27 C
Manado
Selasa, 20 Oktober 2020

ANTARA DESAKAN PENUNDAAN DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Toar Palilingan

PELAKSANAAN pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota merupakan agenda politik nasional yang strategis serta mengandung aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia.

Proses ini semata-mata tidak hanya permasalahan pelaksanaanya pemilihannya tetapi juga berkaitan erat dengan segala dinamika yang timbul pada semua proses yang meliputinya mulai dari pencalonan sampai  pelantikan calon terpilih sehingga  dinamika di daerah dapat berjalan maksimal dan harmonis dengan agenda pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness.

Berbicara tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berkaitan dengan dengan demokratisasi di tingkat lokal yang terlihat pada tingkat partisipasi serta relasi  yang dibangun atas dasar pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sehingga diharapkan mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Hal ini berarti pula bahwa pemilihan yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik serta memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Oleh karena itu terselenggarannya sebuah proses pemilihan yang baik akan berkaitan erat dengan partisipasi, representasi serta akuntabilitas.

Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya pandangan Beetham bahwa normatifitas demokrasi bertujuan untuk memberi ruang kontrol rakyat terhadap urusanurusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warga negara.

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam realitas sebelumnya diwarnai dengan berbagai persoalan antara lain persoalan yang berkaitan dengan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pemilihan, persoalan pelaksanaan jadwal, tahapan dan program pemilihan kepala daerah, pemenuhan persyaratan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dan persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan.

Khusus untuk tahun 2020, jelang penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 september 2020 bermunculan aspirasi yang menyuarakan serta mendesak pemerintah maupun penyelenggara pilkada untuk menunda pelaksanaan pilkada baik  yang disuarakan para tokoh tokoh besar maupun dari berbagai kelompok masyarakat , ormas termasuk komnas ham dengan menjadikan dasar keselamatan rakyat adalah segalanya apalagi penyebaran  covid 19 yang cenderung semakin meningkat danmengkuatirkan bisa menimbulkan klaster pilkada akibat ketidak disiplinan massa pendukung yang nampak saat pendaftaran bakal calon  apalagi setelah penetapan paslon segera memasuki tahapan kampanye yang identik dengan pengumpulan orang.  Desakan yang sangat kuat tersebut mendapat respons  serius dari Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, POLRI dan Kejaksaan Agung sehingga melalui Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 21 september 2020 disepakati Pilkada dilanjutkan sesuai jadwal dan tahapannya dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 namun penyelenggaraan pemilihan menggunakan protokol kesehatan sangat ketat antara lain akan ada penyesuaian PKPU dan penerapan sanksi tegas bagi yang melanggar, bahkan KAPOLRI Jendral Polisi Drs Idham Azis M.Si pada tanggal 21 September 2020 langsung menerbitkan Maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan 2020.

Proses pelaksanaan pemilihan di era pandemic covid 19 dengan adanya pembatasan-pembatasan sangat rentan terjadinya permasalahan-permasahan yang membutuhkan antisipasi dini dari semua pihak yang terkait sekaligus membutuhkan adanya partipasi dan pengawasan dari masyarakat. Partisipasi pemilih dalam pemilihan menjadi sangat urgen karena  berdampak secara politis terhadap legitimasi  pemerintahan yang dihasilkan dan legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan di daerah.

Peran masyarakat menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pemilihan untuk memastikan penyelenggaraan yang  jujur, adil, dan demokratis sehingga peran masyarakat tidak hanya sebatas persoalan  penggunaan hak pilih di bilik suara, tetapi juga bagaimana masyarakat berperan dalam menciptakan proses pemilihan yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Dalam konteks inilah kemudian partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan kualitas proses pemilihan yang baik. Pengawasan masyarakat diperlukan agar kedaulatan rakyat  diwujudkan dalam hak pilih warga negara yang tersalurkan berdasarkan asas pemilihan.

Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota  pada tahun 2020 ini sangat berbeda dengan situasi pemilihan-pemilihan sebelumnya sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pemilihan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19. KPU RI sangat memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat dan keselamatanKPU di sampai tingkat PPK dan PPS serta perangkat lainya sehingga KPU memandang perlu untuk dilakukan penundaan Pilkada serentak ditengah ketidakpastian pandemi Covid 19 ini.  Dari pendapat Komisioner KPU tersebut terlihat bahwa KPU secara institusi negara sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menghentikan laju perkembangan dari Covid 19 di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi UndangUndang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020. Perpu inioleh DPR RI telah ditetapkan dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sekaligus menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak.  Artinya Pilkada akan tetap berjalan di tengah era kebiasaan baru, berdampingan dengan wabah covid-19.Hal ini berarti pula bahwa pelaksanaan pemilihan dalam  masa pandemi ini tidak boleh mereduksi makna demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraannya. Hal ini membutuhkan adanya terobosan-terobosan dalam pelaksanaannya yaitu :

1) Penataan akses informasi publik

Penataan akses informasi publik dilakukan dengan menerapkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan. Untuk mendukung pelaksanaan transparansi dibutuhkan dua hal penting yakni dokumen dan alat untuk merekam dan mempublikasikan dokumen. Karena itu, KPU dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada menggunakan aplikasi sistem informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan mengelola tahapan dan sekaligus sarana publikasi kepada publik.

2) Menjaga hak konstitusional warga Negara                                                                

Jaminan hak konstitusional warga Negara dalam penyelenggaraan pemilihan diperkuat dengan melakukan sejumlah perbaikan dalam tata kelola data pemilhan baik perbaikan dari sisi regulasi maupun teknis. Dari aspek regulasi terdapat klausul bahwa warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan didaftar pada daftar pemilih khusus (DPK).

3) Menjaga otentisitas suara rakyat

Menjaga otentisitas suara rakyat adalah hal penting dalam tata kelola pemilihan. Untuk itu, KPU menerapkan membuka dokumen hasil penghitungan suara di TPS dan rekap di setiap jenjang kepada publik. Dokumen tersebut bisa dibaca dan sekaligus didownload oleh publik yang membutuhkannya pada Situng KPU.  

4) Perbaikan Penegakan Hukum  

Penegakan hukum pemilihan meliputi penanganan pelanggaran administrasi, penanganan tindak pidana, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara, penyelesaian sengketa proses atau sengketa tata usaha Negara; dan  penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.

Untuk kelancaran pelaksanaan keempat hal di atas maka KPU maupun Bawaslu bahkan beberapa institusi terkait masing-masing telah dan akan menerbitkan peraturan maupun keputusan guna menyesuaikan dengan kondisi darurat kesehatan masyarakat saat ini dan peran semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan untuk mengantarkan pelaksanaan pemilihan pada tujuan sebenarnya yaitu terwujudkanya kedaulatan rakyat melalui proses demokratisasi yang konstitusional dengan tetap patuh serta disiplin akan  protokol kesehatan. (*)

-

Artikel Terbaru

Gantikan Situmorang, Moningkey Resmi  Pimpin Polres Minahasa

MANADOPOST.ID--Tongkat kepemimpinan Kepolisian Resort (Polres) Minahasa kembali berpindah. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 979/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang pemberhentian

Minahasa Masih Aman dari La Nina

MANADOPOST.ID--Cuaca ekstrim terus menerpa wilayah Kabupaten Minahasa. Menurut BMKG, diketahui cuaca ekstrim tersebut terjadi akibat fenomena alam La Nina yang membuat

Relaksasi Pajak Ditolak, Hasrat Punya `Mobil` Murah Buyar

MANADOPOST.ID—Rencana penghapusan pajak mobil baru akibat dampak Coronavirus Disease (Covid-19), buyar. Sempat disambut baik oleh masyarakat Sulut karena berkesempatan membeli mobil murah, nyatanya rencana ini ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudah Empat Tenaga Kontrak `Dieksekusi`

MANADOPOST.ID—Pjs Wali Kota Bitung Drs Edison Humiang MSi kembali menunjukkan ketegasannya dengan memberhentikan dua tenaga kontrak yang terbukti tidak netral dalam Pilkada.

Angka Kehamilan Naik

MANADOPOST.ID—Terhitung sejak Januari sampai dengan September 2020, angka kehamilan di Kabupaten Sangihe mengalami peningkatan.