26 C
Manado
Sabtu, 5 Desember 2020

BULAN KE DUA KAMPANYE NETRALITAS JADI TARUHAN

Oleh: Toar Palilingan


DINAMIKA pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sebagai agenda politik nasional yang strategis yang mengandung aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas memberikan tantangan
dan berbagai konsekuensi karena bukan hanya semata-mata  permasalahan pelaksanaanya pemilihannya tetapi juga berkaitan erat dengan  segala hal yang timbul pada semua proses yang meliputinya mulai dari pencalonan sampai  pelantikan calon terpilih  sehingga pelaksanaannya sangat membutuhkan  local accountability, political equity dan local responsiveness.

Prinsip kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pilkada diharapkan mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Hal ini berarti pula bahwa pemilihan yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik serta memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada pada hakikatnya merupakan keberhasilan seluruh stakeholder yang terkait. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh integritas pasangan calon dalam menjaga kejujuran dan keadilan dalam Pilkada tetapi juga dari Penyelenggara KPU dan Bawaslu serta peran serta masyarakat dan satu hal yang tak kalah pentingnya yaitu netralitas para pihak yang diatur oleh undang-undang untuk tidak memihak dalam proses pelaksanaan pilkada.

Pelaksanaan tahapan kampanye di masa pandemik sekarang ini terasa sangat berbeda dibandingkan kampanye yang dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pada masa sebelum pandemik, pelaksanaan kampanye di bulan kedua pesta demokrasi seperti sekarang ini,akan sangat terasa suasana persaingan antar pasangan calon dalam mendulang suara. Berbagai kegiatan dilaksanakan dengan memobilisasi hingga ribuan orang sebagai bukti kekuatan dukungan dari pemilih bagi pasangan calon. Sedangkan di masa pandemik covid-19 saat ini, terjadi perubahan drastis dalam pelaksanaan kampanye oleh para pasangan calon. Penggalangan suara saat ini dilaksanakan dengan cara dan metode yang berbeda dikarenakan penerapan protokol kesehatan, yang mana tidak lagi memungkinkan penggalangan massa dalam jumlah banyak. Hal ini tentunya membawa dampak positif terhadap berkurangnya resiko terjadinya pertikaian antar pendukung pasangan calon. Namun hal ini bukan berarti tugas dan tanggungjawab penyelenggara pilkada 2020 menjadi lebih ringan dikarenakan perbedaan metode kampanye ini. Berdasarkan rapat koordinasi Bawaslu SULUT tanggal 27Oktober 2020 di Best Westtern Lagoon Hotel yang diikuti oleh seluruh stake holder pelaksana pilkada, diketahui bahwa masalah terbesar dilapangan adalah penerapan protokol kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan agar semua pihak, termasuk penyelenggara pilkada agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara professional agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Peran Serta Masyarakat dalam Pilkada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/  atau Walikota dan Wakil Walikota  menjadi salah satu kunci terciptanya Demokrasi, karena tidak ada Demokrasi tanpa diikuti Pemilu/ Pemilihan. Dalam kerangka pentingnya Pemilu/Pemilihan tersebut,   maka isu partisipasi politik rakyat.sangat penting  mengingat partisipasi rakyat dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bagian integral dari proses penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai asasnya yang bersifat langsung, sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pelibatan masyarakat luas dalam pengawasan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah merupakan upaya kongkrit pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan. Pelibatan Masyarakat juga akan memasifkan proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip pemilu demokratis, dan semangat konstitusionalisme UUD 1945. Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif selain sebagai upaya pencegahan pelanggaran sedini mungkin, juga merupakan kegiatan pendidikan politik masyarakat, yang bertujuan meminimalisir kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilihan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pemilu.

Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas berasal dari kata “netral” yang berarti tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Netralitas adalah bentuk keadaan dan sikap yang tidak memihak/bebas terhadap kubu/ pihak, sebab ASN harus memiliki sikap yang tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/golongan, termasuk tidak diskriminatif dan steril dari kepentingan kelompok social dan kepentingan partai politik. Lebih lanjut bahwa netralitas yang dimaksudkan adalah perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan (ASN) dalam rentang masa sosialisasi bakal calon hingga kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Urgensi  netralitas ASN diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Oleh karena itu berdasarkan Undang Undang tersebut di atas maka netralitas bagi ASN itu menjadi kewajiban yang harus dan perlu ditaati serta harga mati, tujuannya supaya tidak terulang kesalahan pada masa sebelum diberlakukannya Undang Undang ini dan lebih lagi untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Selain dasar hukum netralitas sebagaimana tertuang diatas, juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. pasal 70 “Dalam kampanye , Pasangan Calon dilarang melibatkan : huruf (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.” Kemudian di pasal 71 disebutkan ”… aparatur sipil Negara,.. dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan  atau merugikan salah satu pasangan calon.” Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB Nomor: SE/06/M.PAN/11/2016, ada beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bahkan pada awal September 2020 ada lima lembaga negara  Menpan, Mendagri, KASN, BKN dan Bawaslu mengeluarkan SKB tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN sekaligus dengan pedoman penjatuhan sanksi.

Netralitas Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilihan kepala daerah merupakan elemen yang penting dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi prosedural (aturan, dan tata cara demokrasi) nan substantif. Secara normatif, penyelenggara Pemiihan ialah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan perundang-undangan.Penyelenggaraan Pemilihan ialah pelaksana semua tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara , adapun yang dimaksud penyelenggaraan Pemilihan melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya KPU, Bawaslu dengan jajaran masing-masing sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti : Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan di Indonesia yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan serta Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Pilkada adalah wujud demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945, kekuasaan yang lahir melalui Pemilihan adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, Pilkada sebagai instrumen demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilihan dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif. KPU dan Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesn pilkada.  Bawaslu dan KPU ke bawah sampai di TPS yang melibatkan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan perbedaan latar belakang masing-masing anggotra KPU dan Bawaslu menyebabkan netralitas KPU dan Bawaslu bukan persoalan yang mudah.

Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pilkada  yang secara institusional memiliki kemandirian dengan anggota-anggota yang mempunyai integritas yang tinggi, profesional, tidak memihak serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara. Penyelenggara pilkada yang tidak memiliki kemandirian berpotensi menghambat terwujudnya pilkada  yang berkualitas dan demokratis. Faktor yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pilkada terletak pada kesiapan dan profesionalisme penyelenggara pilkada. Penyelenggaraan pilkada  yang demokratis merupakan harapan setiap negara  yang sangat membutuhkan kemandirian lembaga penyelenggara dalam mewujudkan pilkada yang demokratis selalu dipertanyakan berbagai pihak terutama oleh peserta pilkada.

Bawaslu dan KPU telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilkada menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Pengaturan yang demikian jelas sangat mempengaruhi kemandirian lembaga penyelenggara pilkada. Lembaga penyelenggara pilkada yang tidak memihak, independen dan profesional sangat menentukan jalannya proses pilkada yang demokratis. Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pilkada sangat tergantung pada bagaimana penyelenggara pilkada bekerja secara obyektif dan profesional. Kualitas serta integritas hasil pilkada sangat tergantung pada penyelengara pilkada apakah bekerja berdasarkan asas netralitas atau bekerja tidak netral atau berpihak pada subjek tertentu tergantung pada nilai-nilai moralitas penyelenggara pilkada.(***)

-

Artikel Terbaru

Jasa Raharja Salur 35,1 Miliar Santunan Lakalantas

Hingga November PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar Rp 35,1 miliar.

Tidak Perlu Percaya Hoax, PAHAM Masih Teratas

Pendukung fanatik dan militan paslon wali kota Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) dan wakil wali kota Harley Mangindaan (AiM) tidak perlu merasa terganggu dengan upaya pembentukan opini miring yang disampaikan oleh lawan-lawan politik PAHAM terkait dengan hasil riset yang dilakukan lembaga survei Indobarometer yang menempatkan elektabilitas paslon PAHAM sudah mencapai 39,5 persen atau selisih 12,2 persen dengan paslon berikutnya.

Diutus Khusus, Pdt Arina dan Pelsus GMIM Doakan PAHAM

Masuknya nama Wakil Ketua Komisi W/KI Sinode GMIM Penatua Prof DAr Julyeta Amelia Paulina Runtuwene MS (JPAR) dan Ketua Komisi P/KB Wilayah Manado Timur IV Penatua Dr Harley Mangindaan, dalam daftar calon wali kota dan wakil wali kota Manado yang akan bertarung dalam pilkada 9 Desember mendatang, rupanya menjadi perhatian khusus BPMS GMIM.

Taman Baca Beroperasi 2021

Semakin berkembangnya zaman, namun disayangkan minat baca masyarakat semakin minim.

Bagi-Bagi Masker Gratis Cegah Covid-19

UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) turut serta mengampanyekan Gerakan Bersama (Gema) 3M Lawan Covid-19.