MANADOPOST.ID—Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD 2021-2026 sudah memasuki tahap finishing. Kamis (27/5) kemarin, dilakukan pembahasan akhir ranwal RPJMD antara pansus dengan Bappeda.
Sejumlah catatan pansus disampaikan langsung. Yang cukup ramai adalah mengenai keberadaan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (Kimong).
Menurut anggota pansus Yusra Alhabsyi, Bappeda harus memperjelas proyek ini. Karena Kimong menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD.
“Ini bukan proyek Pemkab tapi Pemprov yang dijabarkan dalam visi dan misi gubernur. Bahkan berulang kali disampaikan pada masyarakat Sulut dan Bolmong Raya, kalau di Bolmong akan ada Kimong,” tutur Alhabsyi.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Yang harus diperjelas, lanjut personel Komisi IV ini adalah teknis di lapangan. Karena menurutnya, dari hasil turun lapangan pansus beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah informasi. Di antaranya mengenai adanya 100 investor yang terlibat dalam proyek prestisius tersebut.
“Pertanyaannya, ada investor yang siap tapi butuh 2.000 ha tanah. Apakah bisa dapat 2.000 ha di Bolmong? Sementara Pemkab katanya hanya siapkan 1.500 ha,” katanya. Yang ditakutkan legislator asal dapil Bolmong Raya ini, belum ada kesamaan visi antara Pemprov dan Pemkab Bolmong.
“Ini harus dikonkritkan Bappeda. Jangan sampai yang dimaksudkan gubernur A, tapi pemkab malah buat B. Atau mimpi gubernur A, pemkab hanya A minus,” sebutnya.(*)
MANADOPOST.ID—Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD 2021-2026 sudah memasuki tahap finishing. Kamis (27/5) kemarin, dilakukan pembahasan akhir ranwal RPJMD antara pansus dengan Bappeda.
Sejumlah catatan pansus disampaikan langsung. Yang cukup ramai adalah mengenai keberadaan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (Kimong).
Menurut anggota pansus Yusra Alhabsyi, Bappeda harus memperjelas proyek ini. Karena Kimong menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD.
“Ini bukan proyek Pemkab tapi Pemprov yang dijabarkan dalam visi dan misi gubernur. Bahkan berulang kali disampaikan pada masyarakat Sulut dan Bolmong Raya, kalau di Bolmong akan ada Kimong,” tutur Alhabsyi.
Yang harus diperjelas, lanjut personel Komisi IV ini adalah teknis di lapangan. Karena menurutnya, dari hasil turun lapangan pansus beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah informasi. Di antaranya mengenai adanya 100 investor yang terlibat dalam proyek prestisius tersebut.
“Pertanyaannya, ada investor yang siap tapi butuh 2.000 ha tanah. Apakah bisa dapat 2.000 ha di Bolmong? Sementara Pemkab katanya hanya siapkan 1.500 ha,” katanya. Yang ditakutkan legislator asal dapil Bolmong Raya ini, belum ada kesamaan visi antara Pemprov dan Pemkab Bolmong.
“Ini harus dikonkritkan Bappeda. Jangan sampai yang dimaksudkan gubernur A, tapi pemkab malah buat B. Atau mimpi gubernur A, pemkab hanya A minus,” sebutnya.(*)
