31 C
Manado
Rabu, 28 Oktober 2020

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Masuk Prioritas Prolegnas 2020/2021

MANADOPOST.ID –  Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, 4.898 kasus adalah kekerasan seksual. Lembaga pengada layanan di di wilayah timur seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi juga sebagai penyumbang kasus dalam catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya.

Total kasus Kekerasan Seksual yang terdokumentasi oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) pada tahun 2019 dan 2020 dari sejumlah lembaga pengadalayanan di wilayah timur Indonesia menemukan tren yang tinggi. Total kasus Kekerasan Seksual yang terdokumentasi sampai September 2020 adalah 481 kasus. Kasus tertinggi adalah Pemerkosaan (220 kasus), disusul perkawinan anak (145 kasus). 65 persen korban dari total kasus yang terdokumentasi adalah anak-anak sebanyak 314, yakni 12 balita, 104 usia tanggung dan sisanya 198 adalah usia remaja. Semuanya berasal dari keluarga ekonomi lemah.Angka-angka ini hanyalah sebagian kasus yang sempat terpotret.

“Dimasa pandemi seperti ini sangat rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang masuk dalam lembaga pengadalayanan ada 32 kasus dan paling banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya tetapi menyelesaikannya secara kekeluargaan saja. Aparat penegak hukum juga lebih cenderung kepada pelaku sehingga proses penyelesaian kasus lebih kepada pendamaian. Situasi-situasi seperti inilah yang menghambat hak asasi dari korban-korban KDRT atau kekerasan seksual,” kata Salma, perwakilan pengadalayanan di Sulawesi, saat menyampaikan materi pada konferensi pers untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Senin (28 /9).

Ditambahkan, perwakilan pengadalayanan di Maluku Vivi Marantika, bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak sangat memprihatinkan dan sangat merugikan korban dan keluarga korban. Selain itu, pelayanan kesehatan sangat minim didaerah kepulauan begitu juga dengan layanan psikologinya. “Dengan demikian, diperlukan aturan atau kebijakan yang sangat konkret yang bisa melindungi korban kekerasan yang tercatat baik di kepolisian maupun di instansi terkait,” ujarnya.

Sambung, Ansy Damaris perwakilan pengadalayanan di Nusa Tenggara Timur, dimana pada masa pandemic Covid-19 kasus kekerasan seksual tidak berkurang namun justru semakin meningkat. Malahan korban mengalami kesulitan dalam akses melapor dan respon dari pihak kepolisian sangat minim. “Kami menemukan sedikitnya 30 persen kasus yang dilaporkan mengalami kebuntuan dalam penanganan hukum. Ini dikarenakan tidak sigapnya polisi dalam mendapatkan pelaku, juga ketidakmampuan keluarga untuk membiayai proses hukum oleh karena tempat tinggal yang jauh dari pusat layanan, baik untuk konteks daerah daratan maupun kepulauan. Untuk itu, kami mendorong pengesahan RUU P-KS ini dengan harapan RUU P-KS bisa mengakomodir kekerasan seksual yang terjadi saat ini,” ucapnya.

Dikatakan, Nona Duwila perwakilan pengadalayanan di Papua, bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Papua tidak berjalan dengan baik, jika pelaku kondisinya sudah tua maka kasusnya didiamkan. “Kasus yang paling menonjol di Papua adalah perbudakan seksual, salah satunya adalah incest yang dilakukan ayah kandung selama bertahun-tahun dan baru terungkap pada saat korban hamil dan tidak mampu melayani kebejatan pelaku.  Disisi pemerintah daerah sendiri, kebijakan, program dan penganggaran pemerintah belum menyasar kebutuhan membangun pranata maupun infrastruktur pencegahan kasus, juga perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban dan keluarga korban. Apalagi Pemerintah Daerah belum mampu memainkan peran koordinasi pengadalayanan lintas Lembaga bahkan institusi pemerintah di daerah masing-masing. Tidak heran, edukasi publik yang penting bagi pencegahan maupun perlindungan tidak jalan; dan keberadaan Rumah Aman yang sangat terbatas maupun tenaga pendamping dan psikolog tidak sebanding kebutuhan penanganan kasus,” tuturnya.

Tim substansi P-KS tingkat nasional, Oji, menuturkan akan meminta pemerintah dan DPR RI untuk memasukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2020/2021.

“Selain itu memastikan bahwa UU P-KS nanti adalah Undang-undang yang melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan sehingga mendapatkan proses peradilan yang berkeadilan, Undang-undang yang mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku. Kemudian

Undang-undang yang memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain itu juga ada Undang-undang yang mencakup pemidanaan khusus bagi pelaku korporasi, pelaku yang menghambat, bertindak lalai menjalankan kewajiban, serta sanksi administratifnya. Selanjutnya, Undang-undang yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual dan Undang-undang yang menegaskan pengaturan layanan pemerintah maupun layanan negara yang sinergetik dengan masyarakat dan LSM sebagai upaya pemulihan korban,” tukasnya.(*)

-

Artikel Terbaru

Warga Minut Kepulauan Antusias Sambut VAP

Calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP) dan Dr Hendry Runtuwene STh (HR), terus mendapat dukungan.

Samsung Home Appliances Hadirkan Solusi Hidup Sehat

MANADOPOST.ID—Samsung Electronics Indonesia hari ini resmi meluncurkan rangkaian Home Appliances terbaru untuk mendukung konsumen Indonesia yang kini melakukan sebagian besar kegiatan di rumah. Samsung Refrigerator Multidoor RF60 ciptakan kemudahan penyimpanan banyak bahan makanan dengan pengaturan suhu spesifik sesuai tipe makanan untuk menjaga kesegarannya.

Operasi Zebra di Minahasa Jaring Puluhan Pelanggar

MANADOPOST.ID--Senin (26/10) kemarin adalah hari pertama digelarnya Operasi Zebra Samrat 2020. Khusus untuk wilayah Polres Minahasa, puluhan personil terlibat dalam operasi tersebut.

80-an Pasangan Bulutangkis Ramaikan GOR Betania Teling

Pecinta bulutangkis Sulawesi Utara memang dahaga. Terbukti, 80-an pasangan ikut serta dalam iven bertitel Manado Post Open 2020.

Belum 17 Tahun Bisa Memilih, Begini Penjelasan KPU

MANADOPOST.ID--Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, saat ini tengah memasuki pelaksanaan tahapan kampanye. Meski begitu, literasi dan edukasi, tentang data pemilih terus menjadi concern KPU Kota Tomohon.