30.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Raski Nilai Anggaran di Dinas PUPR Gagalkan Program OD-SK

MANADOPOST.ID—Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA PPAS APBD 2022. Sejumlah masukan disampaikan anggota Banggar. Yang cukup menarik datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit.

Legislator dapil Bolmong Raya (BMR) ini memberi perhatian khusus pada sektor pembangunan infrastruktur. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR dinilai Raski sangat minim dan tak bisa menopang tugas Dinas PUPR. 

“Kita punya spirit yang sama, Sulut lebih hebat ke depan. Implementasi program Pak Gubernur Pak Wagub sudah tergambar dari pembahasan KUA PPAS sebelum kita masuk ke rancangan APBD. Namun ada beberapa dinas yang saya lihat angkanya cukup jauh di bawah harapan. Terutama menyangkut pembangunan sarana umum,” tutur Raski. 

Personel Komisi III bidang pembangunan ini menyebut, anggaran Dinas PUPR yang hanya Rp 146 miliar tak bisa menunjang program Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. “Ini sangat jauh dari harapan terutama untuk menunjang pembangunan OD-SK. Dinas PUPR anggarannya hanya 146 miliar. Ini akan bangun apa saja? 146 miliar sangat jauh dibanding tahun ini,” sesalnya. 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Raski menitikberatkan pada visi dan misi OD-SK terkait pembangunan. “Saya menilai lebih pada penjabaran pembangunan visi dan misi OD-SK. Pembangunan nanti bukan Raski atau Amir tetapi pemimpin daerah ini gubernur dan wagub. Apa masyarakat mau bilang kalau pembangunan 2022 jauh di bawah harapan,” tukasnya. 

Sektor pembangunan kata Raski ada berbagai macam. “Belum kita bicara irigasi. Sulut, khususnya di BMR adalah lumbung beras, ini harus dijaga untuk pangan kita ke depan. Irigasi sangat penting. Belum lagi bicara jalan, SDA. Angka 146 miliar mau bikin apa?,” sebut legislator yang sudah tiga periode di DPRD Sulut itu. Raski bahkan menyebut alokasi anggaran untuk Dinas PUPR pada APBD 2022 paling kecil selama sejarah.

“Ini angka paling kecil dalam pemerintahan ini selama PUPR ada. Tahun 2021 terbantu karena ada PEN. tahun depan tidak ada PEN. Tapi angka yang sekarang jauh sekali. Belum bicara kawasan pemukiman. Di sini kita bisa membantu masyarakat, bayangkan jalan raya sudah mulus tapi pemukiman hancur. Tahun 2022 sekalipun tidak terlalu banyak pembangunan mohon pertimbangan tambah anggaran. Bukan untuk Raski atau DPRD tapi rakyat Sulut dan nama OD-SK,” tandasnya.(gel)

MANADOPOST.ID—Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA PPAS APBD 2022. Sejumlah masukan disampaikan anggota Banggar. Yang cukup menarik datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit.

Legislator dapil Bolmong Raya (BMR) ini memberi perhatian khusus pada sektor pembangunan infrastruktur. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR dinilai Raski sangat minim dan tak bisa menopang tugas Dinas PUPR. 

“Kita punya spirit yang sama, Sulut lebih hebat ke depan. Implementasi program Pak Gubernur Pak Wagub sudah tergambar dari pembahasan KUA PPAS sebelum kita masuk ke rancangan APBD. Namun ada beberapa dinas yang saya lihat angkanya cukup jauh di bawah harapan. Terutama menyangkut pembangunan sarana umum,” tutur Raski. 

Personel Komisi III bidang pembangunan ini menyebut, anggaran Dinas PUPR yang hanya Rp 146 miliar tak bisa menunjang program Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. “Ini sangat jauh dari harapan terutama untuk menunjang pembangunan OD-SK. Dinas PUPR anggarannya hanya 146 miliar. Ini akan bangun apa saja? 146 miliar sangat jauh dibanding tahun ini,” sesalnya. 

Raski menitikberatkan pada visi dan misi OD-SK terkait pembangunan. “Saya menilai lebih pada penjabaran pembangunan visi dan misi OD-SK. Pembangunan nanti bukan Raski atau Amir tetapi pemimpin daerah ini gubernur dan wagub. Apa masyarakat mau bilang kalau pembangunan 2022 jauh di bawah harapan,” tukasnya. 

Sektor pembangunan kata Raski ada berbagai macam. “Belum kita bicara irigasi. Sulut, khususnya di BMR adalah lumbung beras, ini harus dijaga untuk pangan kita ke depan. Irigasi sangat penting. Belum lagi bicara jalan, SDA. Angka 146 miliar mau bikin apa?,” sebut legislator yang sudah tiga periode di DPRD Sulut itu. Raski bahkan menyebut alokasi anggaran untuk Dinas PUPR pada APBD 2022 paling kecil selama sejarah.

“Ini angka paling kecil dalam pemerintahan ini selama PUPR ada. Tahun 2021 terbantu karena ada PEN. tahun depan tidak ada PEN. Tapi angka yang sekarang jauh sekali. Belum bicara kawasan pemukiman. Di sini kita bisa membantu masyarakat, bayangkan jalan raya sudah mulus tapi pemukiman hancur. Tahun 2022 sekalipun tidak terlalu banyak pembangunan mohon pertimbangan tambah anggaran. Bukan untuk Raski atau DPRD tapi rakyat Sulut dan nama OD-SK,” tandasnya.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/