29.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Pelaku perjalanan Harus Di isolasi

MANADOPOST.ID – Banyak pelaku perjalanan yang pulang ke Sulawesi Utara sebelum adanya penutupan penerbangan komersil. Hal ini perlu diwaspadai hingga ke jenjang pemerintahan desa/kelurahan.

Hukumtua dan lurah didesak melapor ke fasilitas Kesehatan atau tenaga Kesehatan terkait keberadaan pelaku perjalanan yang belum melapor. Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, antisipasi dari pemerintah harus dilakukan secara intensif.

Menurut Lengkong, semua masyarakat pendatang atau yang baru masuk desa dan kelurahan harus diperiksa secara ketat.”Yang saya ikuti, sudah ada peraturan gubernur yang diterbitkan dalam upaya menyamakan persepsi antara provinsi dan masing-masing kabupaten/kota,” ungkapnya kemarin.

Dengan ditutupnya berbagai aktivitas transportasi, maka tugas pemerintah saat ini adalah lebih fokus ke dalam. Keterlibatan gugus tugas atau tenaga medis, katanya disebar sampai ke desa dan kelurahan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Sehingga, protap pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal dan terarah. Karena itu menjadi tugas pemerintah saat ini,” tandasnya.

Hal yang sama diungkapkan Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Alfon Kimbal MSi. Dia menyebut dengan adanya penutupan akses penerbangan maupun pelayaran dari pemerintah pusat, harus cepat direspons juga oleh Pemerintah Provinsi, dengan menegaskan atau memberikan edaran tekait penegasan terhadap pemerintah kabupaten/kota hingga yang terpenting kepada hukumtua dan lurah.

“Saya lihat memang sudah ada pemberlakuan di kabupaten/kota. Namun di sini kebanyakan masih saja banyak yang terabaikan atau tidak disiplin,” ungkap Kimbal.

Menurutnya, konektivitas antara pemerintah dengan Forkopimda serta Pemerintah dan masyarakat sangat juga diperlukan untuk menghadirkan disiplin.

“Memang masih banyak di beberapa wilayah walaupun acara suka seperti pernikahan dan sebagainya dibatasi, akan tetapi aktivitas berkumpul massa masih terjadi,” cetusnya.

Untuk itu kata Kimbal, kedisiplinan pemerintah kecamatan hingga desa/kelurahan harus diperhatikan. “Memang isolasi dari pemerintah tampaknya belum betul-betul terlaksana. Pelaku perjalanan masih saja bebas melakukan aktivitas. Jadi pemerintah di sini harus ada penegasan. Selain itu masyarakat juga harus timbul rasa kesadaran diri,” ujarnya.  (cw-01/gnr)

MANADOPOST.ID – Banyak pelaku perjalanan yang pulang ke Sulawesi Utara sebelum adanya penutupan penerbangan komersil. Hal ini perlu diwaspadai hingga ke jenjang pemerintahan desa/kelurahan.

Hukumtua dan lurah didesak melapor ke fasilitas Kesehatan atau tenaga Kesehatan terkait keberadaan pelaku perjalanan yang belum melapor. Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, antisipasi dari pemerintah harus dilakukan secara intensif.

Menurut Lengkong, semua masyarakat pendatang atau yang baru masuk desa dan kelurahan harus diperiksa secara ketat.”Yang saya ikuti, sudah ada peraturan gubernur yang diterbitkan dalam upaya menyamakan persepsi antara provinsi dan masing-masing kabupaten/kota,” ungkapnya kemarin.

Dengan ditutupnya berbagai aktivitas transportasi, maka tugas pemerintah saat ini adalah lebih fokus ke dalam. Keterlibatan gugus tugas atau tenaga medis, katanya disebar sampai ke desa dan kelurahan.

“Sehingga, protap pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal dan terarah. Karena itu menjadi tugas pemerintah saat ini,” tandasnya.

Hal yang sama diungkapkan Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Alfon Kimbal MSi. Dia menyebut dengan adanya penutupan akses penerbangan maupun pelayaran dari pemerintah pusat, harus cepat direspons juga oleh Pemerintah Provinsi, dengan menegaskan atau memberikan edaran tekait penegasan terhadap pemerintah kabupaten/kota hingga yang terpenting kepada hukumtua dan lurah.

“Saya lihat memang sudah ada pemberlakuan di kabupaten/kota. Namun di sini kebanyakan masih saja banyak yang terabaikan atau tidak disiplin,” ungkap Kimbal.

Menurutnya, konektivitas antara pemerintah dengan Forkopimda serta Pemerintah dan masyarakat sangat juga diperlukan untuk menghadirkan disiplin.

“Memang masih banyak di beberapa wilayah walaupun acara suka seperti pernikahan dan sebagainya dibatasi, akan tetapi aktivitas berkumpul massa masih terjadi,” cetusnya.

Untuk itu kata Kimbal, kedisiplinan pemerintah kecamatan hingga desa/kelurahan harus diperhatikan. “Memang isolasi dari pemerintah tampaknya belum betul-betul terlaksana. Pelaku perjalanan masih saja bebas melakukan aktivitas. Jadi pemerintah di sini harus ada penegasan. Selain itu masyarakat juga harus timbul rasa kesadaran diri,” ujarnya.  (cw-01/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/