29.4 C
Manado
Tuesday, 30 May 2023

James Arthur Kojongian Tak Ingin Kembalikan DB8, Surati Sekwan, Ini Isi Suratnya…

MANADO—Sudah disurati Sekretariat DPRD Sulut terkait permintaan pengembalian mobil dinas (mobnas) DB 8, James Arthur Kojongian (JAK) akhirnya membalas surat Setwan. Isinya, Ketua Harian Partai Golkar ini, menolak mengembalikan mobnas Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut. Meski sudah diberhentikan dalam paripurna DPRD Sulut 16 Februari 2021.

Dalam surat yang dikirimkan JAK, ditujukan ke Sekretariat DPRD, legislator yang dinyatakan Badan Kehormatan (BK) terbukti melakukan pelanggaran sumpah dan janji anggota dewan itu, menegaskan jika sampai saat ini dirinya masih sebagai Wakil Ketua DPRD.

Legislator asal dapil Minsel-Mitra ini menguraikan alasan-alasan dari klaimnya tersebut. Surat tertanggal 16 Mei 2021 itu menerangkan, jika dirinya diangkat dengan surat keputusan Mendagri tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sulut.

Baca Juga:  Ini Karakter Khas Bu’ Winsu yang Melekat di Hati Cindy Wurangian

“Sampai saat ini saya masih sah menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut berdasarkan surat keputusan Mendagri tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sulut,” sebut JAK. Dia menambahkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur tentang hak keuangan pimpinan DPRD disediakam tunjangan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Selanjutnya JAK menggunakan surat Kemendagri tanggal 14 April 2021 sebagai senjata pamungkas. “Poin 4 menjelaskan selama belum ada keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang hak saya tetap diberikan,” kunci JAK.(*)

 

 

MANADO—Sudah disurati Sekretariat DPRD Sulut terkait permintaan pengembalian mobil dinas (mobnas) DB 8, James Arthur Kojongian (JAK) akhirnya membalas surat Setwan. Isinya, Ketua Harian Partai Golkar ini, menolak mengembalikan mobnas Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut. Meski sudah diberhentikan dalam paripurna DPRD Sulut 16 Februari 2021.

Dalam surat yang dikirimkan JAK, ditujukan ke Sekretariat DPRD, legislator yang dinyatakan Badan Kehormatan (BK) terbukti melakukan pelanggaran sumpah dan janji anggota dewan itu, menegaskan jika sampai saat ini dirinya masih sebagai Wakil Ketua DPRD.

Legislator asal dapil Minsel-Mitra ini menguraikan alasan-alasan dari klaimnya tersebut. Surat tertanggal 16 Mei 2021 itu menerangkan, jika dirinya diangkat dengan surat keputusan Mendagri tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sulut.

Baca Juga:  Ini Karakter Khas Bu’ Winsu yang Melekat di Hati Cindy Wurangian

“Sampai saat ini saya masih sah menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut berdasarkan surat keputusan Mendagri tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sulut,” sebut JAK. Dia menambahkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur tentang hak keuangan pimpinan DPRD disediakam tunjangan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga.

Selanjutnya JAK menggunakan surat Kemendagri tanggal 14 April 2021 sebagai senjata pamungkas. “Poin 4 menjelaskan selama belum ada keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang hak saya tetap diberikan,” kunci JAK.(*)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru