26C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Belum Pro Rakyat, FPD Desak Ranperda Covid-19 Dibahas Lagi

MANADOPOST.ID—Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dinilai Fraksi Partai Demokrat (FPD) masih belum pro kepentingan rakyat. Tak hanya FPD, Fraksi Partai Golkar (FPG) pun melayangkan protes. Karena ada sejumlah poin belum menunjukkan keberpihakan. Termasuk pada perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Ditekankan Ketua FPD Billy Lombok, pihaknya tidak menentang keberadaan Ranperda Covid-19 ini. Namun Demokrat menyorot substansi isi ranperda yang menurut Lombok tak menunjukkan keberpihakan pada masyarakat umum. Menurut FPD, jam malam yang sekarang ini dibatas bukan solusi.

“Jika masalahnya pada penegakan protokol maka solusinya adalah menambah jumlah satgas di lapangan. Karena kami berpendapat penyebaran Covid-19 baik siang ataupun malam sama saja,” sebut Lombok. Kemudian, FPD mengusulkan jalan tengah untuk ekonomi yang mulai lesu khususnya UMKM, di samping penanganan Covid-19 tetap jalan.

“Untuk tempat makan atau tempat usaha, okupansinya 50 persen saja,” sebutnya. Menurut Lombok, melihat perkembangan saat ini, aturan jam malam tak membuat angka kasus Covid-19 menjadi landai. “Ini salah satu poin yang berusaha kami minta dibahas lagi di ranperda Covid-19 yang sedang berproses di DPRD,” tukasnya.

Selanjutnya, FPD menyorot mengenai pemungutan denda yang berkisar Rp 250 ribu sampai Rp 5 juta. “Perekonomian masyarakat sudah sangat terpukul dengan pandemi Covid-19. Masih ada juga denda seperti ini. Lalu teknisnya seperti apa? Siapa yang memungut dendanya? Dan aturan teknis lainnya bagaimana,” urai Lombok.

FPD, kata Wakil Ketua DPRD Sulut ini, akan tetap mengawal agar Ranperda Covid-19 ini benar-benar pro rakyat. “Kami akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

FPG juga senada dengan FPD. Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit yang sempat melakukan aksi walk out di sela pembahasan kemarin menegaskan, jika pihaknya tetap meminta poin-poin krusial yang tercantum dalam ranperda tersebut untuk direvisi.

“Kami sudah menyampaikan langsung substansi keberatan kami pada ranperda ini. Diharapkan bisa diakomodir oleh pansus pembahas,” tegasnya. Kemudian mengenai aksi walk out FPG, Raski menekankan itu bukan terkait ranperda ini.

“Kalau ditanya sikap fraksi terkait ranperda ini, sudah jelas dan disampaikan di awal rapat. Yang pada akhirnya Fraksi Golkar keluar ruangan, karena bahasa yang digunakan MJP (Melky Pangemanan) sampai berani menyebut, tanpa FPG ranperda ini bisa dilanjutkan, adalah bahasa arogan yang tidak bisa diterima oleh FPG. Dimana kami merasa tidak lagi dibutuhkan dalam pembahasan/rapat tersebut,” jelasnya.

Diketahui, aksi walk out FPG dipicu dari kalimat anggota Komisi IV Melky J Pangemanan (MJP). Di mana MJP dalam penyampaiannya di hadapan rapat, dari lima fraksi tinggal dua yang belum memasukkan pemandangan akhir. Yakni FPD dan FPG.

“Dari informasi sudah tiga fraksi yang memasukkan pendapat akhir. Tinggal dua fraksi yang belum yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Jadi sudah bisa lanjut,” kata MJP.(gel)

Artikel Terbaru