23 C
Manado
Selasa, 27 Oktober 2020

Kepala Desa Wajib Netral

MANADOPOST.ID—2020 ini Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bakal menggelar Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Situasi aman dan kondusif, dimintakan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw harus tetap dijaga.

Kandouw tegas mewarning kepala desa (Kades), tetap netral dan menjaga keamanan daerah. Jangan ada Kades yang menurut Kandouw, menunjukkan keberpihakan pada satu calon tertentu, atau membuat perbedaan ditengah masyarakat desa.

“Ingat, Kades ataupun perangkat desa lainnya, harus tetap netral. Jangan ada Kades yang membenturkan rakyatnya sendiri. Saya harus mewarning keras ini,” ungkapnya, Jumat (26/6) kemarin.

Kandouw mengatakan, Pemprov Sulut telah mengalokasikan anggaran Pilkada yang didalamnya termasuk pengamanan Pilkada.

“Ya pihak keamanan tidak segan-segan menangkap oknum yang ingin melakukan kekacauan. Termasuk Kades dan perangkat desa yang ingin membuat masyarakat desa saling berbenturan. Jika ada Kades yang seperti itu, pihak aparat hukum bakal turun langsung. Kita juga akan evaluasi desa tersebut. Kades harus terus membuat masyarakat desa tetap rukun dan damai,” tuturnya.

Sementara itu, pakar pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, tugas Kades adalah menjalankan pemerintahan desa. Tidak boleh menurut Lengkong, ada Kades yang terlibat dalam kegiatan politik.

“Jadi Merujuk pada Undang-Undang (UU) 7/2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa setiap Kades yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan denda paling banyak Rp 12 Juta,” terangnya.

Lengkong juga mengatakan, Kades yang terpilih dari proses demokrasi, secara otomatis mengikat dalam regulasi tentang pemerintahan.

“Karena pasca dilantik mereka sudah resmi menjabat sebagai Kades, maka segera aturan sudah mengikat, termasuk kewajiban untuk tidak memihak kepada calon atau pun partai politik mana pun. Mereka ini adalah pemerintah. Jadi sebagai pemerintah tidak bisa ikut kegiatan politik. Apalagi membenturkan rakyat. Jelas sangat melanggar,” kuncinya. (*)

-

Artikel Terbaru

Silangen Dilantik, MJP Tantang Tetap Kritis pada Pemprov

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen sah dilantik, kemarin. Banyak ucapan dan harapan mengalir dari rekan sekerjanya di DPRD Sulut. Salah satunya dari personel Komisi IV DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP).

Taati Protokol Kesehatan saat Berlibur, Clay: Harus Disiplin dan Peduli

Akhir pekan ini, bakal ada libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad, 28-30 Oktober. Momen liburan panjang seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk liburan. Mengingat pandemic Covid-19 belum berlalu, Pjs Bupati Clay JH Dondokambey SSTP MAP pun meminta masyarakat Minahasa Utara yang hendak berlibur, agar menerapkan protokol kesehatan secara disiplin supaya tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19.

Warga Bitung Siap Bawa Kemenangan untuk VAP-HR

Dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP) dan Dr Hendry Runtuwene STh (HR), terus mengalir. Warga dari segala penjuru Sulut tak henti menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut dua yang diusung partai NasDem ini. Seperti terpantau Senin (26/10), saat VAP-HR menggelar kampanye terbatas di sejumlah lokasi di Bitung, antusias warga tak terbendung meski kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.

Keke Minahasa Lolos Pantukhir Seleksi WARA Tingkat Sulut

Mariska Onibala, berhasil lolos kegiatan penentuan terakhir (pantukhir) seleksi Penerimaan Bintara PK (WARA) Wanita Angkatan Udara Gelombang II TA 2020, di Balai Prajurit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulut, Senin (26/10).

Nostalgia di Persekolahan Advent Unklab, Clay: Saya Jualan Roti

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Minut Clay June Dondokambey SSTP MAP, Senin (26/10) diundang ke talkshow Unklab Adventist Laboratory School. Kepala Biro Umum Pemprov Sulut ini pun diajak bernostalgia di Persekolahan Advent Unklab.