24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Kawal Hingga Tuntas Ranperda Disabilitas, MJP Hapus Stigma Masyarakat Kelas Dua

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Kaum disabilitas benar-benar mendapat perhatian DPRD Sulut. Ditandai dengan terus digenjotnya penyelesaian pembahasan Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.

Selasa (21/9) kemarin, pembahasan ranperda yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Melky Pangemanan sudah menguliti satu per satu ayat dan pasal. MJP, sapaan akrab anggota Komisi IV ini menekankan, dari ranperda ini kaum disabilitas harus diberi perhatian.

“Jangan lagi ada istilah kaum disabilitas ini masyarakat kelas dua. Ranperda ini memberi penekanan, semua sama rata,” tegas Ketua DPW PSI Sulut ini.

Ditegaskannya, ranperda ini mengandung arti, kaum disabilitas mendapat ruang dan kesempatan yang sama di tengah masyarakat. “Ada pasal yang membahas terkait peran organisasi kemasyarakatan. Terkait rumah-rumah ibadah, mendorong pemerintah daerah mengingatkan pengelola keagamaan memfasilitasi apa yang menjadi kerinduan kaum disabilitas. Supaya mereka nyaman beribadah, contohnya karena disiapkan fasilitas,” tukas salah satu legislator vokal di DPRD provinsi ini.

- Advertisement -

MJP menargetkan September ini ranperda sudah selesai dan tinggal dibawa ke Kemendagri untuk dikonsultasikan. “Kami ingin mendudukkan nilai kesetaraan itu dimiliki setiap masyarakat. Tak ada warga kelas dua atau pun cadangan. Kaum disabilitas juga memiliki hak yang sama. Mereka dilindungi dan diberikan pemberdayaan dalam  beraktivitas, mengaktualisasikan diri baik secara individu maupun kelompok,” kunci personel Fraksi PDI Perjuangan ini.(gel)

MANADOPOST.ID—Kaum disabilitas benar-benar mendapat perhatian DPRD Sulut. Ditandai dengan terus digenjotnya penyelesaian pembahasan Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.

Selasa (21/9) kemarin, pembahasan ranperda yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Melky Pangemanan sudah menguliti satu per satu ayat dan pasal. MJP, sapaan akrab anggota Komisi IV ini menekankan, dari ranperda ini kaum disabilitas harus diberi perhatian.

“Jangan lagi ada istilah kaum disabilitas ini masyarakat kelas dua. Ranperda ini memberi penekanan, semua sama rata,” tegas Ketua DPW PSI Sulut ini.

Ditegaskannya, ranperda ini mengandung arti, kaum disabilitas mendapat ruang dan kesempatan yang sama di tengah masyarakat. “Ada pasal yang membahas terkait peran organisasi kemasyarakatan. Terkait rumah-rumah ibadah, mendorong pemerintah daerah mengingatkan pengelola keagamaan memfasilitasi apa yang menjadi kerinduan kaum disabilitas. Supaya mereka nyaman beribadah, contohnya karena disiapkan fasilitas,” tukas salah satu legislator vokal di DPRD provinsi ini.

MJP menargetkan September ini ranperda sudah selesai dan tinggal dibawa ke Kemendagri untuk dikonsultasikan. “Kami ingin mendudukkan nilai kesetaraan itu dimiliki setiap masyarakat. Tak ada warga kelas dua atau pun cadangan. Kaum disabilitas juga memiliki hak yang sama. Mereka dilindungi dan diberikan pemberdayaan dalam  beraktivitas, mengaktualisasikan diri baik secara individu maupun kelompok,” kunci personel Fraksi PDI Perjuangan ini.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/