32 C
Manado
Sabtu, 31 Oktober 2020

Nilai Orang BMR di Pemprov Kurang, Ini Kritik Raski di Paripurna HUT

MANADO— Perayaan HUT Provinsi Sulawesi Utara diwarnai dengan adat dan budaya daerah yang kental.

Selain para undangan menggunakan baju adat, dalam acara paripurna juga diisi dengan Masamper dari Nusa Utara, Kabela dari Bolmong Raya, dan tarian Maengket asal Minahasa.

Namun Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit menyorot penjelasan master of ceremony (MC) terkait Tarian Kabela.

“Tarian Kabela adalah tarian adat Bolaang Mongondow untuk menyambut tamu di awal acara. Bukan di akhir acara. Inilah karena kurangnya orang Bolmong di jajaran Pemprov Sulut yang memberikan masukan terutama dalam acara HUT Provinsi,” nilai Raski.

Dia berharap di HUT provinsi tahun 2021 sudah ada orang BMR yang akan duduk di top eksekutif.

“Sehingga adat budaya yang ada di Sulut ini terutama adat budaya BMR, bisa teratur sesuai dengan filosofi dan arti tarian adat tersebut,” tandasnya.(gel)

-

Artikel Terbaru

152 CPNS Bolsel Gagal

MANADOPOST.ID---Usai melalui proses yang panjang,  akhirnya hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bolsel diumumkan.

Bendungan Kuwil Capai 75 Persen, Selesai Pertengahan 2021

MANADOPOST.ID—Salah satu bendungan yang bakal memberikan efek positif masyarakat Sulut khususnya Kota Manado selesai tahun depan.  Hal itu disampaikan Gubernur berstatus cuti Olly Dondokambey, kepada para pakar intelektual Sulut di Hotel Grand Puri Manado.

Wabup Sangihe: Olly-Steven Lanjutkan Periode Kedua

MANADOPOST.ID—Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong menyampaikan dukungan terbuka kepada pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw pada Pilkada 9 Desember 2020.

Kawanua Prediksi Donald Trump Menang Lagi

MANADOPOST.ID—Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS), ikut mendapat perhatian warga Sulawesi Utara (Sulut), yang saat ini bermukim di negeri Paman Sam.

KPK Bisa Ambil Alih Kasus

MANADOPOST.ID—Kasus-kasus yang mandek di lingkungan Polri dan Kejaksaan bisa diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.