29.4 C
Manado
Minggu, 3 Juli 2022

Rencana Rumah Singgah `Panas` di Paripurna DPRD

MANADOPOST.ID–Rumah singgah menjadi topik penting dalam interupsi rapat paripuma DPRD Provinsi Sulut, kemarin. Anggota DPRD Sulut Netty Agnes Pantow yang membuka forum interupsi dalam paripurna yang dipimpin Andrei Angouw itu menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Teterusan, Kecamatan Mapanget.

Di mana Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan penolakan masyarakat terkait rencana pemerintah yang akan menjadikan salah satu bangunan di tengah Desa Teterusan sebagai rumah singgah bagi warga dari luar daerah untuk karantina mandiri.

“Ini aspirasi masyarakat yang harus saya teruskan ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD, dan Pak Sekprov. Saya adalah wakil rakyat yang punya tanggung jawab meneruskan aspirasi masyarakat,” kata NAP di sela rapat paripurna, kemarin.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau pemberitahuan pada pemerintah desa dan masyarakat terkait rumah singgah ini. “Karena memang tidak ada sosialisasi sama sekali terkait ini,” tegasnya sembari meminta pemerintah kembali mempertimbangkan usulan rumah singgah yang akan ditempatkan di Desa Teterusan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kalau bisa diarahkan ke gedung pemerintah yang berada jauh dari pemukiman penduduk,” sebutnya. NAP juga menekankan jika dia mendukung penuh semua kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan Covid-19.

Terkait interupsi ini, hampir semua legislator menanggapi. Di antaranya politikus PKS Amir Liputo. Anggota Komisi III ini mengakui karantina mandiri selama ini tidak jalan. “Karena temyata dari kasus selama ini, yang sudah positif memiliki kontak erat yang cukup banyak. Artinya mereka yang datang dari luar Sulut, tidak lakukan karantina mandiri,” katanya.

Dia memaparkan, tindakan tegas pemerintah dalam mengadakan rumah singgah harus didukung. “Ini langkah pemerintah menjamin virus corona tidak akan menular dimana-mana,” sebutnya.

Liputo menambahkan, pemerintah bisa menggunakan gedung yang tidak terpakai. Dia mencontohkan asrama Kementerian Agama.

Selanjutnya Melky Pangemanan mengatakan, apa yang disampaikan NAP terkait aspirasi masyarakat tersebut harus dihormati. “Ibu NAP telah menyatakan mendukung program pemerintah. Meski begitu, sebagai wakil rakyat kita wajib menghormati aspirasi masyarakat,” tukasnya.

MJP, sapaan akrab Ketua PSI Sulut ini mendorong pemerintah memberikan sosialisasi menyeluruh pada masyarakat mengenai fungsi dan definisi rumah singgah. “Agar masyarakat mengetahui dan memahaminya,” sebut MJP.

Menanggapi berbagai aspirasi anggota DPRD Sulut ini terkait rumah singgah, Wagub Steven Kandouw pada wartawan mengakui akan melakukan sosialisasi masif.

“Memang harus ada edukasi lebih lanjut mengenai rumah singgah. Ini akan disampaikan ke stakeholder, agar menjelaskan ke masyarakat mengenai rumah singgah,” tukasnya.

Disampaikan Kandouw, pihaknya mengerti jika ada masyarakat yang paranoid dan takut “Edukasi memang belum jalan. Karena memang harus ambil keputusan cepat, terkait penanganan ini. Untung di Sulut punya beberapa fasilitas yang punya ruangan banyak. Misalnya yang ada di Teterusan atau asrama haji,” paparnya.

Wagub menekankan jika rumah singgah itu bukan rumah sakit. “Kami juga akan menggenjot kabupaten/kota untuk mengadakan rumah singgah,” kunci wagub. (gel)

MANADOPOST.ID–Rumah singgah menjadi topik penting dalam interupsi rapat paripuma DPRD Provinsi Sulut, kemarin. Anggota DPRD Sulut Netty Agnes Pantow yang membuka forum interupsi dalam paripurna yang dipimpin Andrei Angouw itu menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Teterusan, Kecamatan Mapanget.

Di mana Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan penolakan masyarakat terkait rencana pemerintah yang akan menjadikan salah satu bangunan di tengah Desa Teterusan sebagai rumah singgah bagi warga dari luar daerah untuk karantina mandiri.

“Ini aspirasi masyarakat yang harus saya teruskan ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD, dan Pak Sekprov. Saya adalah wakil rakyat yang punya tanggung jawab meneruskan aspirasi masyarakat,” kata NAP di sela rapat paripurna, kemarin.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau pemberitahuan pada pemerintah desa dan masyarakat terkait rumah singgah ini. “Karena memang tidak ada sosialisasi sama sekali terkait ini,” tegasnya sembari meminta pemerintah kembali mempertimbangkan usulan rumah singgah yang akan ditempatkan di Desa Teterusan.

“Kalau bisa diarahkan ke gedung pemerintah yang berada jauh dari pemukiman penduduk,” sebutnya. NAP juga menekankan jika dia mendukung penuh semua kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan Covid-19.

Terkait interupsi ini, hampir semua legislator menanggapi. Di antaranya politikus PKS Amir Liputo. Anggota Komisi III ini mengakui karantina mandiri selama ini tidak jalan. “Karena temyata dari kasus selama ini, yang sudah positif memiliki kontak erat yang cukup banyak. Artinya mereka yang datang dari luar Sulut, tidak lakukan karantina mandiri,” katanya.

Dia memaparkan, tindakan tegas pemerintah dalam mengadakan rumah singgah harus didukung. “Ini langkah pemerintah menjamin virus corona tidak akan menular dimana-mana,” sebutnya.

Liputo menambahkan, pemerintah bisa menggunakan gedung yang tidak terpakai. Dia mencontohkan asrama Kementerian Agama.

Selanjutnya Melky Pangemanan mengatakan, apa yang disampaikan NAP terkait aspirasi masyarakat tersebut harus dihormati. “Ibu NAP telah menyatakan mendukung program pemerintah. Meski begitu, sebagai wakil rakyat kita wajib menghormati aspirasi masyarakat,” tukasnya.

MJP, sapaan akrab Ketua PSI Sulut ini mendorong pemerintah memberikan sosialisasi menyeluruh pada masyarakat mengenai fungsi dan definisi rumah singgah. “Agar masyarakat mengetahui dan memahaminya,” sebut MJP.

Menanggapi berbagai aspirasi anggota DPRD Sulut ini terkait rumah singgah, Wagub Steven Kandouw pada wartawan mengakui akan melakukan sosialisasi masif.

“Memang harus ada edukasi lebih lanjut mengenai rumah singgah. Ini akan disampaikan ke stakeholder, agar menjelaskan ke masyarakat mengenai rumah singgah,” tukasnya.

Disampaikan Kandouw, pihaknya mengerti jika ada masyarakat yang paranoid dan takut “Edukasi memang belum jalan. Karena memang harus ambil keputusan cepat, terkait penanganan ini. Untung di Sulut punya beberapa fasilitas yang punya ruangan banyak. Misalnya yang ada di Teterusan atau asrama haji,” paparnya.

Wagub menekankan jika rumah singgah itu bukan rumah sakit. “Kami juga akan menggenjot kabupaten/kota untuk mengadakan rumah singgah,” kunci wagub. (gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/