alexametrics
24.4 C
Manado
Minggu, 29 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Tiga Parpol Potensi Lakukan Mahar

MANADOPOST.ID—Politik uang (money politics) termasuk pemberian mahar kepada partai politik (parpol) masih menjadi ‘penyakit’ klasik jelang pesta demokrasi lima tahunan. Menurut pengamat politik Sulut, Ferry Daud Liando, ada tiga parpol yang berpotensi melakukan mahar di Sulut.

“Pertama, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan yang cukup (20 persen kursi hasil pemilu), namun parpol itu tidak memiliki figur kuat atau tokoh sentral untuk dicalonkan,” ujarnya kepada Manado Post, kemarin.

Kedua, lanjut Wakil Sekjen PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan cukup namun terdapat dua atau lebih bakal calon yang bersemangat ingin diusung.

“Ketiga, parpol yang tak mencukupi syarat ambang batas di DPRD. Parpol peraih kursi kecil ini rawan dibeli untuk mencukupi jumlah kursi parpol lain yang juga tak memenuhi syarat ambang batas,” katanya.

Peneliti pada Electoral Research Institute (ERI) ini mengatakan, jika mahar politik dibiasakan, maka ada bahayanya. Pertama, jika hulunya buruk maka proses hingga hilirnya terdampak (Garbage In, Garbage Out). Karena parpol memaksakan mencalonkan sesorang yang tidak bereputasi dan tidak bermoral (akibat mahar), maka secara otomatis tak akan ada penerimaan publik.

“Namun demikian, politisi licik selalu saja punya cara bagaimana meracuni akal sehat pemilih. Himpitan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 akan menjadi peluang dan alasan pembenaran baginya untuk menghipnotis pemilih dengan harta benda yang dimilikinya,” jelasnya.

Liando membeberkan, dalam catatan KPK bahwa politisi yang memiliki harta kekayaan besar dan kerap membagikannya ke publik untuk kepentingan politik sebagian besar hasil korupsi.

Kedua, lanjutnya, legitimasi atas keterpilihan calon tersebut tidak kuat sebab pemilih yang memilihnya bukan atas dasar suka atau percaya. Tetapi atas dasar intimidasi politik uang (Vote Buying) yang dilakukan calon.

“Itulah sebanyak banyak kepala daerah yang setiap kebijakan yang buatnya selalu mendapat penolakan publik,” katanya.

Ketiga, lanjut Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat ini, jika kepala daerah yang terpilih karena menyogok parpol dan pemilih maka kualitas dan kemampuannya sangat terbatas.

“Tata kelola pemerintahan tidak optimal dan pelayanan publik menjadi buruk. Gaya kepemimpinan tidak akan kooperatif dan cenderung otoriter. Itulah sebabnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis sebelum setahun menjabat. Aparatur profesional dan berkualitas dibabat habis karena tidak mau ‘bekerja sama’ mengakali APBD, kemudian digantikan dengan aparat berkarakter ‘pencuci tangan’ dan ‘pencari muka’ meski minim pengalaman,” pungkasnya. (can)

MANADOPOST.ID—Politik uang (money politics) termasuk pemberian mahar kepada partai politik (parpol) masih menjadi ‘penyakit’ klasik jelang pesta demokrasi lima tahunan. Menurut pengamat politik Sulut, Ferry Daud Liando, ada tiga parpol yang berpotensi melakukan mahar di Sulut.

“Pertama, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan yang cukup (20 persen kursi hasil pemilu), namun parpol itu tidak memiliki figur kuat atau tokoh sentral untuk dicalonkan,” ujarnya kepada Manado Post, kemarin.

Kedua, lanjut Wakil Sekjen PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan cukup namun terdapat dua atau lebih bakal calon yang bersemangat ingin diusung.

“Ketiga, parpol yang tak mencukupi syarat ambang batas di DPRD. Parpol peraih kursi kecil ini rawan dibeli untuk mencukupi jumlah kursi parpol lain yang juga tak memenuhi syarat ambang batas,” katanya.

Peneliti pada Electoral Research Institute (ERI) ini mengatakan, jika mahar politik dibiasakan, maka ada bahayanya. Pertama, jika hulunya buruk maka proses hingga hilirnya terdampak (Garbage In, Garbage Out). Karena parpol memaksakan mencalonkan sesorang yang tidak bereputasi dan tidak bermoral (akibat mahar), maka secara otomatis tak akan ada penerimaan publik.

“Namun demikian, politisi licik selalu saja punya cara bagaimana meracuni akal sehat pemilih. Himpitan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 akan menjadi peluang dan alasan pembenaran baginya untuk menghipnotis pemilih dengan harta benda yang dimilikinya,” jelasnya.

Liando membeberkan, dalam catatan KPK bahwa politisi yang memiliki harta kekayaan besar dan kerap membagikannya ke publik untuk kepentingan politik sebagian besar hasil korupsi.

Kedua, lanjutnya, legitimasi atas keterpilihan calon tersebut tidak kuat sebab pemilih yang memilihnya bukan atas dasar suka atau percaya. Tetapi atas dasar intimidasi politik uang (Vote Buying) yang dilakukan calon.

“Itulah sebanyak banyak kepala daerah yang setiap kebijakan yang buatnya selalu mendapat penolakan publik,” katanya.

Ketiga, lanjut Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat ini, jika kepala daerah yang terpilih karena menyogok parpol dan pemilih maka kualitas dan kemampuannya sangat terbatas.

“Tata kelola pemerintahan tidak optimal dan pelayanan publik menjadi buruk. Gaya kepemimpinan tidak akan kooperatif dan cenderung otoriter. Itulah sebabnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis sebelum setahun menjabat. Aparatur profesional dan berkualitas dibabat habis karena tidak mau ‘bekerja sama’ mengakali APBD, kemudian digantikan dengan aparat berkarakter ‘pencuci tangan’ dan ‘pencari muka’ meski minim pengalaman,” pungkasnya. (can)

Most Read

Artikel Terbaru

/