MANADOPOST.ID—Penanganan fakir miskin di bumi Nyiur Melambai, haruslah dilakukan ekstra kerja keras. Bahkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen, meminta instansi terkait di 15 kabupaten/kota untuk lebih serius dalam penanganan fakir miskin.
Koordinasi dalam penanganan fakir miskin juga menurut Silangen, harus ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal dalam penanganan fakir miskin di Sulut.
“Kita harus terus melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota membangun sinergitas yang sama untuk mengatasi persoalan fakir miskin yang ada di Provinsi Sulut ini. Jika kita mencermati data yang memang cukup berfluktuatif ini perubahannya terutama angka kemiskinannya melihat tren dari 2016-2019 kita mampu menekan angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota. Nah jika kita memiliki visi misi yang sama, maka ini akan cepat diselesaikan,” tuturnya.
Silangen mengatakan, situasi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada peningkatan jumlah fakir miskin yang dialami juga oleh daerah lainnya di Indonesia.
Bahkan jika dicatat sampai dengan akhir tahun 2020 pasti menurut Silangen, akan terjadi peningkatan karena kita semua sedang menghadapi situasi pendemi Covid-19 ini. Karena itu dirinya meminta kerja sama yang baik dan fokus yang lebih dari 15 kabupaten/kota dalam penyelesaian fakir miskin.
“Dimana gerak perilaku kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain dilakukan pembatasan sehingga aktivitas ekonomi sebagian besar mengalami stagnan, kita bersyukur dengan stimulus yang dilakukan pemerintah pusat melalui bantuan sosial ini kemudian bisa menggenjot lagi bagaimana mempertahankan masyarakat yang ada digaris bawah kemiskinan ini tidak jatuh lebih dalam lagi,” lanjutnya.
Silangen juga menerangkan bahwa, lewat koordinasi semua pihak terkait, maka Pemprov dan Pemerintah Pusat memerlukan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena terjadi perubahan yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial.
Untuk itu, Sikangen meminta jajaran dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota bersama bank Himbara untuk berupaya ditahun 2021 ini sudah bisa melakukan verifikasi dan validasi data, karena data yang sudah terverifikasi ini berpengaruh terhadap bantuan sosial baik yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov.
“Ada beberapa program pemulihan ekonomi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai di tahun 2021 ini. Oleh karena itu, koordinasi ini, harus kita optimalkan sebagai wadah penyelarasan kembali terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, serta mengumpulkan informasi, dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat diimplementasikan kedepan,” kuncinya. (ewa/gel)