31.4 C
Manado
Rabu, 6 Juli 2022

Ini Isi Surat Kemendagri yang Meminta Gaji JAK Dibayar

MANADO—DPD I Partai Golkar Sulut pada 5 April silam menyurati Kemendagri, karena gaji James Arthur Kojongian (JAK) selama dua bulan belum dibayar Sekretariat DPRD. Alhasil, surat dari Kemendagri menanggapi aduan CEP, ditujukan ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey terbit.

Dalam surat bernomor 161.71/2354/OTDA tersebut, meminta Gubernur Olly memfasilitasi pembayaran gaji JAK sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut. Ada lima poin yang ditulis dalam surat tertanggal 14 April itu.

“Berkenaan dengan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulut 5 April 2021, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut,” bunyi surat yang ditandatangani Dirjen Otda Akmal Malik itu.

Poin pertama menjelaskan jika Surat Mendagri 16 Maret terkait usul pemberhentian JAK belum bisa diproses. Selanjutnya memuat mengenai putusan DPRD yang memberhentikan JAK sebagai Wakil Ketua DPRD.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Poin ketiga menguraikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur mengenai hak keuangan pimpinan DPRD dan syarat PAW anggota dewan.

“Berpedoman pada ketentuan di atas, sebelum ada keputusan pemberhentian James Arthur Kojongian yang diterbitkan pejabat berwenang maka hak keuangan yang bersangkutan tetap diberikan,” tulis surat ini yang kemudian berharap gubernur memfasilitasi masalah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(gel)

 

MANADO—DPD I Partai Golkar Sulut pada 5 April silam menyurati Kemendagri, karena gaji James Arthur Kojongian (JAK) selama dua bulan belum dibayar Sekretariat DPRD. Alhasil, surat dari Kemendagri menanggapi aduan CEP, ditujukan ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey terbit.

Dalam surat bernomor 161.71/2354/OTDA tersebut, meminta Gubernur Olly memfasilitasi pembayaran gaji JAK sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut. Ada lima poin yang ditulis dalam surat tertanggal 14 April itu.

“Berkenaan dengan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulut 5 April 2021, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut,” bunyi surat yang ditandatangani Dirjen Otda Akmal Malik itu.

Poin pertama menjelaskan jika Surat Mendagri 16 Maret terkait usul pemberhentian JAK belum bisa diproses. Selanjutnya memuat mengenai putusan DPRD yang memberhentikan JAK sebagai Wakil Ketua DPRD.

Poin ketiga menguraikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur mengenai hak keuangan pimpinan DPRD dan syarat PAW anggota dewan.

“Berpedoman pada ketentuan di atas, sebelum ada keputusan pemberhentian James Arthur Kojongian yang diterbitkan pejabat berwenang maka hak keuangan yang bersangkutan tetap diberikan,” tulis surat ini yang kemudian berharap gubernur memfasilitasi masalah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(gel)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/