MANADOPOST.ID—Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Sulut 2022, digelar Selasa (19/10).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan Billy Lombok. Dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw.
Silangen menuturkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD.
Selanjutnya disampaikan Silangen, berdasarkan hasil rapat tersebut disepakati beberapa poin, yakni pendapatan pada APBD 2022 mengalami perubahan. Semula Rp 4.720.073.317.072 dan berkurang Rp 88.157.349.050, menjadi Rp 3.983.915.968.022. Kemudian total pagu belanja mengalami perubahan. Sebelumnya Rp 3.871.355.258.819 dan berkurang sebesar Rp 78.157.349.050, sehingga menjadi Rp 3.793.197.909.769.
“Penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan. Sebesar Rp 35 miliar. Namun pengeluaran pembiayaan perubahan sebesar 50 miliar, berkurang 10 miliar, menjadi 40 miliar,” tambahnya.
Mengenai penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja internet pada setiap perangkat daerah akan dipusatkan penganggarannya di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.
“Adanya penambahan sub kegiatan baru yang sebelumnya tidak tercantum pada RKPD tahun 2022 di beberapa perangkat daerah dituangkan dalam lampiran berita acara penambahan sub kegiatan. Hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD provinsi Sulut yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, tema pembangunan RKT tahun 2022 dilihat pada prioritas pembangunan nasional tahun 2022.
“KUA PPAS yang kita bahas, mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Searah dengan kebijakan itu, perangkat daerah dan unit kerja di Pemerintahan Provinsi Sulut melaksanakan kegiatan utama. Selanjutnya tersirat jelas di alokasi anggaran, beberapa kegiatan perangkat daerah dan unit kerja difokuskan pada kondisi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah,” kata Olly.
Gubernur Olly menguraikan, aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022 nanti diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro provinsi Sulut. Antara lain perekonomian daerah tumbuh 4,5 sampai 5,5 persen. Kemiskinan turun dari angka 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada angka 6,6. IPM naik menjadi 73 persen.
Lanjutnya, dari gambaran APBD, semua anggaran infrastruktur di Dinas PU tidak seperti yang diharapkan. “Tapi percayalah, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di Miangas sampai di Pinagoluman. Kami akan tuntaskan seluruh infrastruktur. Tentunya kita perlu prioritas dalam menunjang peningkatan IPM, peningkatan ekonomi, termasuk peningkatan SDM,” ungkapnya.
Nantinya dalam pembahasan dengan eksekutif, ditambahkan gubernur, pihaknya mengharapkan masukan dari DPRD. “Pemerintah juga memprioritaskan persoalan batas wilayah di Provinsi Sulut, karena belum ada kesepakatan beberapa tapal batas wilayah. Mengakibatkan dana bagi hasil Pemprov Sulut sudah hampir 5 tahun tidak dapat diambil,” tandas gubernur.(gel)
