25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Bapemperda DPRD Sulut Kunjungi Dua Kementerian, Konsultasi 2 Ranperda

- Advertisement -

MANADOPOST.ID- Selama dua hari, 11-12 Mei, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut mengunjungi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Di Kementerian Ketenagakerjaan, Bapemperda konsultasi terkait Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dikatakan Wakil Ketua Bapemperda, Melky J Pangemanan (MJP), yang dibicarakan di Kementerian Ketenagakerjaan yakni soal tumpang tindih atau mendegradasi aturan yang lebih tinggi.

“Penyusunan Ranperda diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan presentase rasio antara jumlah tenaga kerja dan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah secara signifikan. Kemudian pengaturan besaran iuran disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujar MJP, Selasa (17/5).

- Advertisement -

Dijelaskannya, responsif gender perlu diakomodir dalam pengaturan besaran iuran peserta guna mendukung keberpihakan pemerintah terhadap kaum perempuan yang rentan dan maternitas.

Untuk itu, pengaturan sistem pendanaan baik melalui APBD maupun pembiayaan BPJS perlu mempertimbangkan keberlanjutan program, antara lain terkait pekerja bukan penerima upah, termasuk P3K dan honorer.

“Perda Provinsi Sulut Nomor 3/2013 terkait pemberdayaan tenaga kerja daerah perlu direvisi sesuai amanat Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Jadi, hal-hal yang diatur oleh Ranperda, bersifat operasional untuk mendukung yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Di Kementerian ESDM, lanjutnya, Bapemperda konsultasi terkait Ranperda tentang Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat Dalam Bidang Pertambangan Mineral di Sulut.

“Pemerintah daerah perlu melakukan penggabungan beberapa substansi terkait pengaturan pertambangan antara lain, izin pertambangan rakyat yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sesuai amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakannya, materi muatan Ranperda yang dapat diatur antara lain terkait perijinan, pembinaan, pengawasan aspek teknis dan dokumen pengajuan wilayah pertambangan rakyat.

Menurutnya, terdapat banyak regulasi daerah yang disusun namun tidak selaras dengan kebijakan yang lebih tinggi, bahkan tumpang tindih.

“Masalah ini terjadi di semua sektor. Termasuk sektor pertambangan. Ranperda yang akan dibahas tidak bisa bertentangan dengan perintah konstitusi yang lebih tinggi,” tandasnya.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perpres merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 3/2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

“Pendelegasian kewenangan berlaku efektif pada tanggal 11 April 2022. Nah, Ranperda yang nantinya akan dibahas harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 55/2022 ,” tutupnya. (ando)

MANADOPOST.ID- Selama dua hari, 11-12 Mei, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut mengunjungi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Di Kementerian Ketenagakerjaan, Bapemperda konsultasi terkait Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dikatakan Wakil Ketua Bapemperda, Melky J Pangemanan (MJP), yang dibicarakan di Kementerian Ketenagakerjaan yakni soal tumpang tindih atau mendegradasi aturan yang lebih tinggi.

“Penyusunan Ranperda diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan presentase rasio antara jumlah tenaga kerja dan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah secara signifikan. Kemudian pengaturan besaran iuran disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujar MJP, Selasa (17/5).

Dijelaskannya, responsif gender perlu diakomodir dalam pengaturan besaran iuran peserta guna mendukung keberpihakan pemerintah terhadap kaum perempuan yang rentan dan maternitas.

Untuk itu, pengaturan sistem pendanaan baik melalui APBD maupun pembiayaan BPJS perlu mempertimbangkan keberlanjutan program, antara lain terkait pekerja bukan penerima upah, termasuk P3K dan honorer.

“Perda Provinsi Sulut Nomor 3/2013 terkait pemberdayaan tenaga kerja daerah perlu direvisi sesuai amanat Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Jadi, hal-hal yang diatur oleh Ranperda, bersifat operasional untuk mendukung yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Di Kementerian ESDM, lanjutnya, Bapemperda konsultasi terkait Ranperda tentang Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat Dalam Bidang Pertambangan Mineral di Sulut.

“Pemerintah daerah perlu melakukan penggabungan beberapa substansi terkait pengaturan pertambangan antara lain, izin pertambangan rakyat yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sesuai amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakannya, materi muatan Ranperda yang dapat diatur antara lain terkait perijinan, pembinaan, pengawasan aspek teknis dan dokumen pengajuan wilayah pertambangan rakyat.

Menurutnya, terdapat banyak regulasi daerah yang disusun namun tidak selaras dengan kebijakan yang lebih tinggi, bahkan tumpang tindih.

“Masalah ini terjadi di semua sektor. Termasuk sektor pertambangan. Ranperda yang akan dibahas tidak bisa bertentangan dengan perintah konstitusi yang lebih tinggi,” tandasnya.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perpres merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 3/2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

“Pendelegasian kewenangan berlaku efektif pada tanggal 11 April 2022. Nah, Ranperda yang nantinya akan dibahas harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 55/2022 ,” tutupnya. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/