alexametrics
32.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Partai Demokrat Menolak Aturan Menteri Ketenagakerjaan Soal JHT

MANADOPOST.ID— Ketentuan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 mendapat penolakan.

Salah satunya dari Partai Demokrat. Menurut Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sulut Billy Lombok, Ketua Umum Agus H Yudhoyono (AHY) telah menerima sejumlah aspirasi dan keluhan terhadap aturan baru JHT tersebut.

“Dan Ketum telah memberikan instruksi ke Fraksi Demokrat di DPR RI untuk menolak aturan baru tersebut,” kata Lombok, Minggu (20/2).

Diterangkannya, poin menolak aturan tersebut ialah para pekerja harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. “Ini nasib pekerja,” tegas Lombok menirukan instruksi AHY.

Dijelaskannya, dana JHT itu juga bukan pemberian pemerintah. Akan tetapi merupakan iuran bersama antara buruh dan pengusaha.

“Dimana buruh 2 persen dan pengusaha 3,7 persen dan totalnya 5,7 persen. Logikanya jelas. Bahwa buruh harus dilibatkan,” tandasnya.

Permenaker 2/2022 sangat jelas kehilangan rasa dan prinsip berkeadilan, mempersulit kaum buruh mendapatkan perlindungan ekonomi

“Apalagi bila Dirut BP Jamsostek menyampaikan dana ini dipakai dalam investasi. Ini tentu perlu keterlibatan buruh. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah mencabut Permenaker ini,” pungkas Wakil Ketua DPRD Sulut itu. (ando)

MANADOPOST.ID— Ketentuan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 mendapat penolakan.

Salah satunya dari Partai Demokrat. Menurut Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sulut Billy Lombok, Ketua Umum Agus H Yudhoyono (AHY) telah menerima sejumlah aspirasi dan keluhan terhadap aturan baru JHT tersebut.

“Dan Ketum telah memberikan instruksi ke Fraksi Demokrat di DPR RI untuk menolak aturan baru tersebut,” kata Lombok, Minggu (20/2).

Diterangkannya, poin menolak aturan tersebut ialah para pekerja harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. “Ini nasib pekerja,” tegas Lombok menirukan instruksi AHY.

Dijelaskannya, dana JHT itu juga bukan pemberian pemerintah. Akan tetapi merupakan iuran bersama antara buruh dan pengusaha.

“Dimana buruh 2 persen dan pengusaha 3,7 persen dan totalnya 5,7 persen. Logikanya jelas. Bahwa buruh harus dilibatkan,” tandasnya.

Permenaker 2/2022 sangat jelas kehilangan rasa dan prinsip berkeadilan, mempersulit kaum buruh mendapatkan perlindungan ekonomi

“Apalagi bila Dirut BP Jamsostek menyampaikan dana ini dipakai dalam investasi. Ini tentu perlu keterlibatan buruh. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah mencabut Permenaker ini,” pungkas Wakil Ketua DPRD Sulut itu. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/