23C
Manado
Sabtu, 10 April 2021

Beban Kerja Jadi Penentu, BKD Tertibkan Upah THL

MANADOPOST.ID—Pemberian upah bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bakal berbeda. Tahun ini akan ada penyesuaian jam kerja bagi THL. Penyesuaian jam kerja tersebut, diatur dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama yakni THL yang bekerja selama 19 sampai 22 hari kerja dalam satu bulan. Kelompok kedua, THL yang bekerja selama 15 sampai 18 hari dalam satu bulan.
Serta kelompok ketiga THL yang bekerja selama 10 sampai 14 hari kerja dalam satu bulan.

Namun ada catatan khusus dimana THL yang melaksanakan tugas sebagai sopir pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digolongkan pada kelompok pertama.

Penyesuaian jam kerja tersebut dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh, saat dikonfirmasi koran ini, Selasa (23/3) kemarin. Suluh menegaskan, kebijakan tersebut bukanlah pengelompokkan kinerja.

Tapi menurutnya adalah penyesuaian jam harian kerja THL. Bahkan upah bagi THL juga dibeberkan Suluh, akan disesuaikan hari kerjanya. “Iya, upah bagi THL yang masuk setiap hari dan yang masuk seminggu sekali, pasti berbeda,” ungkap Suluh.

Penyesuaian jam kerja harian bagi THL menurut Suluh, diatur oleh masing-masing OPD. Menurutnya, pengaturan OPD tersebut bakal mengacu sesuai beban kerja. “Untuk penyesuaian ini, akan ditentukan oleh perangkat daerah masing-masing berdasarkan beban kerja. Dan disulkan ke BKD. Dan saya terangkan bahwa ini bukan pengelompokan kinerja. Tapi penyesuaian jam harian kerja THL,” tuturnya.

Pakar pemerintahan Dr Jhony Lengkong menilai kebijakan penyesuaian jam kerja saat pandemi dengan berbagai refocusing anggaran harus bisa menyasar semua pegawai.

“Kalau saat ini ada kebijakan bagi THL. Saya harap kedepan, ada juga penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena kita tahu bersama upah THL dengan berbagai tunjangan yang diterima PNS itu berbeda. Dengan penghematan dan efesiensi anggaran, saya tentu mendukung. Tapi diterapkan sebaik mungkin,” imbuhnya.

Akademisi Fispol Unsrat tersebut menilai, pemerintah masih mengoleksi tenaga administrasi yang terbilang banyak. Sehingga, potensi serapan kinerja dalam lingkup OPD bisa sama.

“Saat ini staf administrasi itu melimpah ruah. Kerja hampir semua PNS sama saja. Lantas PNS mana yang akan diefisienkan kinerjanya? Karena itu saya berharap ada kebijakan kompetensi kualitas yang dikeluarkan. Sehingga semua PNS berlomba-lomba dalam menjalankan kinerja. Itu dimaksudkan agar semua PNS memiliki beban kerja,” kuncinya. (ewa/gel)

Artikel Terbaru