Aman dari La Nina

MANADOPOST.ID--Cuaca ekstrim terus menerpa wilayah Kabupaten Minahasa. Menurut BMKG, diketahui cuaca ekstrim tersebut terjadi akibat fenomena alam La Nina yang membuat

Relaksasi Pajak Ditolak, Hasrat Punya `Mobil` Murah Buyar

MANADOPOST.ID—Rencana penghapusan pajak mobil baru akibat dampak Coronavirus Disease (Covid-19), buyar. Sempat disambut baik oleh masyarakat Sulut karena berkesempatan membeli mobil murah, nyatanya rencana ini ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudah Empat Tenaga Kontrak `Dieksekusi`

MANADOPOST.ID—Pjs Wali Kota Bitung Drs Edison Humiang MSi kembali menunjukkan ketegasannya dengan memberhentikan dua tenaga kontrak yang terbukti tidak netral dalam Pilkada.