24.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Kasusnya Kembali Diangkat di Paripurna, Ini Tanggapan James Arthur Kojongian

MANADOPOST.ID—Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiscus Silangen kembali menegaskan sikap DPRD pada kasus James Arthur Kojongian (JAK), dalam paripurna Selasa (18/5), kemarin.

JAK yang terlihat tidak hadir secara fisik di ruang paripurna, enggan banyak berkomentar saat diwawancarai Manado Post. “Tetap menjalankan amanah rakyat untuk fokus kerja buat rakyat Sulut bukan menjadi halangan dan hambatan saya bekerja menjalankan fungsi dan amanat konstitusi dalam lembaga DPRD Provinsi Sulut,” singkatnya.

Sebelumnya Ketua DPRD dr Fransicus Silangen SpB KBD dalam paripurna, Selasa (18/5),  kembali menegaskan pemberhentian JAK. Pernyataan resmi Silangen ini berdasarkan rapat pimpinan DPRD Senin (17/5), DPRD konsisten pada hasil paripurna Februari lalu.

“DPRD tetap konsisten menjalankan putusan DPRD nomor 5 tahun 2021 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dimana mekanisme pemberhentian oleh Badan Kehormatan karena terbukti melanggar sumpah dan janji sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Silangen.(*)

MANADOPOST.ID—Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiscus Silangen kembali menegaskan sikap DPRD pada kasus James Arthur Kojongian (JAK), dalam paripurna Selasa (18/5), kemarin.

JAK yang terlihat tidak hadir secara fisik di ruang paripurna, enggan banyak berkomentar saat diwawancarai Manado Post. “Tetap menjalankan amanah rakyat untuk fokus kerja buat rakyat Sulut bukan menjadi halangan dan hambatan saya bekerja menjalankan fungsi dan amanat konstitusi dalam lembaga DPRD Provinsi Sulut,” singkatnya.

Sebelumnya Ketua DPRD dr Fransicus Silangen SpB KBD dalam paripurna, Selasa (18/5),  kembali menegaskan pemberhentian JAK. Pernyataan resmi Silangen ini berdasarkan rapat pimpinan DPRD Senin (17/5), DPRD konsisten pada hasil paripurna Februari lalu.

“DPRD tetap konsisten menjalankan putusan DPRD nomor 5 tahun 2021 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dimana mekanisme pemberhentian oleh Badan Kehormatan karena terbukti melanggar sumpah dan janji sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Silangen.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/