alexametrics
25.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

BKAD Seriusi TLHP OPD

MANADOPOST.ID—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyeriusi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) penyelenggaraan urusan pemerintah, dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan Kepala BKAD Provinsi Sulut Jefry Korengkeng, saat dikonfirmasi koran ini, Jumat (15/1) kemarin.

“Kita sudah melakukan rapat secara virtual dengan sejumlah OPD di Pemprov. Rapat dimaksud guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 700/220-LHP/IJ tanggal 27 Desember 2019 tentang LHP atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilingkungan Pemprov Sulut. Jadi memang semua hasil pengawasan itu disampaikan kepada masing-masing OPD,” ungkapnya.

Korengkeng menjelaskan, TLHP merupakan tolak ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian.

Pelaksanaan rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang menjadi prioritas dari auditi.

Kedisiplinan dan ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menurutny, menjadi indikator atas kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP.

Diharapkan tidak sekadar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun lebih penting sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti,” tutupnya. (ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyeriusi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) penyelenggaraan urusan pemerintah, dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan Kepala BKAD Provinsi Sulut Jefry Korengkeng, saat dikonfirmasi koran ini, Jumat (15/1) kemarin.

“Kita sudah melakukan rapat secara virtual dengan sejumlah OPD di Pemprov. Rapat dimaksud guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 700/220-LHP/IJ tanggal 27 Desember 2019 tentang LHP atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilingkungan Pemprov Sulut. Jadi memang semua hasil pengawasan itu disampaikan kepada masing-masing OPD,” ungkapnya.

Korengkeng menjelaskan, TLHP merupakan tolak ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian.

Pelaksanaan rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang menjadi prioritas dari auditi.

Kedisiplinan dan ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menurutny, menjadi indikator atas kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP.

Diharapkan tidak sekadar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun lebih penting sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti,” tutupnya. (ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/