22.4 C
Manado
Monday, 3 October 2022

DPRD-Pemprov Sulut Tetapkan APBD Perubahan 2022

MANADOPOST.ID- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022, Rabu (21/9).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua James A Kojongian.

Sebelumnya, telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi.

Pada kesempatan itu, Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh Amir Liputo sebagai juru bicara.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dalam pemaparannya, Amir mengatakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai perda, terjadi diskusi yang dinamis antara eksekutif dan legislatif.

Beberapa poin menjadi sorotan Banggar. Di antaranya mengenai pendapatan yang mengalami penurunan sekira Rp 180 miliar.

“Angka pendapatan harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan Banggar dan TAPD. Demikian juga belanja, dimaksimalkan dengan memperhatikan kemampuan anggaran kita,” ujar Liputo.

Catatan lain yang digarisbawahi Banggar adalah terkait bantuan sosial bagi masyarakat. Diharapkan APBDP memiliki keberpihakan pada masyarakat. Di antaranya subsidi transportasi bagi nelayan dan angkutan umum. Juga untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3 juta ke bawah.

Kembali Banggar mengingatkan eksekutif dalam penyusunan pendapatan agar mengacu pada indikator yang jelas.

“Diharapkan ada keterbukaan agar kita tahu kendala,” tukasnya.

Kemudian untuk penambahan anggaran di RS Noongan, Banggar meminta itu untuk menutupi pembayaran jasa medis dan pembenahan infrastruktur.

Banggar juga berharap penambahan anggaran untuk Dinas Kebudayaan terhadap kegiatan masyarakat yang sebelumnya direcofusing untuk menunjang pembuatan perda terkait kebudayaan.

Baca Juga:  Debat Publik Pertama, VAP-HR Tampil Tenang

Selain itu, tambahan anggaran untuk Dinas Pariwisata. Mengingat Sulut masuk dalam 5 destinasi super prioritas. Tak hanya itu, tambahan anggaran juga untuk Biro Ekonomi dan Hukum dalam menunjang instrumen bantuan hukum untuk masyarakat.

Adapun pendapat akhir fraksi, hanya tiga yang memasukkan. Yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi Nyiur Melambai. Sementara Fraksi NasDem dan Fraksi Demokrat akan menyusul.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, Ranperda Perubahan APBD yang sudah dibahas dan diambil keputusan itu, telah memperhatikan pemenuhan belanja wajib atau belanja yang bersifat mandatory spending.

Antara lain fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan masih tetap mengakomodir kebijakan anggaran dalam rangka penanganan covid, tanpa melupakan program dan kegiatan
pembangunan lainnya, serta menindaklanjuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami, pemprov sangat bangga. Karena niatan dan komitmen kami dalam menghadirkan hasil yang komprehensif, selalu disambut baik oleh DPRD,” ujarnya.

Pihaknya, kata Wagub, senantiasa mendapatkan masukan, rekomendasi, informasi, sekaligus koreksi dan kritik yang membangun dari DPRD yang secara manfaat semakin menyempurnakan berbagai kekurangan dalam Ranperda ini.

“Menjadi pemahaman bahwa kesemuanya itu merupakan wujud sinergitas dan dukungan dari DPRD. Dimana esensinya adalah bagian dari kepedulian, tanggung jawab, serta implementasi amanah rakyat untuk terus mengawal perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta Banggar atas semua kerja dan upayanya, mencermati dan memberikan masukan serta saran dalam pembahasan.

Baca Juga:  Temui Kemenkop UMKM, Gubernur OD Bahas Koperasi Nelayan

“Ada dinamika dalam proses pembahasan anggaran, tetapi semua dalam bingkai ketentuan untuk paripurnanya Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022. Terima kasih atas kontribusi konstruktif yang telah diberikan, dan juga atas keputusan yang telah diambil pada hari ini.

Ditetapkannya Ranperda ini, maka secara legal formal legislatif dan eksekutif telah menyepakati arah pembangunan daerah di sisa tahun anggaran 2022 ini. Sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati sesuai peruntukannya, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang telah dianggarkan dan dikeluarkan dalam sisa tahun anggaran ini, benar-benar mampu dimanfaatkan bagi kemajuan daerah, dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Bumi Nyiur Melambai.

“Saya mengajak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut untuk ke depan terus melangkah bersama dengan segenap komponen pembangunan di daerah ini, mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir pelaksanaannya, demi kemakmuran rakyat, dan demi Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik,” tutup Wagub.

Diketahui sebelumnya dalam penyampaian ranperda APBDP, pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp 4.000.115.968.022 berkurang Rp 189.755.488.805. Sedangkan belanja daerah yang semula dianggarkan Rp 3.817.647.909.769 bertambah sebesar Rp 264.215.214.923. (adv)

MANADOPOST.ID- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022, Rabu (21/9).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua James A Kojongian.

Sebelumnya, telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi.

Pada kesempatan itu, Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh Amir Liputo sebagai juru bicara.

Dalam pemaparannya, Amir mengatakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai perda, terjadi diskusi yang dinamis antara eksekutif dan legislatif.

Beberapa poin menjadi sorotan Banggar. Di antaranya mengenai pendapatan yang mengalami penurunan sekira Rp 180 miliar.

“Angka pendapatan harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan Banggar dan TAPD. Demikian juga belanja, dimaksimalkan dengan memperhatikan kemampuan anggaran kita,” ujar Liputo.

Catatan lain yang digarisbawahi Banggar adalah terkait bantuan sosial bagi masyarakat. Diharapkan APBDP memiliki keberpihakan pada masyarakat. Di antaranya subsidi transportasi bagi nelayan dan angkutan umum. Juga untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3 juta ke bawah.

Kembali Banggar mengingatkan eksekutif dalam penyusunan pendapatan agar mengacu pada indikator yang jelas.

“Diharapkan ada keterbukaan agar kita tahu kendala,” tukasnya.

Kemudian untuk penambahan anggaran di RS Noongan, Banggar meminta itu untuk menutupi pembayaran jasa medis dan pembenahan infrastruktur.

Banggar juga berharap penambahan anggaran untuk Dinas Kebudayaan terhadap kegiatan masyarakat yang sebelumnya direcofusing untuk menunjang pembuatan perda terkait kebudayaan.

Baca Juga:  Lagi 3 ASN-THL DPRD Sulut Positif Covid-19, WFH Tidak Diperpanjang

Selain itu, tambahan anggaran untuk Dinas Pariwisata. Mengingat Sulut masuk dalam 5 destinasi super prioritas. Tak hanya itu, tambahan anggaran juga untuk Biro Ekonomi dan Hukum dalam menunjang instrumen bantuan hukum untuk masyarakat.

Adapun pendapat akhir fraksi, hanya tiga yang memasukkan. Yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi Nyiur Melambai. Sementara Fraksi NasDem dan Fraksi Demokrat akan menyusul.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, Ranperda Perubahan APBD yang sudah dibahas dan diambil keputusan itu, telah memperhatikan pemenuhan belanja wajib atau belanja yang bersifat mandatory spending.

Antara lain fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan masih tetap mengakomodir kebijakan anggaran dalam rangka penanganan covid, tanpa melupakan program dan kegiatan
pembangunan lainnya, serta menindaklanjuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami, pemprov sangat bangga. Karena niatan dan komitmen kami dalam menghadirkan hasil yang komprehensif, selalu disambut baik oleh DPRD,” ujarnya.

Pihaknya, kata Wagub, senantiasa mendapatkan masukan, rekomendasi, informasi, sekaligus koreksi dan kritik yang membangun dari DPRD yang secara manfaat semakin menyempurnakan berbagai kekurangan dalam Ranperda ini.

“Menjadi pemahaman bahwa kesemuanya itu merupakan wujud sinergitas dan dukungan dari DPRD. Dimana esensinya adalah bagian dari kepedulian, tanggung jawab, serta implementasi amanah rakyat untuk terus mengawal perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta Banggar atas semua kerja dan upayanya, mencermati dan memberikan masukan serta saran dalam pembahasan.

Baca Juga:  Percepat Transaksi Elektronik

“Ada dinamika dalam proses pembahasan anggaran, tetapi semua dalam bingkai ketentuan untuk paripurnanya Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022. Terima kasih atas kontribusi konstruktif yang telah diberikan, dan juga atas keputusan yang telah diambil pada hari ini.

Ditetapkannya Ranperda ini, maka secara legal formal legislatif dan eksekutif telah menyepakati arah pembangunan daerah di sisa tahun anggaran 2022 ini. Sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati sesuai peruntukannya, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang telah dianggarkan dan dikeluarkan dalam sisa tahun anggaran ini, benar-benar mampu dimanfaatkan bagi kemajuan daerah, dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Bumi Nyiur Melambai.

“Saya mengajak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut untuk ke depan terus melangkah bersama dengan segenap komponen pembangunan di daerah ini, mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir pelaksanaannya, demi kemakmuran rakyat, dan demi Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik,” tutup Wagub.

Diketahui sebelumnya dalam penyampaian ranperda APBDP, pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp 4.000.115.968.022 berkurang Rp 189.755.488.805. Sedangkan belanja daerah yang semula dianggarkan Rp 3.817.647.909.769 bertambah sebesar Rp 264.215.214.923. (adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/