30C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Susun Tugas OD-SK Lima Tahun

MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi serta program prioritas 2021-2026. Penyusunan tersebut, telah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulut, Rabu (27/1) kemarin.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen mengatakan, sesuai aturan, RPJMD Sulut mulai disusun setelah gubernur dan wakil gubernur periode 2021-2026 yaitu Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dilantik.

“Kita ketahui, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2021-2026 tidak lama lagi dilakukan. Artinya kita sudah harus memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, akan penyusunan RPJMD Provinsi Sulut, agar nantinya dapat memberikan dukungan optimal,” tuturnya.

Menurut Silangen, berdasarkan Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, waktu penyusunan RPJMD paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tambah dia, penyusunan RPJMD merupakan hal yang sangat penting sekali dalam menentukan bagaimana arah Sulut kedepan. Sebagaimana dipahami dijelaskan Silangen, RPJMD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD tahun 2022 yang jangka waktu penyusunannya paling lambat harus selesai bulan Juni 2021.

“Harus selesai Juni 2021, mengingat masih ada tahapan selanjutnya yaitu penyusunan KUA/PPAS dan APBD 2022. Karena itulah, kesamaan pemahaman dalam persiapan penyusunan RPJMD menjadi perlu, agar dalam tahapannya tidak terlalu memakan waktu, dan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah salah satu bagian untuk mengefektifkan penyusunan tahapan-tahapan RPJMD Provinsi Sulut. Kepala OPD saya imbau segera merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang sudah disampaikan ke masyarakat,” jelasnya.

Pakar Pemerintahan Dr Burhan Niode mengatakan, hal yang paling fundamental adalah pentingnya penyesuaian dalam RPJMD Provinsi Sulut, dengan melihat semua aspek yang terdampak pandemi Covid-19. Dimana menurut Niode bakal ada perubahan pola dan perilaku ekonomi, baik secara global, maupun dalam skala lokal.

“Jangan lupakan dampak Covid-19. Karena ada sektor ekonomi tidak mampu bangkit lagi dan ada malah makin dinamis. Ada juga yang melakukan perubahan dinamika, namun tetap bertahan dalam identitas bisnisnya semula. RPJMD harus melihat ini semua,” ujarnya.

Menurut Niode, basis dinamika bisnis kedepan lebih mengandalkan teknologi, masyarakat akan semakin tergantung pada kemajuan dan kecanggihan teknologi, termasuk dalam pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu RPJMD Provinsi Sulut harus lebih berorientasi ke arah itu, sehingga pemerintah mampu menjadi fasilitator dan dinamisator pergerakan kehidupan sosial ekonomi rakyat.

“Jika tidak, maka orientasi dan program-program yang disusun dalam RPJMD tidak sesuai dengan tatanan baru masyarakat di Sulut. Jadinya, RPJMD tak bisa dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan APBD. Serta, akan menjadi RPJMD abal-abal. Saya harap OPD Pemprov Sulut, dapat melihat dan memahami akan hal ini,” tutupnya.(ewa/gel)

Artikel Terbaru