31 C
Manado
Rabu, 28 Oktober 2020

Setelah Dikeluarkaan PKPU 13 Tahun 2020

POTENSI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020

Oleh: Toar Palilingan


PEMILIHAN kepala daerah menjadi salah satu instrument mewujudkan tujuan negara yang dapat dilakukan dengan  penyelenggaraan pemilihan serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat  melalui ketepatan dan kejelasan regulasi, kompetensi partai politik,    pemilih yang cerdas, penyelenggara Pemilu Independen; dan birokrasi yang netral.

Spirit utama dalam mewujudkan  hal ini adalah  tekad menjaga dan mendahulukan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  menciptakan suasana damai;  saling menghormati  dan  tunduk  serta taat kepada peraturan dalam melaksanakan kegiatan kampanye, baik di dunia nyata maupun virtual, dan tidak melakukan praktik jual beli suara, penyuapan kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan dalam bentuk apapun.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat ditentukan oleh institusi demokrasi, aktor demokrasi, relasi aktor dan institusi demokrasi, isu publik, dan kapasitas maupun strategi aktor dalam menyambungkan antara gerakan mereka dengan isu yang menjadi kepentingan banyak pihak (isu publik).

Upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka pencapaian tujuan negara melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan antara lain dengan adanya rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 21 September 2020 yang memutuskan untuk tetap melanjutkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mempertahankankan jalannya system demokrasi  sebagai  amanah konstitusi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu keputusan dalam  rapat tersebut adalah evaluasi perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan adanya dinamika berupa penyebaran Covid-19 yang semakin meluassehingga diharapkan pelaksanaan pilkada tahun 2020 tidak menyebabkan munculnya  klaster baru penularan Covid-19.

Evaluasi perubahan tersebut kemudian melahirkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Covid-19 yang diundangkan pada 23 September 2020. Beberapa pengaturan dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 yaitu :

a) Pasal 58 ayat (1) menegaskan bahwa partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon lebih mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dengan menggunakan media sosial dan media daring.
b) Pasal 59 menegaskan bahwa terdapat pembatasan secara ketat pada masa tahapan kampanye debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dan hanya dihadiri oleh pasangan calon, empat orang anggota tim kampanye pasangan calon, Bawaslu dan KPU sesuai tingkatannya.
c) Pasal 88 A ayat (3) menegaskan bahwa pelanggaran oleh pasangan calon, partai politik dan tim kampanye terhadap kewajiban penerapan protokol kesehatan tidak hanya peringatan tertulis tetapi apabila tetap melakukan pelanggaran Bawaslu sesuai tingkatannya dapat melaporkan kepada pihak kepolisan untuk dilakukan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku.
d) Pasal 88 C PKPU menegaskan langkah pencegahan dan penindakan pelanggaran, dengan melarang kegiatan lain dalam metode kampanye berupa rapat umum, kegiatan sosial, konser musik, kegiatan kebudayaan dan lain-lain yang diselenggarakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan pihak lain.
Substansi hukum dalam perubahan PKPU di atas merupakan langkah progresif dari KPU untuk menguatkan  pencegahan, pengendalian, pembatasan, penindakan serta inovasi media sosial dan media daring sebagai langkah protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid 19 sehingga upaya mewujudkan demokrasi tetap sejalan dengan perlindungan Kesehatan dalam masa pandemik Covid 19.
Sebenarnya ketentuan adanya pembatasan terhadap kerumunan orang banyak sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak awal pandemik di bulan Maret 2020 besamaan dengan hal tersebut juga dilakukan penundaan tahapan pilkada, sehingga ketika pilkada lanjutan bergulir pada bulan juni dengan regulasi yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang ada maka opsi penggunaan media daring sebagai sarana pendukung utama guna kelancaran proses penyelenggaraan pilkada sudah menjadi bagian yang diatur secara khusus baik melalui PKPU No 6 maupun Perbawaslu No 4 Tahun 2020. Pada era pandemi, tahapan maupun prosedur banyak yang  adaptasi serta tidak maksimal sehingga berpotensi munculnya permasalahan apalagi penyesuaian PKPU 13 pada tahapan kampanye yang telah berlangsung sejak tanggal 26 sept dan akan berakhir tanggal 5 desember 2020  dimana PKPU 13 meniadakan segala bentuk kegiatan yang identik dengan kampanye pada masa normal seperti rapat umum, konser music dll. Perubahan cara kampanye, pencoblosan untuk keadaan tertentu , e-rekapitulasi dll bukan hanya menjadi soal buat peserta saja namun penyelenggara juga harus lebih siap serta sigap menghadapi kondisi tersebut karena kualitas serta integritas proses harus tetap terjaga agar tidak tercederai dengan pelanggaran-pelanggaran baik berupa sengketa antara peserta dan penyelenggara maupun antar sesama peserta termasuk potensi terjadinya tindak pidana pilkada.   Adapun bentuk-bentuk pelanggaran di era daring saat ini seperti Black Campaign ,Hoax. Netralitas ASN patut diduga akan terjadi mengingat perubahan cara berkampanye bisa memunculkan akun-akun tidak resmi yang akan meramaikan kampanye daring, juga pelanggaran Money Politik dengan segala macam bentuk dan modusnya tetap akan mewarnai kegiatan pilkada 2020. Semoga peringatan Mendagri Tito Karnavian kepada Paslon agar saling beradu gagasan terkait penyelesaian masalah Pandemi beserta dampak sosial-ekonomi di wilayah masing-masing akan menjadi perhatian paslon bersama tim kampanye, begitu juga Maklumat Kapolri Jendral Pol Idham Azis akan diberlakukan oleh Kapolda beserta jajarannya bagi peserta pilkada yang tidak patuh pada protokol kesehatan selama proses pilkada 2020 berlangsung.(*)
-

Artikel Terbaru

Warga Minut Kepulauan Antusias Sambut VAP

Calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP) dan Dr Hendry Runtuwene STh (HR), terus mendapat dukungan.

Samsung Home Appliances Hadirkan Solusi Hidup Sehat

MANADOPOST.ID—Samsung Electronics Indonesia hari ini resmi meluncurkan rangkaian Home Appliances terbaru untuk mendukung konsumen Indonesia yang kini melakukan sebagian besar kegiatan di rumah. Samsung Refrigerator Multidoor RF60 ciptakan kemudahan penyimpanan banyak bahan makanan dengan pengaturan suhu spesifik sesuai tipe makanan untuk menjaga kesegarannya.

Operasi Zebra di Minahasa Jaring Puluhan Pelanggar

MANADOPOST.ID--Senin (26/10) kemarin adalah hari pertama digelarnya Operasi Zebra Samrat 2020. Khusus untuk wilayah Polres Minahasa, puluhan personil terlibat dalam operasi tersebut.

80-an Pasangan Bulutangkis Ramaikan GOR Betania Teling

Pecinta bulutangkis Sulawesi Utara memang dahaga. Terbukti, 80-an pasangan ikut serta dalam iven bertitel Manado Post Open 2020.

Belum 17 Tahun Bisa Memilih, Begini Penjelasan KPU

MANADOPOST.ID--Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, saat ini tengah memasuki pelaksanaan tahapan kampanye. Meski begitu, literasi dan edukasi, tentang data pemilih terus menjadi concern KPU Kota Tomohon.