22.4 C
Manado
Monday, 3 October 2022

KIMONG Segera Beroperasi, Pastikan Lahan Tidak Overlap dan Sumber Daya Tercukupi

MANADOPOST.ID—Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Sulawesi Utara mulai membuahkan hasil. Hal ini ditujukan dengan hadirnya PT. KIMONG (Kawasan Industri Mongondouw) yang direncanakan akan segera beroperasi dengan nilai investasi triliun rupiah.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur PT KIMONG Martinus Salim, saat dihubungi Manado Post mengatakan bahwa saat ini PT. KIMONG telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk pemanfaatan Kawasan Industri seluas 1.780 Hektar di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

“Dalam rencana pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, PT.KIMONG telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk pemanfaatan Kawasan Industri seluas 1.780 Ha di Kecamatan Lolak,” kata Salim.

Ia pun menyebutkan bahwa dalam penyusunan Master Plan Kawasan, KIMONG akan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku sehingga menghindari adanya overlap dengan saluran irigasi dan lainnya.

Maket rencana Kawasan Industri Bolaang Mongondow (KIMONG)

“Dalam perkembangan berikutnya, apabila tidak melanggar ketentuan yang berlaku maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian, pelurusan, konsolidasi terhadap Tanah Negara maupun pembebasan tanah masyarakat yang ada di lokasi,” Tambah Salim.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Salim menguraikan bahwa saat ini PT. KIMONG dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan awal proyek, untuk itu, ia menyebutkan pihaknya akan memastikan ketersediaan sarana penunjang dalam hal ini listrik, air dan jaringan telekomunikasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada kawasan industri ini.

Baca Juga:  Kemantapan Capai 93,53 %, BPJN Sulut Tangani 1.682,41 KM Jalan Nasional dan 841 Jembatan di 2022

“Terkait kesiapan KIMONG, saat ini kami sedang menyiapkan detail perencanaan untuk pelaksanaan awal proyek dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kecukupan sumber daya baik PLN, PDAM dan TELKOM, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya,” urai Salim.

Terpisah, Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulut Prof. DR. Ir. Rene Charles Kepel, DEA saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut pun mendorong, agar pengembangan PT.KIMONG dapat didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur penunjang.
“Jadi poin yang penting di situ adalah kelembagaan dari kawasan industri dan infrastruktur pendukung,” sebut Kepel.

Staf Ahli Bappeda yang juga adalah Guru Besar di Universitas Sam Ratulangi ini pun menyebutkan bahwa sudah ada 160 miliar realisasi investasi dalam negeri yang masuk dari total investasi 2 Triliun oleh PT. KIMONG.

“Untuk Kimong di Bolmong, ada namanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan realisasi investasi sebesar Rp 160 Miliar, sedangkan rencana investasinya sebesar Rp 2 triliun. Diantaranya ada pembangunan Smelter Alumina dan Pabrik Daur Ulang Plastik, untuk itu PT.Kimong membutuhkan tenaga listrik yang memadai untuk kawasan Industri ini,” ujar Kepel.
Meski demikian, Kepel pun mengimbau agar dalam pembentukan Kawasan Industri Mongondow, harus membentuk kelembagaan atau Badan Pengelola Kawasan Industri.

“Berdasarkan PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, itu mewajibkan agar dibentuk kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Industri. Jadi Kawasan Industri itu jabaran daripada Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014. Intinya harus ada badan pengelola pada Kawasan Industri, namun sampai sekarang setahu saya belum ada terkait hal ini. Sudah ada master plan yang dibuat oleh PT.KIMONG juga sudah ada investornya, tapi siapa yang mengelola itu belum jelas,” Sebut Kepel.

Baca Juga:  Hanura Sulut Berkurban

Diketahui sebelumnya, Kepala BWS Sulawesi I, I Komang Sudana beberapa waktu lalu juga telah mengungkapkan bahwa pada kawasan KIMONG terdapat overlap antara Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Kewenangan Provinsi terhadap peta rencana KIMONG.

“Terdapat sekitar 567.6 hektar Rencana Daerah Irigasi yang overlap dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Mongondow,” kata Sudana.

Selain itu, I Komang Sudana juga memberi arahan terkait dengan pemanfaatan air di Sungai Lolak bahwa harus dikaji terlebih dahulu serta menghitung neraca air dan hilirnya.

“Terkait saluran irigasi jangan diluruskan, diikuti saja alur yang ada dan ditata kembali. Namun dapat juga diluruskan dengan dibuatnya data-data kajian lengkap dan tujuan pengalihannya untuk apa,” jelas Sudana seiring menyebutkan bahwa kedepan irigasi di Bendungan Lolak menjadi kewenangan provinsi, sehingga penting dibicarakan lanjut dengan Kadis PUPR Sulut dan dibuat laporan terkait perubahan-perubahannya.
Diketahui, rencana pengembangan KIMONG meliputi Desa Lolak, Desa Lolak II, Desa Padang Lalow, Desa Pindolili, Desa Dulangon, Desa Mongkoinit, Desa Lalow, Desa Lolak Tambolango dan Desa Tuyat. (des)

MANADOPOST.ID—Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Sulawesi Utara mulai membuahkan hasil. Hal ini ditujukan dengan hadirnya PT. KIMONG (Kawasan Industri Mongondouw) yang direncanakan akan segera beroperasi dengan nilai investasi triliun rupiah.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur PT KIMONG Martinus Salim, saat dihubungi Manado Post mengatakan bahwa saat ini PT. KIMONG telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk pemanfaatan Kawasan Industri seluas 1.780 Hektar di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

“Dalam rencana pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, PT.KIMONG telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk pemanfaatan Kawasan Industri seluas 1.780 Ha di Kecamatan Lolak,” kata Salim.

Ia pun menyebutkan bahwa dalam penyusunan Master Plan Kawasan, KIMONG akan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku sehingga menghindari adanya overlap dengan saluran irigasi dan lainnya.

Maket rencana Kawasan Industri Bolaang Mongondow (KIMONG)

“Dalam perkembangan berikutnya, apabila tidak melanggar ketentuan yang berlaku maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian, pelurusan, konsolidasi terhadap Tanah Negara maupun pembebasan tanah masyarakat yang ada di lokasi,” Tambah Salim.

Salim menguraikan bahwa saat ini PT. KIMONG dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan awal proyek, untuk itu, ia menyebutkan pihaknya akan memastikan ketersediaan sarana penunjang dalam hal ini listrik, air dan jaringan telekomunikasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada kawasan industri ini.

Baca Juga:  Olly Janji Berikan 100 Miliar di Sangihe

“Terkait kesiapan KIMONG, saat ini kami sedang menyiapkan detail perencanaan untuk pelaksanaan awal proyek dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kecukupan sumber daya baik PLN, PDAM dan TELKOM, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya,” urai Salim.

Terpisah, Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulut Prof. DR. Ir. Rene Charles Kepel, DEA saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut pun mendorong, agar pengembangan PT.KIMONG dapat didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur penunjang.
“Jadi poin yang penting di situ adalah kelembagaan dari kawasan industri dan infrastruktur pendukung,” sebut Kepel.

Staf Ahli Bappeda yang juga adalah Guru Besar di Universitas Sam Ratulangi ini pun menyebutkan bahwa sudah ada 160 miliar realisasi investasi dalam negeri yang masuk dari total investasi 2 Triliun oleh PT. KIMONG.

“Untuk Kimong di Bolmong, ada namanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan realisasi investasi sebesar Rp 160 Miliar, sedangkan rencana investasinya sebesar Rp 2 triliun. Diantaranya ada pembangunan Smelter Alumina dan Pabrik Daur Ulang Plastik, untuk itu PT.Kimong membutuhkan tenaga listrik yang memadai untuk kawasan Industri ini,” ujar Kepel.
Meski demikian, Kepel pun mengimbau agar dalam pembentukan Kawasan Industri Mongondow, harus membentuk kelembagaan atau Badan Pengelola Kawasan Industri.

“Berdasarkan PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, itu mewajibkan agar dibentuk kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Industri. Jadi Kawasan Industri itu jabaran daripada Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014. Intinya harus ada badan pengelola pada Kawasan Industri, namun sampai sekarang setahu saya belum ada terkait hal ini. Sudah ada master plan yang dibuat oleh PT.KIMONG juga sudah ada investornya, tapi siapa yang mengelola itu belum jelas,” Sebut Kepel.

Baca Juga:  Kawasan Industri Mongondow Mulai Dilirik Investor

Diketahui sebelumnya, Kepala BWS Sulawesi I, I Komang Sudana beberapa waktu lalu juga telah mengungkapkan bahwa pada kawasan KIMONG terdapat overlap antara Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Kewenangan Provinsi terhadap peta rencana KIMONG.

“Terdapat sekitar 567.6 hektar Rencana Daerah Irigasi yang overlap dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Mongondow,” kata Sudana.

Selain itu, I Komang Sudana juga memberi arahan terkait dengan pemanfaatan air di Sungai Lolak bahwa harus dikaji terlebih dahulu serta menghitung neraca air dan hilirnya.

“Terkait saluran irigasi jangan diluruskan, diikuti saja alur yang ada dan ditata kembali. Namun dapat juga diluruskan dengan dibuatnya data-data kajian lengkap dan tujuan pengalihannya untuk apa,” jelas Sudana seiring menyebutkan bahwa kedepan irigasi di Bendungan Lolak menjadi kewenangan provinsi, sehingga penting dibicarakan lanjut dengan Kadis PUPR Sulut dan dibuat laporan terkait perubahan-perubahannya.
Diketahui, rencana pengembangan KIMONG meliputi Desa Lolak, Desa Lolak II, Desa Padang Lalow, Desa Pindolili, Desa Dulangon, Desa Mongkoinit, Desa Lalow, Desa Lolak Tambolango dan Desa Tuyat. (des)

Most Read

Artikel Terbaru

/