alexametrics
26.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Soal Pilkada 9 Desember, Ini Langkah Golkar Sulut

MANADO-Meski belum pasti, namun Rabu (27/5) ramai diberitakan pemerintah akan tetap menggelar pilkada pada 9 Desember 2020. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut James Arthur Kojongian saat dimintai tanggapan mengatakan pihaknya menunggu PKPU keluar. “Jadi Golkar tunggu PKPU kluar. Supaya tahapan dan metode serta jadwal pilkada sudah final dan pasti,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini.
Diketahui, hari ini dilaksanakan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. Ada sejumlah kesimpulan dalam RDP tersebut. Di antaranya, KPU RI kesempatan itu menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah. Termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020.
Selanjutnya Komisi II menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU RI tentang perubahan ketiga atas PKPU 15 2019. Dengan syarat, seluruh tahapan pilkada dilakukan sesuai protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19. Serta tetap berpedoman pada prinsip demokrasi.
Kesimpulan lain RDP ini, meminta KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI mengajukan usulan tambahan anggarann terkait pilkada.(gel)

MANADO-Meski belum pasti, namun Rabu (27/5) ramai diberitakan pemerintah akan tetap menggelar pilkada pada 9 Desember 2020. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut James Arthur Kojongian saat dimintai tanggapan mengatakan pihaknya menunggu PKPU keluar. “Jadi Golkar tunggu PKPU kluar. Supaya tahapan dan metode serta jadwal pilkada sudah final dan pasti,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini.
Diketahui, hari ini dilaksanakan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. Ada sejumlah kesimpulan dalam RDP tersebut. Di antaranya, KPU RI kesempatan itu menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah. Termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020.
Selanjutnya Komisi II menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU RI tentang perubahan ketiga atas PKPU 15 2019. Dengan syarat, seluruh tahapan pilkada dilakukan sesuai protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19. Serta tetap berpedoman pada prinsip demokrasi.
Kesimpulan lain RDP ini, meminta KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI mengajukan usulan tambahan anggarann terkait pilkada.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/