alexametrics
27.4 C
Manado
Senin, 16 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Ribut Antrian Antigen di Bandara Sam Ratulangi, Legislator Sulut Minta Penjelasan Dinkes

MANADOPOST.ID— Komisi 4 DPRD Provinsi Sulut meminta penjelasan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut terkait kebijakan pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemprov di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado.

Menurut Anggota Komisi 4, Melky J Pangemanan (MJP), ini kebijakan satu-satunya di Indonesia yang diambil Pemprov dalam rangka untuk menjaga dan menjamin kesehatan warga Sulut di tengah pandemi covid.

“Kami minta kejelasan. Sebab di Bandara
ribut soal antrian rapid test antigen. Ada yang salahkan petugasnya, penjaga dan sebagainya. Itu yang terjadi di lapangan yang perlu jadi perhatian bersama,” kata MJP saat bersama Dinas Kesehatan, Selasa (18/2) di ruang komisi.

Lebih jauh dikatakannya, kebijakan tersebut diambil pasca ada kejadian 40 lebih penumpang datang ke Sulut dan kedapatan positif.

“Ada yang gunakan surat bodong dan sebagainya. Sehingga ini cukup viral. Tentu kita agak tidak terlalu ketat dalam mengawasi kedatangan penumpang di Sulut,” ucapnya.

Dirinya pun meminta data pasca pengetatan yang dilakukan pemerintah dan dengan kebijakan nasional yang diambil.

Sehingga, kata dia, penanganan covid ini betul-betul dikomandani pemerintah pusat agar selaras sampai pemerintah daerah.

“Kami perlu data sudah berapa banyak kasus covid yang didapati mulai dari pemberlakukan kebijakan ini. Kemudian berapa alat yang digunakan dalam rangka mendukung program pemerintah ini,” pungkasnya.

Ditambahkannya, Komisi 4 ingin pastikan bahwa kebijakan yang diambil betul-betul dikaji dan bisa membawa dampak yang signifikan dalam upaya tangani covid. (ando)

MANADOPOST.ID— Komisi 4 DPRD Provinsi Sulut meminta penjelasan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut terkait kebijakan pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemprov di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado.

Menurut Anggota Komisi 4, Melky J Pangemanan (MJP), ini kebijakan satu-satunya di Indonesia yang diambil Pemprov dalam rangka untuk menjaga dan menjamin kesehatan warga Sulut di tengah pandemi covid.

“Kami minta kejelasan. Sebab di Bandara
ribut soal antrian rapid test antigen. Ada yang salahkan petugasnya, penjaga dan sebagainya. Itu yang terjadi di lapangan yang perlu jadi perhatian bersama,” kata MJP saat bersama Dinas Kesehatan, Selasa (18/2) di ruang komisi.

Lebih jauh dikatakannya, kebijakan tersebut diambil pasca ada kejadian 40 lebih penumpang datang ke Sulut dan kedapatan positif.

“Ada yang gunakan surat bodong dan sebagainya. Sehingga ini cukup viral. Tentu kita agak tidak terlalu ketat dalam mengawasi kedatangan penumpang di Sulut,” ucapnya.

Dirinya pun meminta data pasca pengetatan yang dilakukan pemerintah dan dengan kebijakan nasional yang diambil.

Sehingga, kata dia, penanganan covid ini betul-betul dikomandani pemerintah pusat agar selaras sampai pemerintah daerah.

“Kami perlu data sudah berapa banyak kasus covid yang didapati mulai dari pemberlakukan kebijakan ini. Kemudian berapa alat yang digunakan dalam rangka mendukung program pemerintah ini,” pungkasnya.

Ditambahkannya, Komisi 4 ingin pastikan bahwa kebijakan yang diambil betul-betul dikaji dan bisa membawa dampak yang signifikan dalam upaya tangani covid. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/