24.4 C
Manado
Rabu, 10 Agustus 2022

FGD FPIK Unsrat Bahas Keberlanjutan Pelagis Kecil di WPP 716

MANADOPOST.ID- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unsrat menjadi salah satu dari delapan konsorsium yang terpilih untuk menjadi bagian dari program riset Ground Work Analysis (GWA) pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716.

Program Ground Work Analysis (GWA) 2020 merupakan program kerjasama antara Conservation Strategy Fund (CSF) dengan Unsrat. Riset tentang ‘Model Bioekonomi Perikanan Pelagis Kecil di WPP 716’ yang diteliti telah selesai dilaksanakan, sebagai tahap perampungan dan rekomendasi ke stakeholder tim riset mengelar focus group discussion (FGD), Senin (14/6) di salah satu hotel di Manado.

“Sekarang ini konsen pemerintah pada pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pertimbangan managemennya harus punya data stok, bagaimana kegiatan penangkapan berlangsung dalam hal ini di WPP 716. Model bioekonomi adalah salah satu instrumen untuk mengetahui secara keseluruhannya sehingga dari analisis itu bisa didapatkan data mengenai status perikanan pelagis kecil. Dengan adanya model bioekonomi lebih bisa memastikan bagaimana pengelolaan berkelanjutan khususnya di WPP 716,” ujar koordinator tim riset Daisy Makapedua PhD.

Ada empat objek fokus penelitian dirinya bersama tim, yakni Pelabuhan Perikanan Tumumpa pada ikan layang atau malalugis dan tude, dan Kwandang, Gorontalo pada ikan teri dan lehoma atau lemuru.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kami memang memfokuskan pada empat objek tersebut karena mereka pelagis kecil yang dominan. Dari analisis model bioekonomi yang kami dapatkan status pelagis kecil ini warnanya masih hijau artinya ini masih aman masih boleh ditangkap dalam artian status produksinya masih bisa dimanfaatkan, tapi kami tidak menyarankan untuk boleh tangkap sebanyak-banyaknya kami hanya menyatakan ini hasil penelitian bahwa status pelagis kecil di WPP 716 masih aman belum overeksploitasi belum over tangkap,” terangnya.

Tapi kedepannya, sambungnya itu semua harus diatur bahwa harus ada aturan ijin kapalnya, kemudian alat tangkap yang dipakai seperti apa, ukuran ikan yang bisa ditangkap, ukuran jaring yang digunakan, lokasi penangkapan sampai pada operasionalnya seperti apa.

“Itulah yang harus dipertimbangkan sehingga rekomendasi yang kami berikan ini adalah mempertimbangkan keberlanjutan perikanan. Jangan karena masih hijau trus kita lengah justru karena statusnya hijau sudah musti diatur dalam aturan agar status ini berlanjut terus,” terangnya.

Pihaknya juga bersyukur respon dari stakeholder dan instansi terkait sangat baik. “Apalagi pendapat dari kadis DKP yang sangat menyambut positif bahwa hasil penelitian ini menjadi kajian ilmiah untuk menjadi kebijakan dinas kedepan khusus untuk pengelolaan pelagis kecil keberlanjutannya disini. Inilah yang menjadi tujuan dari CSF dimana hasil dari penelitian menjadi acuan pemerintah dalam pengelolaan perikanan kedepan,” tuturnya.

Dibenarkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut, Tienneke Adam, bahwa kedepan memang kami perlu sekali data-data seperti ini. Kami bukan mengesampingkan hasil-hasil kajian justru kami sangat memerlukan hasil kajian seperti ini untuk kebijakan kedepan. Mungkin juga ada rekomendasi dari hasil FGD ini supaya bisa diadopsi untuk kebijakan perijinan nanti.

“Jadi kebijakan kedepan kita memang dalam waktu dekat ini dari arahan kementerian juga untuk perikanan tangkap kita pengendalian tangkap. Dari hasil kajian seperti ini kita harus warning terkait alat tangkap yang digunakan kedepan kita harus tegas kita harus membatasi karena jika dilihat hasil-hasil tangkapan pelagis kecil ini sepertinya sampai baby-babynya tertangkap, inilah yang perlu kami tindaklanjuti,” ucapnya.

Sementara itu, Dekan FPIK Unsrat Prof Ir Farnis Boneka MSc, mengatakan laut yang dimanfaatkan bersama perlu dikelola bersama juga makanya diperlukan peran stakeholder tanpa kebersamaan akan sulit, karena ijin itu ada ditangan pemerintah. Setiap kebijakan itu harus berdasarkan penelitian dan kajian, sebagai akademisi pihaknya selalu mensuplai, mengkaji dan mengelola data-data serta memberikan rekomendasi.

“Bahwa benar-benar kami mengontrol dan mengelola data itu dengan baik. Riset itu pada akhirnya memberikan kontribusi pada pemerintah maupun masyarakat. Peran FPIK Unsrat cukup eksis baik ditingkat nasional maupun regional apalagi posisi sangat strategis dibagian timur kita diapit dua WPP besar yang cukup tinggi kontribusinya terhadap perekonomian. Inilah komitmen kami sebagai akademisi yang menjadi bagian dalam pengadian masyarakat,” tutupnya. (lina)

MANADOPOST.ID- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unsrat menjadi salah satu dari delapan konsorsium yang terpilih untuk menjadi bagian dari program riset Ground Work Analysis (GWA) pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716.

Program Ground Work Analysis (GWA) 2020 merupakan program kerjasama antara Conservation Strategy Fund (CSF) dengan Unsrat. Riset tentang ‘Model Bioekonomi Perikanan Pelagis Kecil di WPP 716’ yang diteliti telah selesai dilaksanakan, sebagai tahap perampungan dan rekomendasi ke stakeholder tim riset mengelar focus group discussion (FGD), Senin (14/6) di salah satu hotel di Manado.

“Sekarang ini konsen pemerintah pada pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pertimbangan managemennya harus punya data stok, bagaimana kegiatan penangkapan berlangsung dalam hal ini di WPP 716. Model bioekonomi adalah salah satu instrumen untuk mengetahui secara keseluruhannya sehingga dari analisis itu bisa didapatkan data mengenai status perikanan pelagis kecil. Dengan adanya model bioekonomi lebih bisa memastikan bagaimana pengelolaan berkelanjutan khususnya di WPP 716,” ujar koordinator tim riset Daisy Makapedua PhD.

Ada empat objek fokus penelitian dirinya bersama tim, yakni Pelabuhan Perikanan Tumumpa pada ikan layang atau malalugis dan tude, dan Kwandang, Gorontalo pada ikan teri dan lehoma atau lemuru.

“Kami memang memfokuskan pada empat objek tersebut karena mereka pelagis kecil yang dominan. Dari analisis model bioekonomi yang kami dapatkan status pelagis kecil ini warnanya masih hijau artinya ini masih aman masih boleh ditangkap dalam artian status produksinya masih bisa dimanfaatkan, tapi kami tidak menyarankan untuk boleh tangkap sebanyak-banyaknya kami hanya menyatakan ini hasil penelitian bahwa status pelagis kecil di WPP 716 masih aman belum overeksploitasi belum over tangkap,” terangnya.

Tapi kedepannya, sambungnya itu semua harus diatur bahwa harus ada aturan ijin kapalnya, kemudian alat tangkap yang dipakai seperti apa, ukuran ikan yang bisa ditangkap, ukuran jaring yang digunakan, lokasi penangkapan sampai pada operasionalnya seperti apa.

“Itulah yang harus dipertimbangkan sehingga rekomendasi yang kami berikan ini adalah mempertimbangkan keberlanjutan perikanan. Jangan karena masih hijau trus kita lengah justru karena statusnya hijau sudah musti diatur dalam aturan agar status ini berlanjut terus,” terangnya.

Pihaknya juga bersyukur respon dari stakeholder dan instansi terkait sangat baik. “Apalagi pendapat dari kadis DKP yang sangat menyambut positif bahwa hasil penelitian ini menjadi kajian ilmiah untuk menjadi kebijakan dinas kedepan khusus untuk pengelolaan pelagis kecil keberlanjutannya disini. Inilah yang menjadi tujuan dari CSF dimana hasil dari penelitian menjadi acuan pemerintah dalam pengelolaan perikanan kedepan,” tuturnya.

Dibenarkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut, Tienneke Adam, bahwa kedepan memang kami perlu sekali data-data seperti ini. Kami bukan mengesampingkan hasil-hasil kajian justru kami sangat memerlukan hasil kajian seperti ini untuk kebijakan kedepan. Mungkin juga ada rekomendasi dari hasil FGD ini supaya bisa diadopsi untuk kebijakan perijinan nanti.

“Jadi kebijakan kedepan kita memang dalam waktu dekat ini dari arahan kementerian juga untuk perikanan tangkap kita pengendalian tangkap. Dari hasil kajian seperti ini kita harus warning terkait alat tangkap yang digunakan kedepan kita harus tegas kita harus membatasi karena jika dilihat hasil-hasil tangkapan pelagis kecil ini sepertinya sampai baby-babynya tertangkap, inilah yang perlu kami tindaklanjuti,” ucapnya.

Sementara itu, Dekan FPIK Unsrat Prof Ir Farnis Boneka MSc, mengatakan laut yang dimanfaatkan bersama perlu dikelola bersama juga makanya diperlukan peran stakeholder tanpa kebersamaan akan sulit, karena ijin itu ada ditangan pemerintah. Setiap kebijakan itu harus berdasarkan penelitian dan kajian, sebagai akademisi pihaknya selalu mensuplai, mengkaji dan mengelola data-data serta memberikan rekomendasi.

“Bahwa benar-benar kami mengontrol dan mengelola data itu dengan baik. Riset itu pada akhirnya memberikan kontribusi pada pemerintah maupun masyarakat. Peran FPIK Unsrat cukup eksis baik ditingkat nasional maupun regional apalagi posisi sangat strategis dibagian timur kita diapit dua WPP besar yang cukup tinggi kontribusinya terhadap perekonomian. Inilah komitmen kami sebagai akademisi yang menjadi bagian dalam pengadian masyarakat,” tutupnya. (lina)

Most Read

Artikel Terbaru

/