25.7 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

19 Tambang Eksis di Sulut, 51 IUP Dicabut

MANADOPOST.ID—Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini mengoleksi 19 tambang baik emas maupun pasir besi. Dari jumlah ini, ada yang masih berstatus aktif. Ada pula berstatus peningkatan hingga perpanjangan.

Sesuai data yang berhasil dirangkum dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut, 19 pertambangan tersebut terbagi dalam dua jenis.

Pertama izin usaha pertambangan Kontrak Karya (KK) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam. Saat dikonfirmasi koran ini, pekan lalu, Kepala ESDM Sulut Fransiskus Maindoka mengatakan, pengawasan terus dilakukan pihaknya terhadap semua jenis tambang baik emas maupun batuan.

“Kita itu memiliki tim dalam melakukan pengawasan. Bukan hanya kita yang turun tapi tergabung juga TNI/Polri dan tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP),” katanya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Maindoka menjelaskan, pihaknya bersama tim terpadu terus melakukan penindakan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

“Namun mereka itu setelah kita pulang, tengah malam balik. Padahal dalam penindakan yang kita lakukan sudah dipasangkan garis polisi. Namanya PETI, pasti susah diatasi. Karena itu, waktu lalu kita meminta kepala daerah di kabupaten/kota mengusulkan mana saja yang akan dibuatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Agar semua lebih aman dan terkoordinir,” bebernya.

Untuk perizinan, Maindoka mengatakan sesuai ketentuan, telah ditarik ke pusat. “Baik emas maupun batuan, ditarik ke pusat. Kita hanya mengusulkan saja, nanti pusat yang menerbitkan izin sesuai dokumen dan pemeriksaan mereka. Dan pengusulan tambang yang kita lakukan tidak main-main.

Dilakukan secara ketat. Hanya yang serius saja dan mau memberikan kontribusi bagi daerah yang akan mendapatkan usulan kita. Kalau hanya yang main-main dan ingin merusak lingkungan, tidak akan pernah dapat,” katanya.

Bahkan menurutnya, Pemprov Sulut akan menindak tegas bagi tambang-tambang yang tidak menjaga lingkungan serta tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan daerah.

“Sampai saat ini Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah menunjukkan keseriusan dan ketegasan terhadap sektor pertambangan. Sudah ada 51 IUP yang telah dicabut pak gubernur. Karena mereka dinilai tidak memiliki kontribusi bagi masyarakat dan daerah. Karena mereka itu tidak boleh hanya mengambil hasil alam kita. Harus ada juga kontribusi bagi masyarakat yang mereka harus lakukan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, proses perizinan pertambangan di Sulut dilaksanakan secara ketat dengan mempertimbangkan semua dampak.

“Kalau dokumen semua aman, telah dilakukan penelitian, dan memiliki komitmen membangun daerah lingkar tambang, kesejahteraan masyarakat dipenuhi dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipenuhi, maka bisa dikeluarkan usulannya. Jika tidak, ya maka tidak boleh,” tuturnya.

Kandouw secara tegas meminta pemerintah di 15 kabupaten/kota memantau semua aktivitas pertambangan.

“Jika ada yang ilegal langsung tutup. Bukan hanya pertambangan emas, tapi sampai batuan. Data lengkap atau tidaknya kan sudah ada di mereka. Langsung saja tindaki. Berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri yang ada di wilayah masing-masing dan langsung turun lapangan untuk melakukan penindakan. Beri sanksi tegas bagi pelaku-pelaku yang ingin bermain-main dengan kerusakan lingkungan,” kuncinya.(ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini mengoleksi 19 tambang baik emas maupun pasir besi. Dari jumlah ini, ada yang masih berstatus aktif. Ada pula berstatus peningkatan hingga perpanjangan.

Sesuai data yang berhasil dirangkum dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut, 19 pertambangan tersebut terbagi dalam dua jenis.

Pertama izin usaha pertambangan Kontrak Karya (KK) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam. Saat dikonfirmasi koran ini, pekan lalu, Kepala ESDM Sulut Fransiskus Maindoka mengatakan, pengawasan terus dilakukan pihaknya terhadap semua jenis tambang baik emas maupun batuan.

“Kita itu memiliki tim dalam melakukan pengawasan. Bukan hanya kita yang turun tapi tergabung juga TNI/Polri dan tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP),” katanya.

Maindoka menjelaskan, pihaknya bersama tim terpadu terus melakukan penindakan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

“Namun mereka itu setelah kita pulang, tengah malam balik. Padahal dalam penindakan yang kita lakukan sudah dipasangkan garis polisi. Namanya PETI, pasti susah diatasi. Karena itu, waktu lalu kita meminta kepala daerah di kabupaten/kota mengusulkan mana saja yang akan dibuatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Agar semua lebih aman dan terkoordinir,” bebernya.

Untuk perizinan, Maindoka mengatakan sesuai ketentuan, telah ditarik ke pusat. “Baik emas maupun batuan, ditarik ke pusat. Kita hanya mengusulkan saja, nanti pusat yang menerbitkan izin sesuai dokumen dan pemeriksaan mereka. Dan pengusulan tambang yang kita lakukan tidak main-main.

Dilakukan secara ketat. Hanya yang serius saja dan mau memberikan kontribusi bagi daerah yang akan mendapatkan usulan kita. Kalau hanya yang main-main dan ingin merusak lingkungan, tidak akan pernah dapat,” katanya.

Bahkan menurutnya, Pemprov Sulut akan menindak tegas bagi tambang-tambang yang tidak menjaga lingkungan serta tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan daerah.

“Sampai saat ini Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah menunjukkan keseriusan dan ketegasan terhadap sektor pertambangan. Sudah ada 51 IUP yang telah dicabut pak gubernur. Karena mereka dinilai tidak memiliki kontribusi bagi masyarakat dan daerah. Karena mereka itu tidak boleh hanya mengambil hasil alam kita. Harus ada juga kontribusi bagi masyarakat yang mereka harus lakukan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, proses perizinan pertambangan di Sulut dilaksanakan secara ketat dengan mempertimbangkan semua dampak.

“Kalau dokumen semua aman, telah dilakukan penelitian, dan memiliki komitmen membangun daerah lingkar tambang, kesejahteraan masyarakat dipenuhi dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipenuhi, maka bisa dikeluarkan usulannya. Jika tidak, ya maka tidak boleh,” tuturnya.

Kandouw secara tegas meminta pemerintah di 15 kabupaten/kota memantau semua aktivitas pertambangan.

“Jika ada yang ilegal langsung tutup. Bukan hanya pertambangan emas, tapi sampai batuan. Data lengkap atau tidaknya kan sudah ada di mereka. Langsung saja tindaki. Berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri yang ada di wilayah masing-masing dan langsung turun lapangan untuk melakukan penindakan. Beri sanksi tegas bagi pelaku-pelaku yang ingin bermain-main dengan kerusakan lingkungan,” kuncinya.(ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/