25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Dilantik Pjs Bupati Sangihe dan Bolmong, Tamuntuan-Mokodompit Dilarang Lakukan Ini

- Advertisement -

MANADOPOST.ID- Gubernur Sulut Olly Dondokambey melantik Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dan Limi Mokodompit sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), di Graha Gubernuran, Minggu (22/5) .

Tamuntuan menggantikan Jabes Ezar Gaghana dan Mokodompit menggantikan Yasti Supredjo. Mereka berdua selain dapat menjabat di atas dari 2 tahun, juga memiliki kewenangan yang sangat besar.

Menurut pengamat politik, Ferry Liando, kewenangan itu adalah bersama DPRD dalam membahas dan menetapkan APBD.

“Bersama DPRD dapat membahas dan menetapkan peraturan daerah atau perda,” ujarnya, Minggu (22/5).

- Advertisement -

Kedua penjabat ini juga diberikan kewenangan dalam hal untuk mengisi jabatan eselon 2 yang lowong. Baik karena pejabat lama memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau karena masalah hukum.

“Namun dari semua kewenangan yang besar itu, dua penjabat bupati dilarang untuk melakukan empat hal. Yaitu dilarang melakukan mutasi pejabat, dilarang mengusulkan pemekaran daerah, dilarang membatalkan perizinan yang telah dilakukan pejabat kepala daerah terdahulu, dilarang membuat kebijakan yang terkesan membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah terdahulu,” paparnya.

Lanjut Liando, meski dilarang, namun dalam kondisi mendesak pejabat, penjabat bupati dapat saja melakukan larangan itu sepanjang mendapat persetujuan Mendagri.

“Meski tidak diatur berapa tahun maksimal dan minimal berapa lama seorang pejabat menjadi penjabat bupati. Namun saya menyarankan gubernur melakukan evaluasi setiap 5 bulan dengan mempertimbangkan penilaian dan masukan DPRD setempat,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakannya, tugas pertama yang harus dilakukan penjabat bupati adalah dengan melakukan 3 hal. Yakni pertama, konsolidasi birokrasi. Dijelaskannya, penjabat harus mengenal karakter dan budaya birokrasi dimana ia ditempatkan.

“Harus tahu kemampuan SDM yang dimiliki birokrasinya. Apa hambatan-hambatan dan apa kekuatan yang dimiliki jajaran birokrasinya,” tuturnya

Kedua, komunikasi politik dengan DPRD. Diterangkannya, DPRD adalah mitra kerja penjabat bupati. Tanpa relasi yang baik dengan DPRD, maka sehebat apapun yang dimiliki seorang penjabat bupati, tidak akan berarti apa-apa jika komunikasi politik tidak dibangun dgn DPRD.

“Yang ketiga, adaptasi sosial. Penjabat harus langsung terjun ke masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat mengenal siapa penjabat bupati. Apalagi penjabat bupati tidak melalui proses pemilihan langsung (by Election), tetapi hanya ditunjuk (by appointed),” tutupnya. (ando)

MANADOPOST.ID- Gubernur Sulut Olly Dondokambey melantik Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dan Limi Mokodompit sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), di Graha Gubernuran, Minggu (22/5) .

Tamuntuan menggantikan Jabes Ezar Gaghana dan Mokodompit menggantikan Yasti Supredjo. Mereka berdua selain dapat menjabat di atas dari 2 tahun, juga memiliki kewenangan yang sangat besar.

Menurut pengamat politik, Ferry Liando, kewenangan itu adalah bersama DPRD dalam membahas dan menetapkan APBD.

“Bersama DPRD dapat membahas dan menetapkan peraturan daerah atau perda,” ujarnya, Minggu (22/5).

Kedua penjabat ini juga diberikan kewenangan dalam hal untuk mengisi jabatan eselon 2 yang lowong. Baik karena pejabat lama memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau karena masalah hukum.

“Namun dari semua kewenangan yang besar itu, dua penjabat bupati dilarang untuk melakukan empat hal. Yaitu dilarang melakukan mutasi pejabat, dilarang mengusulkan pemekaran daerah, dilarang membatalkan perizinan yang telah dilakukan pejabat kepala daerah terdahulu, dilarang membuat kebijakan yang terkesan membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah terdahulu,” paparnya.

Lanjut Liando, meski dilarang, namun dalam kondisi mendesak pejabat, penjabat bupati dapat saja melakukan larangan itu sepanjang mendapat persetujuan Mendagri.

“Meski tidak diatur berapa tahun maksimal dan minimal berapa lama seorang pejabat menjadi penjabat bupati. Namun saya menyarankan gubernur melakukan evaluasi setiap 5 bulan dengan mempertimbangkan penilaian dan masukan DPRD setempat,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakannya, tugas pertama yang harus dilakukan penjabat bupati adalah dengan melakukan 3 hal. Yakni pertama, konsolidasi birokrasi. Dijelaskannya, penjabat harus mengenal karakter dan budaya birokrasi dimana ia ditempatkan.

“Harus tahu kemampuan SDM yang dimiliki birokrasinya. Apa hambatan-hambatan dan apa kekuatan yang dimiliki jajaran birokrasinya,” tuturnya

Kedua, komunikasi politik dengan DPRD. Diterangkannya, DPRD adalah mitra kerja penjabat bupati. Tanpa relasi yang baik dengan DPRD, maka sehebat apapun yang dimiliki seorang penjabat bupati, tidak akan berarti apa-apa jika komunikasi politik tidak dibangun dgn DPRD.

“Yang ketiga, adaptasi sosial. Penjabat harus langsung terjun ke masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat mengenal siapa penjabat bupati. Apalagi penjabat bupati tidak melalui proses pemilihan langsung (by Election), tetapi hanya ditunjuk (by appointed),” tutupnya. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/