26C
Manado
Minggu, 28 Februari 2021

BPK Turun, OPD `Siaga`

MANADOPOST.ID—Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) mulai melakukan pemeriksaan. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen mengatakan, pemeriksaan rutin baik laporan keuangan maupun kinerja tahun 2020 di Pemprov Sulut, telah dimulai pekan lalu.

“Mudah-mudahan selama 45 hari pemeriksaannya bisa berlangsung lancar, kita semua dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan yang baik. Kami jajaran Pemprov Sulut, tentunya telah siap untuk dilakukan audit baik untuk laporan keuangan maupun untuk kinerja Pemprov Sulut. Jadi kita tentu mengapresiasi terhadap jajaran BPK RI yang terus melakukan pengawalan akan keuangan daerah serta kinerja Pemprov Sulut,” imbuhnya.

Untuk itu, Silangen meminta seluruh perangkat daerah (PD) menyediakan data dan dokumen yang diperlukan tim auditor.

“Saya ingatkan kepada teman-teman kepala PD, kita sudah punya pengalaman pemeriksaan audit pada tahun-tahun yang lalu. Dengan mencermati masalah tahun yang lalu mudah-mudahan pemeriksaan anggaran tahun 2020 tidak ada lagi masalah-masalah seperti tahun yang sebelumnya. Misalnya keterlambatan penyampaian dokumen yang sudah diminta oleh tim audit ini. Segera kita cermati dan kita siap secara cepat dan tepat,” tuturnya.

Silangen mewarning PD, agar bisa mempersiapkan dokumen yang sudah disampaikan tim pemeriksa. Baik melalui surat maupun dokumen lain.

Termasuk mempersiapkan pihak terkait jika turun di lapangan meninjau infrastruktur kegiatan tahun anggaran 2020. “Jadi kalau sudah diminta dokumen langsung siapkan. Jangan lama-lama,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Rudi Nurpriyanto mengatakan tujuan pemeriksaan interim LKPD TA 2020 adalah memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, terutama temuan yang mempengaruhi opini, menilai efektivitas SPI atau test of control ToC dalam penyusunan laporan keuangan, melakukan pengujian substansif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada akun tertentu.

“Sedangkan untuk mekanisme pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan yang berlaku, pemeriksaan di kantor atau tempat kedudukan pemda, pemeriksaan di kantor BPK perwakilan apabila pemeriksaan tidak mungkin dilakukan di kantor atau tempat kedudukan Pemda, pemeriksaan dapat dilakukan melalui mekanisme WFH,” tandasnya.(ewa/gel)

Artikel Terbaru