alexametrics
24.4 C
Manado
Selasa, 24 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Forkom Bapemperda Banyak Manfaat, Silangen: Bisa Tukar Pikiran dan Gagasan

MANADOPOST.ID— Pertemuan perdana Forum Komunikasi (Forkom) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD se-Sulut digelar, Selasa (19/4) di ruang paripurna.

Forum yang diprakarsai Bapemperda DPRD Sulut ini dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Markus Marbun MSi.

Pada kesempatan itu, Markus menyinggung mengenai obesitas regulasi di daerah yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

“Kerja bapak presiden ada beberapa di dalamnya soal simplifikasi regulasi. Ini sudah diawali dengan dikeluarkannya undang-undang 11 tahun 2020, agar seluruh daerah di tingkat pemerintahan akan melakukan akselerasi menyesuaikan dengan undang-undang ini,” ungkap Markus.

Diterangkannya, simplikasi regulasi ini adalah bagaimana daerah melihat produk hukum di daerah, apakah menyulitkan investasi dan masyarakat atau tidak.

Dan harus ada review terkait dengan seluruh Perda ataupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/bupati) yang memang saat ini dikeluhkan Presiden karena menyulitkan investor dan masyarakat.

“Bahkan regulasi-regulasi di daerah dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya melakukan review regulasi yang notabene sudah ada penyesuaian dengan peraturan/undang-undang,” terangnya.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, Forkom Bapemperda ini sangat banyak manfaatnya.

Karena sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah, DPRD harus bisa memberi peran.

Silangen kemudian membeber mengenai pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran.

“Kita harus mendorong belanja APBD dan APBN karena pergerakan ekonomi kita ditentukan juga oleh pengeluaran pemerintah,” sebut Silangen.

Lanjutnya, ini akan menjadi rekomendasi DPRD nanti di LKPJ. Lebih jauh Silangen menyampaikan, Forkom ini sangat luar biasa untuk bisa saling tukar pikiran, ide, dan gagasan. “Ini sangat bermanfaat bagi Bapemperda,” tandasnya.

Dalam forum yang dimoderatori Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan, Ketua Bapemperda Careig N Runtu membeber Propemperda DPRD Sulut, khususnya ranperda prakarsa DPRD. Dimana yang menjadi perhatian adalah Ranperda Cap Tikus.

Dijelaskan CNR, Bapemperda dengan ditopang Ketua DPRD komitmen dan konsisten merealisasikan propemperda tahun 2022.

“Bapemperda DPRD Sulut bekerja maksimal di bawah koordinasi Pak Ketua DPRD. Kita punya target ranperda prakarsa DPRD yang sedang kita bahas sekarang,” tuturnya. (ando)

MANADOPOST.ID— Pertemuan perdana Forum Komunikasi (Forkom) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD se-Sulut digelar, Selasa (19/4) di ruang paripurna.

Forum yang diprakarsai Bapemperda DPRD Sulut ini dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Markus Marbun MSi.

Pada kesempatan itu, Markus menyinggung mengenai obesitas regulasi di daerah yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

“Kerja bapak presiden ada beberapa di dalamnya soal simplifikasi regulasi. Ini sudah diawali dengan dikeluarkannya undang-undang 11 tahun 2020, agar seluruh daerah di tingkat pemerintahan akan melakukan akselerasi menyesuaikan dengan undang-undang ini,” ungkap Markus.

Diterangkannya, simplikasi regulasi ini adalah bagaimana daerah melihat produk hukum di daerah, apakah menyulitkan investasi dan masyarakat atau tidak.

Dan harus ada review terkait dengan seluruh Perda ataupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/bupati) yang memang saat ini dikeluhkan Presiden karena menyulitkan investor dan masyarakat.

“Bahkan regulasi-regulasi di daerah dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya melakukan review regulasi yang notabene sudah ada penyesuaian dengan peraturan/undang-undang,” terangnya.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, Forkom Bapemperda ini sangat banyak manfaatnya.

Karena sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah, DPRD harus bisa memberi peran.

Silangen kemudian membeber mengenai pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran.

“Kita harus mendorong belanja APBD dan APBN karena pergerakan ekonomi kita ditentukan juga oleh pengeluaran pemerintah,” sebut Silangen.

Lanjutnya, ini akan menjadi rekomendasi DPRD nanti di LKPJ. Lebih jauh Silangen menyampaikan, Forkom ini sangat luar biasa untuk bisa saling tukar pikiran, ide, dan gagasan. “Ini sangat bermanfaat bagi Bapemperda,” tandasnya.

Dalam forum yang dimoderatori Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan, Ketua Bapemperda Careig N Runtu membeber Propemperda DPRD Sulut, khususnya ranperda prakarsa DPRD. Dimana yang menjadi perhatian adalah Ranperda Cap Tikus.

Dijelaskan CNR, Bapemperda dengan ditopang Ketua DPRD komitmen dan konsisten merealisasikan propemperda tahun 2022.

“Bapemperda DPRD Sulut bekerja maksimal di bawah koordinasi Pak Ketua DPRD. Kita punya target ranperda prakarsa DPRD yang sedang kita bahas sekarang,” tuturnya. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/