30.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Percepat Transaksi Elektronik

MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus mempercepat program transaksi elektronik dalam tubuh pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).

Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, Rabu (24/3) kemarin. Silangen mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari surat keputusan Gubernur Sulut 98/2021 tentang pembentukan TP2DD Provinsi Sulut, yang merupakan langkah bersama untuk menerapkan, mempercepat dan memperluas transaksi elektronik.

Karena itu, Silangen meminta kepada TP2DD dan Bapenda Sulut untuk secepatnya melakukan sosialisasi di jajaran internal pemerintah provinsi, karena belum semua memahami betapa pentingnya digitalisasi ini.

“Terutama digitalisasi yang berkaitan dengan transaksi proses keuangan baik yang dilakukan oleh pemerintah tentu dengan masyarakat, walaupun sebagian kita di Perangkat Daerah sudah melakukan digitalisasi secara internal. Karena digitalisasi ini adalah proses dari pelayanan kita kepada masyarakat untuk lebih mudah, lebih lancar dan lebih baik, termasuk pelayanan yang terjadi di jajaran pemerintah itu sendiri,” tuturnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Silangen membeberkan, khusus digitalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Sulut dari sisi transaksi keuangan pembayaran pajak dan retribusi, terutama yang retribusi sudah non tunai.

Lebih lanjut, Silangen optimis akselerasi implementasi ETP dapat diterapkan di Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. “Rakor kali ini selain kita sosialisasi kemudian nantinya kita memetakan masalah-masalah yang nantinya akan diformulasikan menjadi rencana aksi dari TP2DD ini, sehingga ETP dapat kita lakukan di Pemprov Sulut teristimewa di 15 kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

“TP2DD ini, dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi,” jelasnya.(ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus mempercepat program transaksi elektronik dalam tubuh pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).

Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, Rabu (24/3) kemarin. Silangen mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari surat keputusan Gubernur Sulut 98/2021 tentang pembentukan TP2DD Provinsi Sulut, yang merupakan langkah bersama untuk menerapkan, mempercepat dan memperluas transaksi elektronik.

Karena itu, Silangen meminta kepada TP2DD dan Bapenda Sulut untuk secepatnya melakukan sosialisasi di jajaran internal pemerintah provinsi, karena belum semua memahami betapa pentingnya digitalisasi ini.

“Terutama digitalisasi yang berkaitan dengan transaksi proses keuangan baik yang dilakukan oleh pemerintah tentu dengan masyarakat, walaupun sebagian kita di Perangkat Daerah sudah melakukan digitalisasi secara internal. Karena digitalisasi ini adalah proses dari pelayanan kita kepada masyarakat untuk lebih mudah, lebih lancar dan lebih baik, termasuk pelayanan yang terjadi di jajaran pemerintah itu sendiri,” tuturnya.

Silangen membeberkan, khusus digitalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Sulut dari sisi transaksi keuangan pembayaran pajak dan retribusi, terutama yang retribusi sudah non tunai.

Lebih lanjut, Silangen optimis akselerasi implementasi ETP dapat diterapkan di Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. “Rakor kali ini selain kita sosialisasi kemudian nantinya kita memetakan masalah-masalah yang nantinya akan diformulasikan menjadi rencana aksi dari TP2DD ini, sehingga ETP dapat kita lakukan di Pemprov Sulut teristimewa di 15 kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

“TP2DD ini, dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi,” jelasnya.(ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/