28 C
Manado
Rabu, 2 Desember 2020

Money Politics Naik, Modus Sembako Uang Tunai

MANADOPOST.ID—Sejumlah pelanggaran diduga terjadi selama tahapan pilkada, yang saat ini sementara berlangsung di Sulawesi Utara (Sulut). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut membeber, sudah ada aduan masuk dari 15 kabupaten/kota.

“Kesadaran paslon dan tim kampanye penting. Terutama dalam pelaksanaan pemilu yang berbeda dibanding sebelum-sebelumnya,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Herwyn Malonda.

Menurutnya, kewenangan Bawaslu terbatas. Sehingga perlu kolaborasi semua pihak. “Penerapan protokol Covid-19, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) hingga netralitas ASN paling banyak disorot. Yang paling menonjol di Tomohon dan Minsel. Ada aduan ketidaknetralan ASN. Bahkan sudah sampai keluar rekomendasi pemberian sanksi dari KASN,” beber Malonda.

“Sejauh ini sudah banyak laporan. Beberapa sedang ditindaklanjuti. Sesuai aturan ada sanksi adminitrasi berupa peringatan tertulis hingga larangan kampanye tiga hari di satu wilayah tertentu,” tegasnya.

Sementara itu, Bawaslu RI juga melaporkan, selain pelanggaran protokol kesehatan, berbagai pelanggaran ‘khas’ pemilihan juga mulai banyak terjadi di masa kampanye. Salah satu yang menonjol adalah money politics atau transaksi jual beli suara.

Bawaslu RI mencatat, sejumlah kasus dugaan money politics tengah diproses jajaran di daerah. “Modusnya masih seperti biasa, sembako dan uang tunai,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan kepada Jawa Pos (grup Manado Post), kemarin (19/10).

Abhan mengatakan, dalam rekapitulasi sepuluh hari kedua masa kampanye, jumlah kasus dugaan money politik mencapai sembilan kasus. Sebarannya terjadi di Kota Tangerang Selatan, Indramayu, Pangandaran, Blitar, Berau, Kepulauan Sula, Pelalawan, Maros dan Banggai Laut.

Jumlah kasus tersebut mengalami kenaikan tipis dibanding sepuluh hari pertama kampanye. Saat itu, Bawaslu mencatat hanya ada delapan kasus dugaan money politic. “Ini perlu jadi perhatian,” imbuhnya. Sejak awal, Bawaslu sudah memetakan money politics sebagai salah satu titik kerawanan pelanggaran. Terlebih, Pilkada 2020 di gelar di masa pandemi COVID-19 yang memukul sektor ekonomi rumah tangga. Sehingga rawan terjadi praktik jual beli suara.

Selain money politics, lanjut Abhan, Bawaslu juga mengendus adanya upaya penyalahgunaan anggaran pemerintahan untuk kepentingan kontestasi. “Dugaan tersebut terjadi di Kota Tangerang Selatan, Bone Bolango, Pangandaran, Situbondo, Lampung Tengah, Bolaang Mongondow, dan Tanah Datar,” tandas Abhan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal menyampaikan, pelanggaran terbanyak pada tahapan Pilkada Serentak 2020 masih seputar pertemuan terbatas yang dihadiri lebih dari 50 orang. Sehingga metode kampanye secara daring belum jadi pilihan utama para kontestan Pilkada.

“Catatannya dari tanggal 26 September sampai dengan 1 Oktober terjadi pelanggaran protokol kesehatan 54, kemudian ada konser pelaksanaan konser sebanyak 3 aktivitas atau kegiatan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran berkumpul lebih dari 50 orang adalah yang terbanyak,” kata Safrizal dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Safrizal menyebut, pada periode kedua sejak 8 Oktober mencatat, terjadi 16 kali pertemuan terbatas dengan peserta lebih dari 50 orang. Sementara di periode ini, pelanggaran berupa pentas musik atau konser tidak ada. Sedangkan pada periode 9 sampai dengan 15 Oktober 2020, pelanggaran protokol kesehatan yang terbanyak masih pertemuan dengan peserta lebih dari 50 orang. Tercatat ada 25 kali pelanggaran.

“Ini tentu sudah dicatat oleh Bawaslu. Teguran oleh Bawaslu sudah dilakukan, 230 kali yang diberikan peringatan dan 35 untuk pembubaran. Kepada para petugas di lapangan di antara mencatat atau membubarkan memang pilihannya lebih bagus membubarkan karena mencegah orang berkumpul lebih banyak,” ujar Safrizal.

“Jika diingatkan petugas di lapangan ternyata bisa dikurangi tetap dengan protokol jaga jarak pakai masker, acara kampanye dapat terus dilakukan. Potensi penularannya paling banyak adalah jika berkumpul di atas 50 orang tanpa jaga jarak tanpa pakai masker,” sambungya.

Safrizal mengimbau, para pasangan calon kepala daerah untuk membagikan alat peraga kampanye berupa alat protokol kesehatan seperti masker maupun handsanitizer. Menurutnya, jika pembagian masker dilakukan dengan masif, ini sangat membantu dalam meminimalisir potensi penularan virus Covid-19 di tengah masyarakat.

“Kami percaya bagi-bagi masker secara masif oleh pasangan calon sebagai bahan kampanye adalah media yang paling efektif dalam mencegah tertularnya masyarakat kita, bukan saja mencegah tertularnya, namun juga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker di dalam zona warna apapun, zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Dalam zona apapun di daerah, Pilkada manapun tetap pakai masker, ini adalah upaya yang paling efektif,” tutur dia.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra menyampaikan daftar masalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Setidaknya ada 14 permasalahan berdasarkan laporan KPU daerah terkait pelaksanaan kampanye. “STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari kepolisian paling lambat diberikan tujuh hari setelah permintaan paslon (pasangan calon), sehingga ada paslon berkampanye tanpa STTP,” ujar Ilham dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020, Jumat (16/10).

Surat izin pemberitahuan kampanye secara tertulis pun tidak ditembuskan kepada KPU daerah. Ditambah lagi dengan penghubung paslon yang kurang responsif dan komunikatif dengan pihak KPU dalam merespon kedua belah pihak.

Sejauh ini, hanya empat persen dari 3.398 kegiatan kampanye, yang menggunakan media daring dan medsos untuk berkampanye. Sebanyak 96 persen, paslon masih menggunakan cara lama dengan kampanye pertemuan langsung secara tatap muka.

Dengan demikian, masih terdapat jumlah peserta kampanye yang melebihi 50 orang, lanjut Ilham, ditambah banyak awak media yang meliput sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dalam kampanye tatap muka yang memang masih diperbolehkan mengakibatkan kerumunan warga tanpa menjaga jarak, termasuk tidak tersedianya sarana mencuci tangan atau sanitasi yang memadai.

Data petugas kampanye, relawan, akun resmi media sosial (medsos) yang digunakan untuk kepentingan kampanye terlambat disampaikan oleh paslon kepada KPU. Data pengelola akun medsos tidak atau belum disertakan dalam laporan akun medsos yang disampaikan paslon.

Hal itu membuat pendataan terhadap kegiatan kampanye medsos jadi terlambat untuk kemudian ditindaklanjuti. Keterlambatan penyerahan design alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye kepada KPU menyebabkan penyerahan hasil cetakan kepada paslon terlambat, serta kualitas gambar atau resolusi yang diberikan di bawah standar.

Di samping itu, masih banyak APK tambahan yang dibuat paslon tidak memenuhi ketentuan dan tidak sesuai lokasi karena dipasang di area privat bahkan area publik. Namun, KPU daerah masih mengalami keraguan untuk memberikan surat peringatan atau sanksi kepada paslon terhadap pelanggaran pemasangan APK. “Saya meminta kepada teman-teman yang hadir dalam acara ini jika memang pelanggaran itu sesuai yang diatur PKPU maka segera menindaklanjutinya tanpa perlu ragu, karena itu memang kewenangan kita,” kata Ilham.

Ada kandidat yang positif Covid-19, lalu belum lama ini dinyatakan negatif, tetapi belum adanya pengajuan calon pengganti sehingga paslon belum ditetapkan KPU. Zona dan jadwal kampanye tidak ditentukan dalam regulasi kampanyenya, maka KPU meminta kepolisian membuat zona kampanye untuk dituangkan dalam keputusan KPU.

Banyak paslon membuat posko kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan, sedangkan KPU tidak mengatur ketentuan posko dalam Peraturan KPU (PKPU). Ilham meminta, pemerintah daerah yang memberlakukan pembatasan sosial atau penanganan pencegahan Covid-19 agar memantau kegiatan tersebut.

Banyak paslon dan KPU kabupaten/kota masih kurang memahami substansi PKPU dan petunjuk teknis (juknis), sehingga masih ada pelanggaran yang terlihat dalam monitoring kampanye. KPU kabupaten/kota tidak melaporkan secara komprehensif dan berkonsultasi dengan KPU provinsi terkait kendala-kendala yang terjadi.

Minimnya anggaran di KPU Kabupaten Kota yang membuat fasilitasi APK atau bahan kampanye tidak dilakukan. Bahkan debat kandidat hanya dilakukan minimal satu kali sesuai ketersediaan anggaran.

Perlunya penambahan durasi waktu debat jika paslon lebih dari tiga paslon, mengingat adanya batasan waktu di juknis kampanye. Banyaknya daerah yang hanya memiliki satu paslon atau calon tunggal, sementara masyarakatnya mengkampanyekan kotak kosong. “Adanya ASN yang tidak netral dan berkampanye melalui media sosial,” kata Ilham.(gnr)

-

Artikel Terbaru

Menuju 40 Persen Mor-HJP Peluang Besar Pimpin Manado

Pasangan Calon Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan  Bastiaan dan Wakil Wali Kota Manado Hanny Joost Pajouw (Mor-HJP) kans menang di Pilwako Manado, 9 Desember.

Tiga Nelayan Hilang Akhirnya Ditemukan, Bertahan dengan Layar Manual

Tiga nelayan, yakni Abdul Gani Lamusu (49) warga Desa Pinolosian Selatan (Pinsel), Ferdi Lamusu (15) warga Pinsel dan Feldi Potabuga (39) warga Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, akhirnya ditemukan di perairan Kabupaten Boltim.

Pegadian Kanwil Manado Serahkan 4.200 Paket Bantuan Pangan

Selasa hingga Rabu tadi, Pegadaian Kanwil V Manado kembali menyalurkan paket bantuan pangan, melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) bagi nasabah dan masyarakat.

Tatong Warning ASN Terkait Politik Praktis

Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara me-warning kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu agar tidak terlibat politik praktis.

Kelangkaan LPG Jelang Nataru Diatensi Pemkab Minahasa

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, LPG subsidi 3 kilogram sering langka jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu Pemkab Minahasa berupaya melakukan upaya antisipasi menjaga kelangkaan LPG subsidi pemerintah tersebut.