33 C
Manado
Minggu, 16 Mei 2021
spot_img

Dalam Rangka Memperingati Hari Air Dunia ke-29

Air Berkat atau Air Bencana Tergantung Kepala Daerah

Penulis : Desmianti Babo
Jurnalis Ekonomi dan Bisnis

AIR adalah sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Mengapa demikian ? Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup dalam waktu lama jika tubuh kekurangan cairan. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia, membutuhkan air. Mulai dari makan, minum, mandi serta aktivitas lainnya. Air yang berkualitas baik, adalah air yang memenuhi baku mutu air minum yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492 Tahun 2010, yakni air harus terbebas dari segala macam mikro organisme patogen maupun apatogen dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Badan dunia UNESCO pada tahun 2002 menetapkan, kebutuhan manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari. Sementara berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, kebutuhan konsumsi air putih yang disarankan untuk orang dewasa adalah 2 liter/hari. Secara insting, setiap manusia akan mencari sumber air sebagai prioritas untuk memulai sebuah kehidupan di daerah baru. Apalagi dalam menempati sebuah rumah atau perumahan, ketersediaan air menjadi alasan untuk menempati pemukiman tersebut. Dalam hal keindahan, sebagain besar penduduk dimuka bumi lebih memilih untuk berwisata ke tempat dengan pemandangan air ketimbang hamparan tanah kering. Semisal pantai, sungai, water fall dan lainnya.

Berbagai proyek infrastruktur dilaksanakan oleh Kementerian PUPR lewat Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I saat ini untuk menjamin ketersediaan Air dan menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat di Sulut. Lewat pembangunan Bendungan Kuwil-Kawangkoan yang berkontribusi sebagai penyedia air baku untuk Manado, Minahasa utara, Bitung juga untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Selain itu, keberadaan air di bendungan akan menjadi penyedia energi listrik. Serta kawasan pariwisata dengan pemandangan bendungan dan air. Pun di Bendungan Lolak, untuk air baku di Bolaang Mongondow tetapi utamanya untuk mengairi 2000 hektar lahan sawah baru yang nantinya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di Bolmong.

Betapa pentingnya air dan tak kurang pentingnya mengatur “sang air” agar selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia, inilah yang disebut dengan “Air Berkat”, yakni air yang memberi kehidupan juga menjadi sumber penghasilan dan keindahan bagi umat manusia.

Namun, pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur saat ini, memberikan tekanan yang sangat besar terhadap munculnya berbagai masalah air. Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Lombogia menyebutkan masalah air diakibatkan oleh aktivitas manusia yang mengeksploitasi SDA. Seperti kegiatan pertambangan, pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan untuk pemukiman dan lainnya. Sehingga menyebabkan terganggunya kualitas dan kuantitas air. Kualitas berhubungan dengan pencemaran air dan kuantitas berhubungan dengan banyak dan sedikitnya air. Ketika air sedikit, terjadi kekeringan sebaliknya ketika air banyak malah terjadi banjir. Contoh nyata dari dampak negatif eksploitasi SDA pada daerah yang telah padat dengan pembangunan dan pemukiman sehingga tidak memiliki daerah resapan air. Hal ini mengakibatkan sebagian besar air, akan menjadi aliran air permukaan (surface run off) pada sungai sehingga kapasitasnya terlampaui, sementara daya tampungnya tidak mencukupi yang akhirnya mengakibatkan banjir.

Hal lain diungkapkan Lombogia, menyempitnya daerah aliran sungai akibat okupasi masyarakat, pembangunan yang tak berwawasan lingkungan dengan mengambil lahan dan ruang milik air, pada akhirnya menyebabkan banjir. Selain itu, budaya masyarakat yang membuang sampah di sungai dan bentarannya serta sedimentasi pada dataran rendah akibat terganggunya daerah perbukitan adalah bentuk tindakan masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan hingga berakibat banjir.

Di Sulawesi Utara terlebih khusus di Ibu Kota Manado, dengan pembangunan infrastruktur yang makin pesat saat ini, musibah banjir seakan-akan menjadi momok dan pekerjaan rumah yang tak pernah kunjung usai di tengah kiatnya pemerintah mengkampanyekan Sulut sebagai daerah pariwisata bertaraf internasional. Yang paling parah terjadi tahun 2014 dengan total kerugian Rp.1,87 Triliun, dan terus terjadi tiap tahun dengan dampak yang berbeda-beda. Terakhir terjadi berturut-turut, yakni 16 dan 22 Januari 2021 yang mengakibatkan seluruh kecamatan di Kota Manado ikut ambil bagian dalam bencana banjir (BPBD Manado).

Pantauan kami, selain maraknya pembangunan di bentaran sungai, tak dapat dipungkiri bahwa sampah akibat ulah manusia yang membuang sembarang menjadi pemicunya bencana banjir belum lama ini. Akibatnya, bencana awal 16 Januari malah berbuntut panjang dan terulang pada 22 Januari dengan dampak yang lebih luas. Menurut Bastari Kepala BWS Sulawesi I, penyebabnya adalah sampah yang belum diangkat pada peristiwa awal, sehingga hujan deras yang kembali melanda menyebabkan sampah menjadi penghambat jalannya air sungai dan drainase menuju ke hillir.

Alhasil, dampak dari bencana banjir yang terus berulang mengakibatkan kerugian ekonomi, infrastruktur, korban nyawa dan lainnya yang dialami oleh daerah didalamnya masyarakat dan pemerintah. Seperti dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa dialihkan untuk dana sosial, misalnya bantuan untuk korban banjir, perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, dan lainnya. Nah ini jika terjadi terus menerus maka akan sengat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat yang akan susah bahkan jatuh miskin jika terus menerus mengalami banjir. Seluruh energi masyarakat terkuras untuk berbenah dari bencana yang kemudian datang berulang-ulang. Nah, inilah yang merupakan Air Bencana. Air yang tidak memberi kehidupan tapi membawa malapetaka.

Ironisnya, pemerintah Kota Manado dalam 10 tahun terakhir, belum mampu mengatasi masalah air yang membawa bencana. Padahal peristiwa 15 Januari 2014 lalu, harusnya menjadi pelajaran untuk secepatnya berbenah. Namun air yang membawa bencana dan malapetaka kurang diseriusi oleh pemerintah kota Manado. Malah tiap tahun daerah genangan air akibat banjir makin meluas. Tidak tegasnya pemerintah terhadap pihak pengembang untuk menyedikan daerah resapan air ketika membabat hutan dijadikan pemukiman. Serta budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, di saluran drainase, sungai dan jalan turut memberi andil Air Sebagai Bencana.

Disisi lain seperti disebutkan diatas bahwa salah satu penyebab banjir adalah sampah. Kota manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat. Semakin bertambahnya pertumbuhan, penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Bahkan Dinas LH Manado mendata volume sampah usai banjir pada Januari lalu mencapai 700 ton per hari.

Menurut Denny Taroreh Pegiat Lingkangan dari SkolaKualaManado, akar masalah dari persampahan adalah pemilahan sampah. Adanya ketidak mampuan pemerintah dalam mengelolah dan mengolah sampah. Berpuluh tahun yang dilakukan Manado hanyalah mengumpulkan dan membuangnya ke TPA.

Sesunggunya, semua sampah dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat. Sampah yang dominan bersumber dari sisa makanan dan bahan organik dapat diolah menjadi pupuk. Sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat. Sampah botol plastik dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis atau wajib dibeli kembali oleh pihak industri yang memproduksi botol kemasan tersebut. Hal ini dibutuhkan kemampuan pemerintah untuk mengayomi perusahaan dalam mengolah kembali produk indutri yang akhirnya menjadi sampah masyarakat.

Ketegasan pemerintah penting untuk menegakkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibily (CSR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 3 UUPT, berbunyi ‘Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya’. Sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab atas produksi barang yang akhirnya dapat menjadi sampah, melalui CSR. Tindakan ini dapat mengurangi sampah yang menyebar di masyarakat dan lingkungan serta meminimalisir tumpukan sampah pada TPA yang sejatinya lama-kelamaan akan mengalami full capacity. Seperti TPA Sumompow yang sudah tidak layak lagi menampung sampah di Kota Manado.

Untuk masyarakat sendiri, budaya merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, membangun rumah pemukiman pada bentaran sungai tidak akan pernah berubah, selama tidak ada ketegasan hukum dalam aplikasinya. Harus ada pemantauan, penyelidikan dan penegakan hukum atas oknum yang merusak lingkungan. Pemerintah harus menganggarkan dana untuk mengubah budaya merusak demi masa depan daerah yang lebih baik. Apalagi untuk mewujudkan Sulut sebagai daerah pariwisata berskala internasional, seperti yang telah digadang-gadangkan pemerintah saat ini. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Budi Paska Yanti Putri bahwa Pemkot telah melahirkan Perda Sampah serta ada Aturan terkait Tataruang Perkotaan. Namun apabila Perda ini hanya sebatas kertas di atas meja tanpa aplikasi dan tindak lanjut, maka percayalah Air Bencana akan selalu dikirimkan tiap tahun di daerah Nyiur Melambai dan Kota Manado.

Tetapi apabila seluruh pemangku kebijakan dapat mengayomi dan menjadi contoh bagi masyarakat, maka perlahan tapi pasti Sulut dan Kota Manado akan dilimpahkan dengan Air Berkat. Kedepan, setelah masalah sempadan sungai dan sampah cepat teratasi. DAS dapat memberikan sumber air bersih bagi masyarakat, sungai dapat dikembangkan menjadi KEK Pariwisata seperti layaknya Water Front City di Bangkok Thailand yang menata sungai di kota sebagai kawasan wisata.

Saya mencoba membayangkan sepanjang kawasan DAS Tondano lokasi tempat bersih-bersih sungai yang dilaksanakan oleh BWS Sulawesi I dan Lantamal VIII, sepadan sungai-nya ditata menjadi taman dengan kebun buah produktif. Ada joging track-nya juga ada wisata perahunya sambil menyusuri sungai dan kalau malam hari ada lampu-lampu menghiasi indahnya pemandangan sepadan sungai yang menjadi icon baru bagi parawisata di Sulut. Pada akhirnya menjadikan Air Berkat dan dengan sendirinya menghasilkan pundi-pundi uang bagi masyarakat bahkan berujung pada retribusi ke daerah dan pajak bagi pemerintah dan negara.

Oh iya dan mungkin kebanyakan orang bertanya, sumber uang untuk membangunnya dari mana? Jawabnya, kalau KEK Likupang bisa dibangun dengan anggaran trilunan, tanpa ada hubungannya dengan banjir dan kerugiannya. Maka logikanya sepadan sungai di Manado sebenarnya dapat dibangun dengan dua fungsi yaitu mencegah bencana yang telah merugikan triliunan rupiah dan juga bisa dijadikan kawasan parawisata sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Dari sini pihak swasta harus dilibatkan lewat CSR perusahaan. Untuk lobi anggaran serahkan pada Gubernur Olly Dondokambey sang ahli lobi yang menelurkan berbagai mega proyek di Sulut. Sehingga nantinya bisa masuk dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas. Selamat Hari Air Dunia ke-29. Mengelola Air, Menjaga Kehidupan. (*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru