28.4 C
Manado
Minggu, 20 Juni 2021
spot_img

Proyek Sulut Dinilai Tertutup

MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) didesak melakukan evaluasi kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Desakan tersebut disuarakan, pasalnya beberapa OPD dinilai tertutup dalam setiap program kegiatan. Seperti yang disampaikan B Frans masyarakat Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang yang sampai saat ini tidak mengetahui apa saja program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut.

“Proyek yang ada di Sulut itu sangat tertutup. Tidak diekspos kepada masyarakat. Ada apa? Kenapa tidak terbuka atau disosialisasikan apa-apa saja proyek yang ada di Sulut. Saya dan teman-teman di Minsel sering mendiskusikan ini. Nyatanya itu yang terjadi,” imbuhnya.

Bahkan di Minsel sendiri Frans menilai, tidak ada proyek dari PUPR Provinsi Sulut yang diketahui masyarakat. “Tertutup pastilah. Kita masyarakat awam di lapangan tidak mendapatkan akses terhadap apa saja proyek-proyek PUPR Sulut. Tidak usah panjang lebar, seperti proyek jalan penghubung Minsel-Mitra yang melewati Kelurahan Uwuran Dua, sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana progres yang dilakukan pemerintah. Jalan masih sangat rusak. Tidak ada sosialisasi program yang dilakukan PUPR Sulut. Saya sebagai masyarakat, menantang PUPR transparan dan beber manfaat dari program-program tersebut. Dan saya juga berharap, agar OD-SK segera melakukan evaluasi kinerja,” imbuhnya.

Kepala Dinas PUPR Sulut Adolft Tamengkel memastikan semua pekerjaan telah dilakukan sesuai ketentuan. “Setiap pekerjaan ada papan proyek. Kan banyak juga alokasi anggaran dan program pekerjaan yang kita lakukan, bukan hanya di Minsel tapi juga di 15 kabupaten/kota. Dan pada intinya, semua pemeriksaan telah kita lakukan. Baik fisik, kinerja maupun keuangan. Jadi tidak ada istilah tidak transparan. Kalau kita tertutup, pasti kita tidak akan memasang papan proyek di setiap pekerjaan dari Dinas PUPR Sulut. Kita saat ini hanya sedang fokus dalam menyelesaikan pekerjaan,” singkatnya.

Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menilai, pemerintah sebagai lembaga publik negara harus bisa menjamin asas transparansi. “Iya asas transparansi itu sangat penting. Karena kalau tidak transparan atau tertutup, maka patut dicurigai. Asas transparansi itu tidak hanya berlaku untuk proses pelayanan perizinan, tapi untuk pekerjaan umum, kesehatan hingga pelayanan publik lain. Karena jika asas transparansi tidak berjalan, maka tidak ada masyarakat yang bisa terlibat dalam proses pengawasan,” ungkapnya.

Lengkong menilai, asas transparansi dalam roda organisasi pemerintahan sangatlah penting. “Karena manfaat transparansi itu sangatlah banyak. Mulai dari mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi. Lebih mudah mengindentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Serta ketepatan program dan anggaran bisa diketahui dengan cepat. Jadi ini tentu tanggung jawab semua OPD dalam menjaga transparansi. Silahkan saja dibeber semua program pekerjaan, kan banyak plat form media jika ingin melibatkan masyarakat dalam semua program pekerjaan,” kuncinya. (ewa/gel)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru