22.4 C
Manado
Monday, 3 October 2022

HUT Provinsi Sulut, Silangen: Satu Tujuan Kita Yakni Sejahterakan Rakyat

MANADOPOST.ID- Pesatnya kemajuan Sulawesi Utara (Sulut) dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw tak bisa dipungkiri.

Ini juga tak lepas dari sinergitas yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif.

Di tengah semarak HUT ke-58 Provinsi Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana amanat UU 23 2014, DPRD akan terus memaksimalkan tugas.

“DPRD masuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita adalah mitra sejajar dengan gubernur. Kita sama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana menyamakan visi ke depan. Supaya apa yang diimpikan masyarakat Sulut yakni sejahtera dan merasakan pembangunan bisa diwujudkan,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Silangen melanjutkan, sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah provinsi yang baik akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Dengan sinergitas yang baik, Pemerintah Provinsi Sulut dari indikator makro sangat luar biasa. Baik di bidang sosial, pertumbuhan ekonomi di triwulan II di atas nasional terkoreksi positif. Ini tidak lepas dari kerja kolaborasi,” tukasnya, pada Manado Post.

Peran DPRD pun akan terus ditingkatkan. Menurut Silangen setiap kebijakan ada dasar untuk menyusunnya. Dia menguraikan ada empat dasar. Pertama kebijakan teknokrat.

“Ini dilakukan teman-teman eksekutif, yang membantu pemerintah daerah. Mereka menyusun kebijakan berdasarkan teknokrat sehingga bisa terarah. Misalnya penanggulangan kemiskinan daerah mana yang tinggi. Bantuan apa yang bisa diberikan agar bisa memperbaiki ekonomi kerakyatan. Karena pusat kemiskinan ada di desa,” bebernya.

Baca Juga:  Didoakan Anak Panti Asuhan, VAP-HR Yakin Menang

Selanjutnya kajian politis. Ini berdasarkan visi dan misi gubebrnur serta wagub dalam pencalonannya. Itu tergambar dalam program kegiatan.

“Ketiga kajian partisipastif. DPRD terlibat. Lewat pokok pikiran dan reses. Partisipartif masyarakat melalui anggota dewan sebagai wakil rakyat. Terakhir berdasarkan top down, bottom up. Kebijakan semua terarah. DPRD punya peran dipartisipatif,” urai Silangen.

Dukungan DPRD dalam tugas legislasi, diungkapkan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara ini akan dimaksimalkan. Dikatakan Silangen, DPRD bukan hanya menghasilkan perda inisiatif.

“Segara sesuatu itu terdiri atas outcome, result, benefit, dan impact. Banyak hanya sampai di outcome. Berapa banyak biaya yang terserap di sana. Tapi hanya sampai di situ. Sementara impact untuk masyarakat belum ada. Misalnya Perda Disabilitas.

Sampai sekarang teman-teman penyandang disabilitas belum terakomodir di dunia kerja. Nah, DPRD memperjuangkan anggaran untuk pelatihan. Kita juga memonitor perusahaan-perusahaan, sudah berapa persen mengakomodir disabilitas,”tegasnya.

Masih soal Perda Disabilitas, Silangen mengungkapkan fasilitas umum yang ramah disabilitas harus ada. “Termasuk kantor DPRD,” sambungnya.

Kemudian terkait Perda Bantuan Hukum, DPRD bertugas mengawal anggaran. “Kalau memang tidak ada dana, manfaatkan penasehat hukum yang digaji pemda. Supaya membantu mereka yang ekonomi susah,” tukasnya.

Di HUT ke-58 Provinsi Sulut, Silangen komitmen memperkuat tugas DPRD dan mendukung tiap kebijakan pro rakyat.

“Satu tujuan kita yakni sejahterakan rakyat. Tentu ini terdiri dari banyak hal. Di antaranya peningkatan sumber daya manusia,” sebut Silangen.

Baca Juga:  Masih Soal Anjungan TMII, Stella Runtuwene: Saya Kecewa

Di usia 58 tahun, Silangen berharap sektor pendidikan Sulut mendapat perhatian serius.

“Pengembangan pendidikan di Sulut itu sangat penting. Karena jika ingin menghancurkan suatu bangsa tak perlu nuklir. Tapi hancurkan saja sektor pendidikannya,” tukas Silangen.

Dia mencontohkan, jika insinyur, dokter, atau ahli ekonomi tak kompeten di bidangnya akan sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa. Baik bidang pembangunan, kesehatan, dan perekonomian.

“Pendidikan itu setral. Terus terang pendidikan Sulut dalam pergumulan saat ini. Contohnya saja, yang diterima oleh Fakultas Kedokteran Unsrat sangat minim dari Sulut,”katanya.

Penaggulangan kemiskinan juga ditambahkan Silangen harus dapat perhatian.

“Karena tak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus ada satu kesatuan untuk menyelesaikan kemiskinan. Contohnya penguatan program keluarga harapan (PKH). Itukan pemprov masih belum ada anggaran sesuai amanat undang-undang. Ada tapi minim. Padahal amanat Permensos harus 5 persen dari dana yang diterima dari pusat. Di tahun 2021 hanya 200 juta. Padahal dana itu bisa menguatkan PKH,”paparnya.

Sulut kata Silangen harus banyak belajar dari provinsi lain dalam hal penghematan. Di Bali, anggaran makanan dan minuman diminimalisir.

“Di sana tak ada lagi anggaran makan dan minum karena dinilai mubazir. Coba kalau kita menghemat, pasti banyak anggaran yang bisa diarahkan ke program lebih prioritas,” tukasnya. “Dirgahayu Provinsi Sulut. Kita bangkit bersama, sejahtera bersama,” kunci Silangen. (ando)

MANADOPOST.ID- Pesatnya kemajuan Sulawesi Utara (Sulut) dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw tak bisa dipungkiri.

Ini juga tak lepas dari sinergitas yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif.

Di tengah semarak HUT ke-58 Provinsi Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana amanat UU 23 2014, DPRD akan terus memaksimalkan tugas.

“DPRD masuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita adalah mitra sejajar dengan gubernur. Kita sama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana menyamakan visi ke depan. Supaya apa yang diimpikan masyarakat Sulut yakni sejahtera dan merasakan pembangunan bisa diwujudkan,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Silangen melanjutkan, sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah provinsi yang baik akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Dengan sinergitas yang baik, Pemerintah Provinsi Sulut dari indikator makro sangat luar biasa. Baik di bidang sosial, pertumbuhan ekonomi di triwulan II di atas nasional terkoreksi positif. Ini tidak lepas dari kerja kolaborasi,” tukasnya, pada Manado Post.

Peran DPRD pun akan terus ditingkatkan. Menurut Silangen setiap kebijakan ada dasar untuk menyusunnya. Dia menguraikan ada empat dasar. Pertama kebijakan teknokrat.

“Ini dilakukan teman-teman eksekutif, yang membantu pemerintah daerah. Mereka menyusun kebijakan berdasarkan teknokrat sehingga bisa terarah. Misalnya penanggulangan kemiskinan daerah mana yang tinggi. Bantuan apa yang bisa diberikan agar bisa memperbaiki ekonomi kerakyatan. Karena pusat kemiskinan ada di desa,” bebernya.

Baca Juga:  Didoakan Anak Panti Asuhan, VAP-HR Yakin Menang

Selanjutnya kajian politis. Ini berdasarkan visi dan misi gubebrnur serta wagub dalam pencalonannya. Itu tergambar dalam program kegiatan.

“Ketiga kajian partisipastif. DPRD terlibat. Lewat pokok pikiran dan reses. Partisipartif masyarakat melalui anggota dewan sebagai wakil rakyat. Terakhir berdasarkan top down, bottom up. Kebijakan semua terarah. DPRD punya peran dipartisipatif,” urai Silangen.

Dukungan DPRD dalam tugas legislasi, diungkapkan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara ini akan dimaksimalkan. Dikatakan Silangen, DPRD bukan hanya menghasilkan perda inisiatif.

“Segara sesuatu itu terdiri atas outcome, result, benefit, dan impact. Banyak hanya sampai di outcome. Berapa banyak biaya yang terserap di sana. Tapi hanya sampai di situ. Sementara impact untuk masyarakat belum ada. Misalnya Perda Disabilitas.

Sampai sekarang teman-teman penyandang disabilitas belum terakomodir di dunia kerja. Nah, DPRD memperjuangkan anggaran untuk pelatihan. Kita juga memonitor perusahaan-perusahaan, sudah berapa persen mengakomodir disabilitas,”tegasnya.

Masih soal Perda Disabilitas, Silangen mengungkapkan fasilitas umum yang ramah disabilitas harus ada. “Termasuk kantor DPRD,” sambungnya.

Kemudian terkait Perda Bantuan Hukum, DPRD bertugas mengawal anggaran. “Kalau memang tidak ada dana, manfaatkan penasehat hukum yang digaji pemda. Supaya membantu mereka yang ekonomi susah,” tukasnya.

Di HUT ke-58 Provinsi Sulut, Silangen komitmen memperkuat tugas DPRD dan mendukung tiap kebijakan pro rakyat.

“Satu tujuan kita yakni sejahterakan rakyat. Tentu ini terdiri dari banyak hal. Di antaranya peningkatan sumber daya manusia,” sebut Silangen.

Baca Juga:  Setelah Minsel, Bansos Forkopimda Sulut Lanjut di Bolmong

Di usia 58 tahun, Silangen berharap sektor pendidikan Sulut mendapat perhatian serius.

“Pengembangan pendidikan di Sulut itu sangat penting. Karena jika ingin menghancurkan suatu bangsa tak perlu nuklir. Tapi hancurkan saja sektor pendidikannya,” tukas Silangen.

Dia mencontohkan, jika insinyur, dokter, atau ahli ekonomi tak kompeten di bidangnya akan sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa. Baik bidang pembangunan, kesehatan, dan perekonomian.

“Pendidikan itu setral. Terus terang pendidikan Sulut dalam pergumulan saat ini. Contohnya saja, yang diterima oleh Fakultas Kedokteran Unsrat sangat minim dari Sulut,”katanya.

Penaggulangan kemiskinan juga ditambahkan Silangen harus dapat perhatian.

“Karena tak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus ada satu kesatuan untuk menyelesaikan kemiskinan. Contohnya penguatan program keluarga harapan (PKH). Itukan pemprov masih belum ada anggaran sesuai amanat undang-undang. Ada tapi minim. Padahal amanat Permensos harus 5 persen dari dana yang diterima dari pusat. Di tahun 2021 hanya 200 juta. Padahal dana itu bisa menguatkan PKH,”paparnya.

Sulut kata Silangen harus banyak belajar dari provinsi lain dalam hal penghematan. Di Bali, anggaran makanan dan minuman diminimalisir.

“Di sana tak ada lagi anggaran makan dan minum karena dinilai mubazir. Coba kalau kita menghemat, pasti banyak anggaran yang bisa diarahkan ke program lebih prioritas,” tukasnya. “Dirgahayu Provinsi Sulut. Kita bangkit bersama, sejahtera bersama,” kunci Silangen. (ando)

Most Read

Artikel Terbaru

/